Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dana Hibah Janggal Rp 23 M, Ombudsman: Pemkab Bogor Harus Tagih Penguna LHP BPK

image-gnews
Ilustrasi Uang Rupiah. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi
Ilustrasi Uang Rupiah. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi
Iklan

TEMPO.CO, Bogor - Ombudsman perwakilan Jakarta Raya, menyebut Pemerintah Kabupaten Bogor harus segera menindaklanjuti temuan Laporan Hasil Pemeriksaan atau LHP Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Jawa Barat.

Yakni perihal ditemukannya dana hibah janggal sebesar Rp 23 miliar rupiah yang belum dipertanggungjawabkan. 

"Pemerintah Kabupaten Bogor, tentunya harus menindaklanjuti LHP BPK dengan menagih pertanggung jawaban lembaga yang mendapat dana hibah dari mereka. Sebagai bagian dari syarat administrasi pelaporan hibah," kata Kepala Ombudsman Jakarta Raya, Teguh Nugroho kepada Tempo. Kamis, 28 Oktober 2021. 

Teguh mengatakan temuan janggal dana hibah di APBD Kabupaten Bogor tahun 2020 senilai 23 miliar itu, menjadi ranah prioritas BPK. Artinya, Teguh mengatakan belum bisa berkomentar banyak perihal temuan itu.

Namun, Teguh mengingatkan Pemkab Bogor harus melaksanakan temuan BPK tersebut dengan menagih pertanggungjawaban lembaga pengguna dana hibah itu. 

"Karena dari LHP BPK itu, Pemerintah Kabupaten Bogor harus membuat rencana rencana antisipasi untuk melaksanakan LHP tersebut," kata Teguh. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelumnya pada Jumat pekan kemarin, dalam LHP BPK Jawa Barat Nomor 23A/LHP/VII.BDG/05/21 yang diterima Tempo, Ketua Tim Penaggungjawab Pemeriksa Keuangan BPK Jawa Barat Nyra Yuliantina menyebut pihaknya menemukan aliran dana hibah dari APBD TA 2020 Pemkab Bogor yang dapat dicairkan tapi tidak jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh beberapa lembaga penerima dana hibah tersebut. 

Hingga saat ini, belum ada konfirmasi atau klarifikasi dan penjelasan dari Pemkab Bogor perihal adanya temuan BPK perihal adanya temuan dana hibah yang tidak jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan itu. Ombudsman pun menyarankan ditindaklanjuti.

Baca : Warga Rusun Petamburan Adukan Gubernur Anies Baswedan ke Ombudsman Jakarta 

M.A MURTADHO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Top 3 Tekno: Temuan Siswa SMAN Siluman di Tangerang, WhatsApp, Gempa Mentawai

6 jam lalu

Ilustrasi PPDB bermasalah. ANTARA
Top 3 Tekno: Temuan Siswa SMAN Siluman di Tangerang, WhatsApp, Gempa Mentawai

Topik tentang Ombudsman Banten menemukan praktik 'siswa siluman' menjadi berita terpopuler Top 3 Tekno.


Temukan Lagi 114 Siswa Siluman SMAN di Tangerang, Ombudsman: Alasan Sekolah Karena ...

23 jam lalu

Ilustrasi PPDB Online (siap-ppdb.com)
Temukan Lagi 114 Siswa Siluman SMAN di Tangerang, Ombudsman: Alasan Sekolah Karena ...

Ombudsman Banten kembali temukan 114 siswa siluman hasil PPDB tahun ini di SMAN Kabupaten Tangerang.


Kisruh Parkir Berlangganan di Medan, Ombudsman Sumut Panggil Bobby Nasution

1 hari lalu

Wali Kota Medan Bobby Nasution berjalan memasuki kantor DPP PKB, Jakarta, Kamis, 4 Juli 2024. PKB secara resmi mengusung Wali Kota Medan sekaligus menantu Presiden RI Joko Widodo, Bobby Nasution untuk maju menjadi bakal calon gubernur Sumatera Utara. ANTARA/Rivan Awal Lingga
Kisruh Parkir Berlangganan di Medan, Ombudsman Sumut Panggil Bobby Nasution

Peraturan Wali Kota Medan yang diterbitkan Bobby Nasution menuai polemik. Ombudsman memanggil Bobby untuk dimintai keterangan.


