Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kasus Covid-19 Terpa Sekolah, M Taufik Minta PTM 100 Persen Tetap Lanjut

image-gnews
Petugas menyemprotkan cairan disinfektan di ruang kelas SMPN 252, Jakarta Timur, Jumat, 14 Januari 2022. Sekolah tersebut menghentikan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) setelah terdapat satu siswa yang terkonfirmasi Positif Covid-19. Petugas secara rutin melakukan penyemprotan disinfekatan ditiap ruang kelas saat PTM diberhentikan selama lima hari. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Petugas menyemprotkan cairan disinfektan di ruang kelas SMPN 252, Jakarta Timur, Jumat, 14 Januari 2022. Sekolah tersebut menghentikan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) setelah terdapat satu siswa yang terkonfirmasi Positif Covid-19. Petugas secara rutin melakukan penyemprotan disinfekatan ditiap ruang kelas saat PTM diberhentikan selama lima hari. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik meminta agar pembelajaran tatap muka atau PTM 100 persen di DKI Jakarta tetap berlanjut. Walaupun saat ini banyak kasus Covid-19 ditemukan di sekolah dan membuat 11 sekolah menghentikan sementara kegiatan PTM.

"Selama itu ada pencegahan, sepakat aja kami (tetap dibuka). Tinggal dikontrol setiap hari, dicek," ujar Taufik saat dihubungi Tempo, Ahad, 16 Januari 2022. 

Meski begitu, Taufik tetap menyarankan ada penutupan sekolah jika ditemukan kasus Covid-19 di tempat tersebut. Penutupan itu mengikuti ketentuan SKB 4 Menteri dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, yakni sekolah yang ditemukan kasus Covid-19 harus ditutup selama lima hari. 

"Kemarin aja ditutup lama kita ga apa-apa, masa sekarang kalau ditutup sebentar masalah," kata politikus Parta Gerindra itu. 

Meski begitu, ia mengatakan jika kasus Covid-19 makin tinggi dan status PPKM diperketat, pihaknya tidak keberatan dengan penutupan kembali sekolah di Jakarta. 

Sebelumnya, selama dua pekan pelaksanaan pembelajaran tatap muka atau PTM 100 persen di Jakarta, Dinas Pendidikan DKI mencatat ada 11 sekolah di seluruh Ibu Kota yang kini ditutup sementara karena ditemukannya kasus Covid-19. 

"Jadi ada 11 sekolah, tadinya 10," kata Kepala Bidang Humas Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taga Radja Gah di Jakarta, Sabtu, 15 Januari 2022.

Sedangkan jumlah yang terpapar Covid-19 tercatat 13 siswa dan 2 pendidik.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Taga menjelaskan temuan 15 kasus ini merupakan hasil pemeriksaan kasus aktif alias active case finding (ACF) selama dua pekan pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen.

Di pekan pertama, pemeriksaan sampel digelar di 21 sekolah dengan jumlah siswa 1.997 orang. Hasilnya tujuh siswa positif Covid-19. Dengan begitu, persentase pasien positif atau positivity rate di pekan pertama ini sebesar 0,4 persen.

Kemudian di pekan kedua pelacakan kasus berlangsung di 79 sekolah yang diikuti 6.559 siswa. Dari pemeriksaan itu, delapan siswa terinfeksi virus corona dengan positivity rate 0,1 persen.

Sebelumnya, desakan agar PTM 100 persen dihentikan datang dari anggota DPRD DKI dari Fraksi PKS Israyani. 

"Perlu dipertimbangkan apakah perlu dihentikan sementara PTM 100 persen diganti dengan blended learning atau kembali ke pembelajaran jarak jauh, sampai betul-betul kondisinya kondusif," kata dia dalam keterangan tertulis, Jumat, 14 Januari 2022.

Baca juga: PTM 100 Persen dan 11 Sekolah yang Ditutup di DKI karena Temuan Kasus Covid-19

M JULNIS FIRMANSYAH 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

12 jam lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat ditemui di depan Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta Pusat pada Rabu, 17 April 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.


Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

5 hari lalu

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi berjalan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin, 10 April 2023. Prasetyo diperiksa sebagai saksi dalam tindak pidana korupsi terkait pengadaan tanah di kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur, tahun 2018-2019. TEMPO/Imam Sukamto
Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.


Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

12 hari lalu

Sejumlah pemudik turun dari bus setibanya di Terminal Bus Terpadu Pulo Gebang, Jakarta, Senin 15 April 2024. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta memperkirakan jumlah pendatang baru di Jakarta mengalami penurunan yang sebelumnya pada tahun 2023 sebanyak 25.918 orang menjadi 10 ribu - 15 ribu orang usai Lebaran 2024. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S
Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

Usai lebaran 2024, diperkirakan akan ada 15-20 ribu pendatang baru di Jakarta.


Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

22 hari lalu

Suasana rapat kerja Badan legislasi DPR RI membahas RUU DKJ di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Rapat tersebut membahas kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dan pembahasan akan dilanjut di tingkat panitia kerja (Panja) mulai besok serta menargetkan disahkan pada 4 April 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

Persiapan Jakarta sebagai Kota Aglomerasi setelah disahkannya UU DKJ.


Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

33 hari lalu

Warga berjalan melintasi banjir di kawasan Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta, Senin 24 Maret 2024. Banjir di permukiman padat penduduk dengan ketinggian air 50-175 cm itu terjadi akibat meluapnya Kali Ciliwung. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

Penanganan banjir Pemprov DKI Jakarta menuai kritik karena dinilai tidak fokus dan tak kunjung terealisasi.


DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

39 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono saat ditemui di kawasan Hutan Kota Plataran, Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, pada Ahad, 10 Maret 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan tiga Raperda menjadi Perda


DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

41 hari lalu

Suasana Rapat Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta terkait Evaluasi dan penjelasan terkait Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, pada Kamis, 14 Maret 2024. Rapat juga dihadiri Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial DKI Jakarta. Pj Gubernur Heru Budi dikonfirmasi absen dari rapat. TEMPO/Adinda Jasmine
DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

DPRD DKI Jakarta menekankan pentingnya penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan selektif menjelang Pilkada, agar tidak merugikan warga Jakarta yang memiliki hak memilih.


DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

44 hari lalu

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi bersama Wakil Ketua DPRD Khoirudin, Rany Mauliani, Zita Anjani memimpin Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) DPRD DKI Jakarta di Jakarta, Selasa, 13 September 2022. Rapimgab DPRD DKI Jakarta menentukan usulan nama calon pejabat Gubernur untuk menggantikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang masa jabatannya berakhir pada Oktober mendatang. Rapimgab yang dihadiri sembilan fraksi partai tersebut memutuskan tiga nama yang akan diserahkan kepada Mendagri dam Presiden. Ketiga nama tersebut yaitu Heru Budi Hartono, Marullah Matali, dan Bachtiar. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

DPRD DKI Jakarta mengusulkan kebutuhan pembentukan DPRD tingkat II dalam RUU DKJ setelah Jakarta tak lagi Ibu Kota.


DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

45 hari lalu

Suasana Rapat Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta terkait Evaluasi dan penjelasan terkait Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, pada Kamis, 14 Maret 2024. Rapat juga dihadiri Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial DKI Jakarta. Pj Gubernur Heru Budi dikonfirmasi absen dari rapat. TEMPO/Adinda Jasmine
DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

DPRD DKI Jakarta mengkritik kebijakan Pj Heru Budi terkait pemangkasan penerima KJMU.


DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

45 hari lalu

Suasana Rapat Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta terkait Evaluasi dan penjelasan terkait Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, pada Kamis, 14 Maret 2024. Rapat juga dihadiri Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial DKI Jakarta. Pj Gubernur Heru Budi dikonfirmasi absen dari rapat. TEMPO/Adinda Jasmine
DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

DPRD DKI Jakarta menyebut adanya penurunan anggaran KJMU hingga Rp 180 miliar tahun ini. Imbasnya pemerintah menghapus 12 ribu penerima manfaat KJMU.