TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta telah mengantisipasi puncak musim hujan pada Januari-Februari 2022.
Hari ini diadakan Apel Penugasan Penanganan Bencana dan Pendistribusian Sarana Pendukung Musim Hujan di Kator BPBD Jakarta.
Wakil Gubernur atau Wagub DKI Riza Patria menyebutkan bahwa sejak Desember hingga Februari 2022 merupakan periode aktif fenomena cuaca La Nina sehingga hujan akan turun lebih intens.
Menurut Riza, ada dua prioritas dalam penanggulangan bencana banjir. "Ada dua hal, yaitu memastikan tidak ada korban jiwa dengan mitigasi yang baik melalui siaga tanggap," kata Riza dalam acara tersebut, Rabu, 29 Desember 2021.
Menurut Riza, dengan mitigasi yang baik, pemulihan kondisi dapat terjadi lebih cepat sehingga seluruh warga terkena dampak dapat menjalani kehidupan normal kembali.
Kedua, Pemprov DKI Jakarta juga memprioritaskan pendistribusian sarana pendukung menghadapi musim hujan pada lima wilayah kota dan Kabupaten Kepulauan Seribu.
Adapun kesiapan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD DKI Jakarta dilakukan dengan berkoordinasi dengan seluruh petugas tersebar di tingkat kelurahan hingga RT dan RW.
Mitigasi dan peringatan dini, serta pemetaan personel juga telah dilakukan dalam menghadapi musim hujan.
"BPBD bekerja sama dengan Organisasi Perangkat Daerah lainnya, serta sarana dan prasarana disiapkan mulai dari perahu, mobil motor, tenda, konsumsi, logistik, obat-obatan, hingga popok bayi semua disiapkan," kata dia.
BPBD DKI menyiapkan 170 personel untuk penanggulangan bencana banjir dan akan ditempatkan di lima wilayah kota dan Kabupaten Kepulauan Seribu.
Adapun sejumlah sarana pendukung yang disiapkan menghadapi puncak musim hujan adalah 230 unit perahu karet, pelampung sebanyak 460 unit, tenda pengungsi 70 unit, velbed 720 unit dan bilik isolasi 700 unit.
Sebelumnya BNKG memperkirakan puncak musim hujan untuk Pulau Jawa akan berlangsung antara Januari hingga Februari 2022.
DKI telah melakukan berbagai upaya untuk mengantisipasi banjir di Ibu Kota. Proyek gerebek lumpur hingga pembuatan sumur resapan jadi yang diandalkan oleh Pemprov DKI.
Namun proyek tersebut justru mendapat kritikan tajam. Kubu oposisi di DPRD menilai Gubernur Anies Baswedan tak melakukan upaya normalisasi sungai untuk mencegah banjir.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menuding Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sama sekali tidak melakukan normalisasi kali dan sungai di Jakarta selama menjabat. Berbeda pada zaman Basuki Tjahja Purnama atau Ahok menjabat, Gembong mengatakan normalisasi pada saat itu mencapai 16 kilometer.
"Rencana realisasi normalisasi maupun naturalisasi sejak tahun 2018-2021 target keseluruhan adalah 33,69 kilometer. Hingga tahun 2017, sudah dilakukan eksekusi sebanyak 16 kilometer," ujar Gembong di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa, 21 Desember 2021.
Setelah era Ahok berakhir, Gembong mengatakan Anies sama sekali tidak melakukan normalisasi. Adapun program naturalisasi yang dicanangkan Anies, menurut Gembong, hanya sebatas wacana saja dan tidak cukup mencegah banjir.
"Jadi yang mau disuguhkan kepada warga Ibu Kota kalau Pemprov sudah melakukan pengerukan sungai, tanam pohon di pinggir sungai, dianggap sudah selesai program naturalisasinya," ujar Gembong.
Baca juga: Pengerukan Waduk Pluit Dibantu Kapal Pendorong Si Pitung dan Si Jampang
