TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Kota Jakarta Barat (Pemkot Jakbar) membantah ada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di daerah itu yang memaksa siswinya untuk memakai jilbab.
"Saya sudah klarifikasi, tidak ada seperti itu. Tidak ada pemaksaan," kata Kepala Seksi Pendidikan dan Tenaga Pendidikan Jakarta Barat II, Masduki, di Jakarta, Senin.
Penegasan ini untuk menanggapi kabar yang viral di media sosial tentang pengakuan orang tua yang anaknya disindir secara kasar karena tidak memakai jilbab di SMPN 75, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
Masduki menilai seluruh siswi muslim dibebaskan untuk memilih menggunakan jilbab atau tidak.
Seluruh siswi juga diperbolehkan untuk mengenakan baju berlengan panjang atau pendek.
Pihaknya hanya menganjurkan seluruh siswi mengenakan rok panjang agar terlihat lebih sopan dan rapih.
Menurut Masduki, pernyataan yang viral di media sosial itu merupakan narasi yang sebelumnya sempat diunggah di media sosial tahun lalu. "Sebenarnya itu juga kejadian tahun lalu yang diangkat lagi dan tahun lalu pun juga sebenarnya hanya 'katanya'," kata dia.
Karena dianggap membuat gaduh, Masduki akan mencari pihak yang bertanggung jawab atas unggahan berbau suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) itu. "Justru kami lagi cari ini, kita lagi telusuri," kata dia.
Namun, jika ke depan pihaknya mendapatkan ada guru di SMPN 75 yang melakukan tindakan berbau SARA tersebut, Masduki memastikan pihaknya akan memberikan sanksi disiplin kepada oknum guru itu.
Walau demikian, Masduki tidak merinci dasar peraturan dan hukuman apa yang diberikan kepada oknum guru tersebut.
Sebelumnya, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Imah Mahdiah, mengunggah foto sedang memberikan baju seragam kepada salah seorang anak SD.
Dalam foto diunggah itu, dia memberikan keterangan bahwa beberapa siswi SMP muslim di wilayah Jakarta Barat dipaksa memakai jilbab.
Ima Mahdiah juga mengunggah foto percakapan warga yang mengaku anaknya dipaksa untuk memakai jilbab di sekolah.
Baca juga: Dugaan Pemaksaan Pemakaian Jilbab di SMA Bantul, Dikpora: Kami Klarifikasi
