Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jakarta Timur Lanjutkan Penataan RW Kumuh Tahun Depan

Reporter

image-gnews
Potret pemukiman warga di kawasan Manggarai, Jakarta, Rabu, 25 Agustus 2021. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyatakan memang masih ada kawasan kumuh sehingga Jakarta disebut sebagai kota dengan tata kota terburuk di dunia. Ia mencontohkan kawasan kumuh Tanah Tinggi di Johar Baru, Jakarta Pusat. TEMPO/Subekti
Potret pemukiman warga di kawasan Manggarai, Jakarta, Rabu, 25 Agustus 2021. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyatakan memang masih ada kawasan kumuh sehingga Jakarta disebut sebagai kota dengan tata kota terburuk di dunia. Ia mencontohkan kawasan kumuh Tanah Tinggi di Johar Baru, Jakarta Pusat. TEMPO/Subekti
Iklan

TEMPO.CO, JakartaSuku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Jakarta Timur melanjutkan penataan rukun warga atau RW kumuh di wilayah tersebut pada tahun depan.

Sekretaris Kota Jakarta Timur Fredy Setiawan mengatakan penataan ini dilakukan secara Community Action Plan (CAP) berkolaborasi dengan masyarakat setempat. "Kami berharap ada kolaborasi antar semua lintas sektor, sehingga 78 RW kumuh yang ada di Jakarta Timur ini bisa tuntas," katanya, Selasa, 30 November 2021, seperti dikutip dari Antara.

Fredy menambahkan rencana penataan RW kumuh itu sudah dibahas dalam rapat di Kantor Wali Kota Jakarta Timur dan dihadiri tim dari Universitas Indonesia (UI) dan jajaran Pemkot Jakarta Timur.

Kasudin PRKP Jakarta Timur Dedi Arif Darsono menjelaskan penataan RW kumuh pada 2022 merupakan kelanjutan dari program di tahun sebelumnya.

"Pada 2018 sebanyak 25 RW ditata. Kemudian, pada 2022 sebanyak 10 RW dan 43 RW kumuh, sisanya akan dilakukan perbaikan sarana dan prasarananya," ujar Dedi.

RW kumuh yang bakal ditata tahun depan di antaranya RW 04 Kelurahan Pondok Bambu, RW 01 dan RW 13 Kelurahan Duren Sawit, RW 05 Kelurahan Jatinegara,

Kemudian RW 01, 02, 03, 05, dan RW 06 Kelurahan Rawa Terate, Kecamatan Cakung, RW 01 Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan Pulo Gadung.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Kami harapkan seluruh RW kumuh yang ada di Jakarta Timur ini bisa tersentuh untuk kami lakukan kualitas lingkungannya," tuturnya tanpa bersedia merinci berapa anggaran yang diperlukan untuk penataan ini.

 

ANTARA

Baca juga:

Anggaran Konsultan RW Kumuh Dipangkas, DKI Kerja Sama Kampus

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Upaya Wali Kota Zul Elfian Wujudkan Solok Kota Bersih dan Hijau

4 hari lalu

Upaya Wali Kota Zul Elfian Wujudkan Solok Kota Bersih dan Hijau

Solok berhasil kurangi sampah 10 persen


Jadi Duta WWF Ke-10, Berikut Cara Cinta Laura Tingkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Konservasi Air

5 hari lalu

Cinta Laura/Foto: Instagram/Cinta Laura
Jadi Duta WWF Ke-10, Berikut Cara Cinta Laura Tingkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Konservasi Air

Cinta Laura menjelaskan strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya konservasi dan manajemen sumber daya air yang berkelanjutan.


Ketua DPRD DKI Jakarta Dorong Pembangunan Rusun Mix Use Development

6 hari lalu

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi saat rapat paripurna HUT DKI Jakarta, Kamis, 22 Juni 2023. ANTARA/Walda
Ketua DPRD DKI Jakarta Dorong Pembangunan Rusun Mix Use Development

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mengatakan pembangunan rumah susun dapat mengatasi daerah kumuh di Jakarta.


