TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Jakarta Michael Rolandi memastikan alokasi dalam RAPBD DKI 2023 untuk program prioritas tidak dipangkas. Dia menuturkan, pemerintah daerah harus menganggarkan biaya untuk program prioritas Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono tahun depan.
"Kami sudah dari awal komitmennya adalah mengawal bahwa program prioritas ini bisa berjalan di tahun 2023, ya, tentunya harus dilakukan alokasi anggaran yang cukup," kata dia saat dihubungi, Jumat malam, 25 November 2022.
RAPBD DKI Sempat Membengkak Rp4,7 Triliun
Sebelumnya, DPRD DKI dan pemerintah DKI menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sebesar Rp 82,5 triliun. Legislator Kebon Sirih kemudian membahas Rancangan APBD DKI 2023 di lima komisi.
Setelah pembahasan, besaran RAPBD 2023 ternyata membengkak menjadi Rp 87,2 triliun atau naik Rp 4,7 triliun. Hal ini disampaikan dalam rapat Badan Anggaran alias Banggar DPRD DKI pada Kamis, 24 November 2022.
Ketua Banggar Prasetyo Edi Marsudi lantas meminta setiap komisi kembali membahas RAPBD 2023 untuk merasionalisasikan anggaran. Tujuannya agar RAPBD 2023 kembali turun menjadi Rp 82,5 triliun.
Hasil rasionalisasi menetapkan RAPBD 2023 senilai Rp 83,7 triliun. Menurut Michael, angka ini rasional lantaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) naik dari Rp 6,7 triliun menjadi Rp 7,9 triliun.
PMD Program Prioritas tidak Dipotong
Michael menuturkan RAPBD 2023 menyentuh angka rasional lantaran adanya pengurangan alokasi penyertaan modal daerah (PMD) untuk 10 BUMD DKI. Meski begitu, dia menyebut, PMD untuk program prioritas tidak dipotong.
Misalnya, program pembangunan LRT Fase 1B rute Velodrome-Manggarai, ITF Sunter, dan penerusan pinjaman dari pemerintah pusat dan daerah untuk PT MRT Jakarta.
Lalu ada prioritas lainnya yang dialokasikan di pagu anggaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait, seperti penanganan banjir, macet, dan dampak resesi ekonomi.
Berikut rincian program prioritas lainnya:
1. Layanan dasar perkotaan
2. Penataan ruang
3. Ekonomi: kewirausahaan, ketenagakerjaan, dan ekonomi kreatif
4. Standar pelayanan minimal untuk kesehatan dan pendidikan
5. Pemberian bantuan sosial dan pelayanan publik
"Itu prioritas-prioritas yang kami coba penuhi dari kemampuan keuangan daerahnya DKI," ucap Michael.
Baca juga: RAPBD DKI 2023 Bengkak Rp 4,7 Triliun, Prasetyo Edi Minta Disisir Hanya 1 Jam, Golkar: Kebodohan
