TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, mengatakan kriteria utama penjabat gubernur yang bakal menggantikan Anies Baswedan setelah lengser nanti tidak boleh seorang loyalis partai mana pun. Menurut dia, seorang PJ yang nantinya merupakan ASN Eselon 1 harus bersikap profesional dan mementingkan kebutuhan masyarakat.
"Penjabat gubernur ini diharapkan dapat profesional dan tidak menghamba pada kekuatan politik tertentu, itu penting. Sebab khawatir karena ditunjuk langsung oleh pemerintah, mereka menjadi salah satu loyalis kekuatan poltiik tertentu yang mestinya itu dihindari," kata Adi saat dihubungi Tempo, Sabtu, 22 Januari 2022.
Adi menerangkan, selama ini di pemilihan legislatif hingga pemilihan kepala daerah, para birokrat Eselon 1 kerap menjadi bancakan partai politik untuk memenangkan Pemilu. Menurut Adi, hal ini tidak dapat terhindarkan di pemilu di Ibu Kota atau pun daerah.
"Itu yang susah dikontrol. Pada praktiknya mereka susah dikendalikan dan bahkan menjadi mesin politik efektif untuk mendulang kemenangan politik," kata Adi.
Oleh karena itu, agar kasus ini tidak terjadi pada penjabat gubernur pengganti Anies, Adi berharap akan ada penandatanganan pakta integritas agar mereka profesional saat bekerja. Dengan cara itu setidaknya masyarakat Jakarta diharapkan bisa tenang pengganti Anies bakal profesional dan terbebas dari kepentingan politik 2024.
Selanjutnya: Kemendagri Belum Bersikap
