RAPBD DKI 2023 Rp 83,7 Triliun, Anggaran Program Prioritas Heru Budi tidak Dipangkas

Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta membahas penyertaan modal daerah (PMD) 2023 untuk BUMD DKI di Grand Cempaka Resort, Bogor, Jawa Barat, Kamis, 3 November 2022. TEMPO/Lani Diana

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Jakarta Michael Rolandi memastikan alokasi dalam RAPBD DKI 2023 untuk program prioritas tidak dipangkas. Dia menuturkan, pemerintah daerah harus menganggarkan biaya untuk program prioritas Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono tahun depan.

"Kami sudah dari awal komitmennya adalah mengawal bahwa program prioritas ini bisa berjalan di tahun 2023, ya, tentunya harus dilakukan alokasi anggaran yang cukup," kata dia saat dihubungi, Jumat malam, 25 November 2022. 

RAPBD DKI Sempat Membengkak Rp4,7 Triliun

Sebelumnya, DPRD DKI dan pemerintah DKI menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sebesar Rp 82,5 triliun. Legislator Kebon Sirih kemudian membahas Rancangan APBD DKI 2023 di lima komisi.  

Setelah pembahasan, besaran RAPBD 2023 ternyata membengkak menjadi Rp 87,2 triliun atau naik Rp 4,7 triliun. Hal ini disampaikan dalam rapat Badan Anggaran alias Banggar DPRD DKI pada Kamis, 24 November 2022. 

Ketua Banggar Prasetyo Edi Marsudi lantas meminta setiap komisi kembali membahas RAPBD 2023 untuk merasionalisasikan anggaran. Tujuannya agar RAPBD 2023 kembali turun menjadi Rp 82,5 triliun.

Hasil rasionalisasi menetapkan RAPBD 2023 senilai Rp 83,7 triliun. Menurut Michael, angka ini rasional lantaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) naik dari Rp 6,7 triliun menjadi Rp 7,9 triliun.

PMD Program Prioritas tidak Dipotong 

Michael menuturkan RAPBD 2023 menyentuh angka rasional lantaran adanya pengurangan alokasi penyertaan modal daerah (PMD) untuk 10 BUMD DKI. Meski begitu, dia menyebut, PMD untuk program prioritas tidak dipotong. 

Misalnya, program pembangunan LRT Fase 1B rute Velodrome-Manggarai, ITF Sunter, dan penerusan pinjaman dari pemerintah pusat dan daerah untuk PT MRT Jakarta. 

Lalu ada prioritas lainnya yang dialokasikan di pagu anggaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait, seperti penanganan banjir, macet, dan dampak resesi ekonomi.

Berikut rincian program prioritas lainnya:
1. Layanan dasar perkotaan
2. Penataan ruang
3. Ekonomi: kewirausahaan, ketenagakerjaan, dan ekonomi kreatif
4. Standar pelayanan minimal untuk kesehatan dan pendidikan
5. Pemberian bantuan sosial dan pelayanan publik

"Itu prioritas-prioritas yang kami coba penuhi dari kemampuan keuangan daerahnya DKI," ucap Michael.

Baca juga: RAPBD DKI 2023 Bengkak Rp 4,7 Triliun, Prasetyo Edi Minta Disisir Hanya 1 Jam, Golkar: Kebodohan






Wisma Atlet, Dibentuk untuk Asian Games, Digunakan RSDC, dan Dianggap Sarang Kuntilanak

1 jam lalu

Wisma Atlet, Dibentuk untuk Asian Games, Digunakan RSDC, dan Dianggap Sarang Kuntilanak

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah mengusulkan agar Pemrov DKI Jakarta mengelola Wisma Atlet agar tidak jadi sarang kuntilanak.


Politikus PDIP Mau DKI Kelola Wisma Atlet yang Disebut Banyak Kuntilanak, Heru Budi: Masih Dibahas

2 jam lalu

Politikus PDIP Mau DKI Kelola Wisma Atlet yang Disebut Banyak Kuntilanak, Heru Budi: Masih Dibahas

Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono mengikuti kebijakan Pemerintah Pusat untuk alih fungsi Wisma Atlet karena lahan itu milik Sekretariat Negara (Setneg). Hal ini disampaikannya, menanggapi pernyataan Ketua Komisi D Bidang Pembangunan DKI Jakarta, Ida Mahmudah.


