TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, pihaknya mengusulkan anggaran subsidi untuk transportasi publik atau public service obligation (PSO) sebanyak Rp 6,18 triliun. Subsidi ini untuk PT MRT Jakarta, PT LRT Jakarta, dan PT Transportasi Jakarta (Transjakarta).
"Kami akan mendorong itu untuk dipenuhi, sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap prima," kata dia di Grand Cempaka Resort, Puncak, Bogor, Selasa, 2 November 2021.
Usulan tersebut disampaikan dalam rapat pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2022 hari ini.
Syafrin merincikan, pihaknya mengusulkan Rp 4,56 triliun untuk PT Transjakarta; Rp 1,12 triliun untuk PT MRT Jakarta; dan Rp 496,13 miliar untuk PT LRT Jakarta.
Menurut dia, eksekutif dan legislatif masih mendiskusikan usulan tersebut. DPRD DKI belum menyepakati angka ini, sehingga pembahasan akan berlanjut besok.
Syafrin menambahkan usulan PSO ini fokus untuk mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI 2017-2022, Kegiatan Strategis Daerah (KSD), dan program prioritas Dishub DKI.
Menurut dia, dasar hukum pemberian subsidi kepada pengelola transportasi sudah tertuang dalam Peraturan Daerah tentang pembentukan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD.
"Ini tentu menjadi prioritas karena jika ada penetapan tarif yang kemudian jauh di bawah biaya operasional, tentu selisih itu harus ditutup dengan subsidi," jelas dia.
Baca juga: Gelar Rapat RAPBD di Puncak, Ketua DPRD DKI: Hindari Penularan Covid-19
