TEMPO.CO, Bogor - Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah atau Bappeda Kabupaten Bogor, Suryanto Putra mengungkap penyebab rencana pembangunan Jalur Puncak II yang berganti nama jadi jalur Poros Timur Tengah itu mangkrak saat ini.
Menurut Suryanto, proyek Jalur Puncak II yang digagas pada tahun 2010 oleh Bupati Bogor kalau itu Rahmat Yasin, sebetulnya sudah mulai berjalan hingga tahun 2012.
Namun di tengah perjalanan, kontraktor pelaksana proyek melakukan kesalahan dan menyerempet ke ranah hukum.
Sehingga Pemerintah Pusat saat ini menghentikan bantuan keuangan, penerusan pembangunan jalan yang disebut sepanjang 56,9 kilometer itu.
"Digagas pada tahun 2010 era pa Rahmat Yasin, kita selesaikan kajian dan itungannya. Kala itu itungan kita dengan PUPR, biayanya menelan 3,4 Triliyun karena menghubungkan jalan dari Sentul hingga Istana Cipanas. Pemerintah pusat pada 2012, pernah memberikan bantuan dana, saya lupa berapa nya karena udah lama. Cuma kala itu ada masalah di pelaksana, hingga saat ini belum ada lagi bantuan," kata Suryanto kepada Tempo, Selasa 21 September 2021.
Suryanto menyebut, Pemerintah Pusat tidak lagi membantu. Belum diketahui pasti apa alasannya.
Dia mengatakan entah karena sebab permasalahan pada tahun 2012 itu, atau karena berganti kepemimpinan baik tingkat daerah atau Pusat. Yang pasti saat ini, Kabupaten Bogor berkolaborasi dengan Pemkab Cianjur mendorong kembali rencana Jalan Nasional yang disebut menjadi opsi utama pemecah kemacetan Puncak itu.
"Dulu kan waktu pertama, itu di masa pak SBY presidennya, Bupati nya pak RY. Nah entah apa penyebab Pusat hingga saat ini belum lagi mengucurkan anggaran, tapi pada rapat dengan Kementerian PUPR dan Anggota DPR komisi V tahun 2020, mereka bilang akan menghitung ulang nilai proyek PTT itu. Mudah-mudahan segera ada kepastian," ucap Suryanto.
Selanjutnya: Kendala utama mangkraknya...