Lewat Virtual Zoom, Eks Gubernur Herman Deru jadi Saksi Sidang Korupsi Dana Hibah KONI Sumsel

1 hari lalu

Mantan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru hadir secara virtual sebagai saksi untuk terdakwa Hendri Zainudin dalam sidang korupsi dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumsel di Pengadilan Negeri Palembang, Senin, 22 Juli 2024. TEMPO/Yuni Rahmawati
Lewat Virtual Zoom, Eks Gubernur Herman Deru jadi Saksi Sidang Korupsi Dana Hibah KONI Sumsel

Eks Gubernur Herman Deru menjadi saksi dalam sidang korupsi dana hibah KONI Sumsel di Pengadilan Negeri Palembang.


Pansus Haji akan Panggil KPK dan BPK jika Ada Indikasi Korupsi

1 hari lalu

Rombongan jemaah haji menggunakan KLB pulang ke kampung halamannya di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara. Foto: Istimewa
Pansus Haji akan Panggil KPK dan BPK jika Ada Indikasi Korupsi

Pansus Haji tak menutup kemungkinan memanggil KPK dan KPK jika sudah ada indikasi dugaan korupsi dalam penyelenggaraan haji.


Sistem Zonasi PPDB Dinilai Gagal, Ombudsman Jabar Usul SMAN Favorit Direlokasi

1 hari lalu

Kaum perempuan atau ibu-ibu menggelar aksi unjuk rasa mengkritik sistem PPDB zonasi dan afrimasi di depan gedung DPRD Jawa Barat di Bandung, 24 Juni 2024. Perempuan dari Forum Masyarakat Peduli Pendidikan menuntut agar pemerintah menambah jumlah sekolah khususnya SMA/SMK negeri di seluruh wilayah dengan merata serta menuntut penambahan kuota untuk PPDB jalur afirmasi. Minimnya jumlah SMA negeri di Kota Bandung masih jadi celah praktik jual beli bangku dan perpindahan domisili secara ilegal. TEMPO/Prima mulia
Sistem Zonasi PPDB Dinilai Gagal, Ombudsman Jabar Usul SMAN Favorit Direlokasi

Pemerintah gagal melakukan sistem zonasi PPDB dan meyakinkan masyarakat bahwa tidak ada sekolah favorit.


Ombudsman Banten Temukan 4.700 Siswa Siluman Pasca-PPDB SMA Tahun Lalu, Terbanyak di Tangerang Raya

3 hari lalu

Ilustrasi PPDB bermasalah. ANTARA
Ombudsman Banten Temukan 4.700 Siswa Siluman Pasca-PPDB SMA Tahun Lalu, Terbanyak di Tangerang Raya

Jumlah siswa siluman adalah selisih antara daya tampung yang diumumkan saat PPDB dengan realisasi di Dapodik 2023/2024.


Geledah Kantor Wali Kota Hevearita untuk Usut Korupsi di Pemkot Semarang, KPK Sita Dokumen Perubahan APBD

4 hari lalu

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa koper keluar usai menggeledah Kantor Dinas Pendidikan Kota Semarang, Jumat, 19 Juli 2024. Foto: ANTARA/Zuhdiar Laeis
Geledah Kantor Wali Kota Hevearita untuk Usut Korupsi di Pemkot Semarang, KPK Sita Dokumen Perubahan APBD

KPK telah menggeledah sejumlah lokasi di Kota Semarang, yakni kantor Wali Kota Semarang dan rumah pribadi Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti.


Kemenkeu: RI Butuh Investasi Rp6.445 Triliun untuk Bangun Infrastruktur Kurun 2020-2024

4 hari lalu

Ubaidi Socheh Hamidi, Kepala Pusat Kebijakan Anggaran PendapatanBelanja Negara, Badan Kebijakan Fiskalnya.
Kemenkeu: RI Butuh Investasi Rp6.445 Triliun untuk Bangun Infrastruktur Kurun 2020-2024

Indonesia butuh investasi senilai Rp6.445 triliun untuk membangun infrastruktur dari tahun 2020 hingga 2024.


Maraton, Kuasa Hukum I Wayan Suparta Laporkan Dugaan Penyiksaan 10 Polisi ke LPSK, Ombudsman dan Komnas HAM

5 hari lalu

Perwakilan kuasa hukum I Wayan Suparta, Muhammad Yahya Ihyaroza, melaporkan dugaan tindak penyiksaan yang dilakukan oleh 10 anggota dari Polres Klungkung Bali ke Propam Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu, 17 Juli 2024. TEMPO/Defara
Maraton, Kuasa Hukum I Wayan Suparta Laporkan Dugaan Penyiksaan 10 Polisi ke LPSK, Ombudsman dan Komnas HAM

Kuasa hukum I Wayan Suparta secara maraton melaporkan dugaan penyiksaan oleh 10 polisi Polres Klungkung ke LPSK, Ombudsman dan Komnas HAM.