Alasan Wagub DKI Hakul Yakin SIKM Tak Bisa Dipalsukan

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas Satpol PP memeriksa Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) pengendara di ruas tol Jakarta-Cikampek, Karawang Barat, Jawa Barat, Selasa, 2 Juni 2020. Dalam pemeriksaan tersebut masih banyak pengendara yang diminta untuk putar balik oleh petugas karena tidak memiliki SIKM saat memasuki wilayah Jakarta. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    Petugas Satpol PP memeriksa Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) pengendara di ruas tol Jakarta-Cikampek, Karawang Barat, Jawa Barat, Selasa, 2 Juni 2020. Dalam pemeriksaan tersebut masih banyak pengendara yang diminta untuk putar balik oleh petugas karena tidak memiliki SIKM saat memasuki wilayah Jakarta. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria hakul yakin tak akan ada pemalsuan surat izin keluar masuk atau SIKM. Sebab, menurut dia, SIKM dilengkapi dengan barcode atau QR code.

    "Ada QR code-nya, tidak bisa dipalsukan," kata Riza Patria usai menghadiri rapat paripurna dewan di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin, 12 April 2021.

    Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, SIKM bakal berlaku selama larangan mudik Lebaran 2021.

    SIKM hanya berlaku bagi pekerja non-formal atau masyarakat umum yang tak bisa mendapatkan surat tugas dari pimpinan tempat kerja. DKI mengacu pada Surat Edaran Kepala Satuan Tugas Nomor 13 Tahun 2021 Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri dan Upaya Pengendalian Covid-19 selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah.

    "Bagi pegawai non-formal atau masyarakat umum itu wajib menunjukkan SIKM tadi yang bisa diurus melalui kelurahan setempat sesuai domisili yang bersangkutan," ujar dia di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat, 9 April 2021.

    Surat izin ini berlaku bagi warga dari daerah yang bakal meninggalkan ataupun masuk Jakarta. Sementara bagi karyawan swasta dan aparatur sipil negara (ASN) harus meminta surat tugas dari pimpinan tempatnya bekerja.

    Pemerintah DKI pernah mewajibkan siapapun yang hendak keluar-masuk Ibu Kota saat larangan mudik Lebaran 2020 harus mengantongi SIKM.

    Tahun lalu surat ini dibagi menjadi dua jenis, yakni SIKM perjalanan sekali dan perjalanan berulang. Pembuatannya juga terpusat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PM-PTSP DKI.

    Baca juga: DKI Ubah Jam Operasional Transportasi Publik jika Warga Berkerumun Saat Lebaran


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aman dan Nyaman Liburan Lebaran Idul Fitri 1442 H

    Ada sejumlah protokol kesehatan yang sebaiknya Anda terapkan kala libur lebaran 2021. Termasuk saat Salat Idul Fitri 1442H