TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Fraksi PSI William Aditya Sarana menyoroti anggaran Rehab Berat dan Total Rumah Dinas Lurah hingga Camat pada RAPBD DKI 2022 yang mencapai Rp 160 miliar. Dia meminta agar pelaksanaan rehabilitasi rumah dinas ini harus benar-benar digunakan oleh lurah dan camat.
“Saya meminta jika memang direhab, maka lurah dan camat harus tinggal di rumah dinasnya. Intinya harus bisa meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat," Kata William dalam keterangan tertulisnya pada Jumat, 19 November 2021.
Menurut anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta itu, lurah dan camat yang tidak tinggal di rumah dinas membuat pekerjaan pelayanan masyarakatnya tidak maksimal. Mereka akan sulit ditemui oleh masyarakat dan kurang tanggap jika butuh turun ke wilayah.
Selain itu William juga menyoroti rendahnya realisasi dari kegiatan rehab rumah dinas Camat dan Lurah pada beberapa tahun sebelumnya. Contohnya di Jakarta Pusat pada tahun 2020 realisasi rehab rumah dinas hanya 50 lokasi dari target 80 lokasi.
“Perencanaan rehab rumah dinas juga harus matang, jangan sampai sudah dianggarkan besar tetapi realisasinya rendah seperti tahun-tahun sebelumnya,” kata William.
KHANIFAH JUNIASARI
Baca juga: Penolak Interpelasi Dinilai Rendahkan Diri karena Makan di Rumah Dinas Gubernur
