"Seharusnya Prasetyo dapat menggunakan kewenangan pengawasan dari DPRD terhadap Gubenur dan jajarannya tentang kremasi jenazah, termasuk mendesak agar segera dibuat krematorium darurat agar prosesi pemakaman warga yang membutuhkan dapat berjalan dengan baik."
Sebelumnya, Prasetyo mengatakan dirinya pernah bicara dengan Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Mohammad Fadil Imran untuk menembak mati pelaku kartel kremasi. "Saya minta kepada Kapolda, pernah saya bicara hal-hal seperti itu lebih jahat daripada narkoba, lebih jahat dari korupsi, tembak mati aja, saya bilang gitu," kata dia di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin, 19 Juli 2021.
Cerita tentang kartel kremasi jenazah Covid-19 sebelumnya viral di media sosial. Seorang warga Jakarta Barat bernama Martin mengisahkan bahwa petugas yang mengaku dari dinas di DKI menghampirinya pada Senin pagi, 12 Juli 2021. Pada hari itu, ibunda Martin meninggal akibat Covid-19 di sebuah rumah sakit dan akan dikremasi.
Petugas ini disebut menawarkan bantuan mencari krematorium untuk ibu Martin. Kremasi dapat dilakukan di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, dengan tarif Rp 48,8 juta.
Martin terkejut karena tarif kremasi kakaknya yang meninggal enam pekan lalu tak sampai Rp 10 juta. Begitu juga dengan harga kremasi dua anggota keluarganya yang meninggal dua pekan lalu, hanya Rp 24 juta per orang.
Pria itu mencoba mencari sendiri layanan kremasi jenezah Covid-19 di Jabodetabek. "Kami terkejut dan mencoba menghubungi hotline berbagai krematorium di Jabodetabek, kebanyakan tidak diangkat sementara yang mengangkat jawabnya sudah full," ujar dia.
Baca juga: Heboh Tarif Krematorium Rp 65 Juta, DKI Siapkan Fasilitas Kremasi di Tegal Alur