Inggris Kucurkan Dana Rp19,3 Triliun untuk Pembangunan MRT Fase 3

5 jam lalu

Inggris Kucurkan Dana Rp19,3 Triliun untuk Pembangunan MRT Fase 3

PT MRT Jakarta (Perseroda) menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kerajaan Inggris dalam pembangunan MRT Fase 3 yang membentang dari Cikarang-Balaraja


Heru Budi Manut Pemerintah Pusat Soal Nasib Wisma Atlet Biar Tak Jadi Sarang Kuntilanak

6 jam lalu

Heru Budi Manut Pemerintah Pusat Soal Nasib Wisma Atlet Biar Tak Jadi Sarang Kuntilanak

Heru Budi mengatakan pengelolaan Wisma Atlet jadi kewenangan Pusat. DPRD DKI minta jangan dibiarkan kosong agar tak banyak kuntilanak.


Jakpro Nilai KPPU Terburu-buru Menyimpulkan Dugaan Persekongkolan Tender Revitalisasi TIM

9 jam lalu

Jakpro Nilai KPPU Terburu-buru Menyimpulkan Dugaan Persekongkolan Tender Revitalisasi TIM

Vice President Corporate Secretary PT Jakpro Syachrial Syarif menila Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) terlalu terburu-buru menyimpulkan adanya persekongkolan pemenang tender dalam proyek revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TMII) tahap III.


Heru Budi Hartono Sebut Pembebasan Lahan untuk Proyek Sodetan Ciliwung Sudah Tuntas

1 hari lalu

Heru Budi Hartono Sebut Pembebasan Lahan untuk Proyek Sodetan Ciliwung Sudah Tuntas

Heru Budi Hartono memastikan tidak ada lagi pembebasan lahan yang dilakukan untuk proyek sodetan Ciliwung karena masalah sudah tuntas.


Proyek ITF Sunter Dikebut usai Disentil Jokowi, Heru Budi: Lagi Dibahas Jakpro

1 hari lalu

Proyek ITF Sunter Dikebut usai Disentil Jokowi, Heru Budi: Lagi Dibahas Jakpro

Jokowi memanggil direksi anak perusahaan Jakpro dan meminta proyek fasilitas pengolahan sampah terpadu atau ITF Sunter dikebut


Jokowi Kembali Bagi-bagi Sepeda Saat Peresmian Bendungan Tamblang

1 hari lalu

Jokowi Kembali Bagi-bagi Sepeda Saat Peresmian Bendungan Tamblang

Kali ini, Jokowi bagi-bagi sepeda untuk anak yang bisa menjawab pertanyaan tentang Bendungan Tamblang di Buleleng, Bali.


Jakpro Sampaikan Laba Formula E 2022 Rp 5 Miliar, PSI: Masih Ada Utang Kok Ngomong Untung

1 hari lalu

Jakpro Sampaikan Laba Formula E 2022 Rp 5 Miliar, PSI: Masih Ada Utang Kok Ngomong Untung

Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo menilai klaim Formula E untung Rp5 miliar jauh dari yang sudah dikeluarkan APBD DKI Jakarta Rp560 miliar untuk pembayaran commitment fee.


Jokowi Sebut Sodetan Kali Ciliwung Mangkrak 6 Tahun, DKI: Anggaran dan Pembangunan Wewenang Pemerintah Pusat

1 hari lalu

Jokowi Sebut Sodetan Kali Ciliwung Mangkrak 6 Tahun, DKI: Anggaran dan Pembangunan Wewenang Pemerintah Pusat

Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Yusmada mengungkapkan bahwa Pemprov tidak menganggarkan pembangunan maupun pembebasan lahan untuk proyek Sodetan Kali Ciliwung karena itu wewenang pemerintah pusat.