Upaya Pengelolaan dan Pengurangan Sampah di Daerah

6 hari lalu

Upaya Pengelolaan dan Pengurangan Sampah di Daerah

Masalah sampah bisa menjadi bencana jika penanganannya tidak komprehensif dan berkelanjutan.


AHY Gambarkan Nasib Jakarta setelah IKN Beroperasi

6 hari lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Tempo/Pribadi Wicaksono
AHY Gambarkan Nasib Jakarta setelah IKN Beroperasi

Menteri Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan gambaran kondisi Jakarta setelah IKN beroperasi sebagai ibu kota negara.


Riwayat Jakarta dari Berstatus Ibu Kota Negara DKI Jakarta Kemudian Hanya Daerah Khusus Jakarta

7 hari lalu

Gedung bioskop Menteng di Jakarta, 1984. Dok. TEMPO/Nanang Baso
Riwayat Jakarta dari Berstatus Ibu Kota Negara DKI Jakarta Kemudian Hanya Daerah Khusus Jakarta

Sejak abad ke-16, Kota Jakarta telah mengalami berbagai perubahan dan perkembangan hingga secara resmi berubah menjadi DKI Jakarta, terakhir DKJ.


KPK Sebut Kasus Dugaan Penerimaan Gratifikasi oleh Kepala Kantor Pajak Jakarta Timur Masih Penyelidikan

7 hari lalu

Kepala Kantor Pajak Madya Jakarta Timur, Wahono Saputro,  seusai memenuhi panggilan tim Direktorat PP Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara KPK, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Selasa, 14 Maret 2023. Wahono Saputro, diperiksa untuk permintaan klarifikasi terkait harta kekayaan dalam LHKPN miliknya, yang telah dilaporkan ke KPK pada 7 Februari 2022 sebesar Rp.14,3 miliar. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Sebut Kasus Dugaan Penerimaan Gratifikasi oleh Kepala Kantor Pajak Jakarta Timur Masih Penyelidikan

KPK masih melakukan penyelidikan terhadap KPP Madya Jakarta Timur Wahono Saputro untuk kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU.


Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

8 hari lalu

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi berjalan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin, 10 April 2023. Prasetyo diperiksa sebagai saksi dalam tindak pidana korupsi terkait pengadaan tanah di kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur, tahun 2018-2019. TEMPO/Imam Sukamto
Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.


Cegah Krisis Pangan ala Gang 8 Malaka Jaya, Duren Sawit, Jakarta Timur

8 hari lalu

Suasana Gang 8, Jalan Nusa Indah IV, RT8/RW4 Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Senin, 22 April 2024. Tersedia 32 item pencegah krisis planet di lokasi ini, mulai dari kolam gizi warga, tanaman produktif hingga akuaponik. TEMPO/Alif Ilham Fajriadi
Cegah Krisis Pangan ala Gang 8 Malaka Jaya, Duren Sawit, Jakarta Timur

Inisiatif lokal untuk mitigasi krisis pangan lahir di jalan gang di Kelurahan Malaka Jaya, Duren Sawit, Jakarta Timur. Berbekal dana operasional RT.


Kata Anggota DPRD soal Dinas Dukcapil DKI Jakarta akan Hapus NIK Nonaktif

9 hari lalu

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta Budi Awaluddin saat menghadiri rapat koordinasi daerah lintas perangkat daerah bidang sosial, kependudukan dan pencacatan sipil 2024 terkait masalah kependudukan dan kemiskinan di Jambi, Kamis (7/3/2024). ANTARA/HO-Disdukcapil DKI Jakarta
Kata Anggota DPRD soal Dinas Dukcapil DKI Jakarta akan Hapus NIK Nonaktif

Dukcapil DKI Jakarta telah mengumumkan bahwa sebanyak 92.432 NIK akan dinonaktifkan karena berbagai faktor.