RAPBD DKI 2023 Bengkak Rp 4,7 Triliun, Prasetyo Edi Minta Disisir Hanya 1 Jam, Golkar: Kebodohan

Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta membahas Rancangan APBD DKI 2023 di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu malam, 23 November 2022. TEMPO/Lani Diana

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco mengatakan, anggota dewan telah membahas Rancangan APBD atau RAPBD DKI 2023 di Grand Cempaka Resort, Bogor, Jawa Barat selama tiga pekan. Dia heran dengan keputusan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi yang meminta dewan kembali membahas postur RAPBD 2023 hanya dalam waktu satu jam. "Ini kebodohan kami sebenarnya," kata dia dalam rapat Banggar kemarin malam, Kamis, 24 November 2022. 

Kemarin DPRD DKI menggelar rapat Banggar membahas RAPBD 2023. Lima komisi DPRD telah selesai membedah RAPBD 2023 bersama satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait. Rapat Banggar adalah forum untuk melaporkan hasil pembahasan tersebut. 

Postur RAPBD 2023 ternyata membengkak Rp 4,7 triliun setelah dibahas legislator Kebon Sirih. Semula pemerintah DKI dan DPRD telah menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang kemudian menjadi RAPBD 2023 senilai Rp 82,5 triliun. 

Karena pembengkakan, nilai RAPBD 2023 menjadi Rp 87,2 triliun. Belanja SKPD di lima komisi melonjak dari Rp 74,34 triliun menjadi Rp 79,11 triliun. Selain itu, usulan penyertaan modal daerah (PMD) untuk 10 BUMD DKI juga naik Rp 1,9 triliun dari Rp 6,23 triliun menjadi Rp 8,1 triliun. 

Baca: Usulan PMD 2023 untuk 10 BUMD DKI Membengkak Rp 1,9 Triliun, Total Jadi Rp 8,12 Triliun

Prasetyo Edi Marsudi minta komisi kembali bahas RAPBD hanya dalam 1 jam

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi selaku pimpinan Banggar lantas meminta setiap komisi kembali membahas RAPBD 2023 hanya dalam waktu satu jam. Dewan perlu merasionalisasi nilai anggaran agar tidak terjadi pembengkakan atau defisit.

Basri meminta Prasetyo memberi arahan yang tegas untuk menyisir kembali RAPBD 2023. Tujuannya agar setiap komisi memiliki acuan yang sama. Sebab, banyak anggaran yang tidak masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) atau KUA-PPAS, tapi dibahas di RAPBD 2023. 

Misalnya, tutur Basri, anggaran hibah untuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), serta Bawaslu dan KPU di Jakarta. 

"Sehingga perlu ada ketegasan dari ketua atau kesepakatan bersama alat menyisirnya seperti apa," ucap anggota Komisi E Bidang Kesra DPRD DKI ini.

Baca juga: RAPBD DKI 2023 Bengkak Jadi Rp 87,2 Triliun usai Dibahas DPRD, Naik Rp 4,7 Triliun

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.






Grace Natalie Jadi Plt Ketua DPW PSI DKI Menggantikan Bekas Staf Ahok yang Mundur

1 jam lalu

Grace Natalie Jadi Plt Ketua DPW PSI DKI Menggantikan Bekas Staf Ahok yang Mundur

Michael Victor Sianipar resmi mengundurkan diri dari PSI. Grace Natalie kini menjabat Ketua DPW PSI DKI Jakarta.


Marullah Matali Sebut DKI Larang Pesta Kembang Api Malam Tahun Baru 2023

3 jam lalu

Marullah Matali Sebut DKI Larang Pesta Kembang Api Malam Tahun Baru 2023

Marullah Matali menyatakan DKI melarang pesta kembang api saat perayaan malam Tahun Baru 2023.


Viral Pemukulan Pelatih Panjat Tebing DKI Jakarta, Korban Lapor Polisi

3 jam lalu

Viral Pemukulan Pelatih Panjat Tebing DKI Jakarta, Korban Lapor Polisi

Pelatih panjat tebing itu telah melaporkan kasus pemukulan yang diduga dilakukan atlet anak didiknya tersebut ke Polsek Cakung.


DKI Berencana Urus Sertifikat HPL 57 Jalan Nasional, BPAD: Supaya Ada Nilai Jual

3 jam lalu

DKI Berencana Urus Sertifikat HPL 57 Jalan Nasional, BPAD: Supaya Ada Nilai Jual

Pemerintah DKI mendapatkan hibah 57 jalan nasional senilai Rp 217 triliun dari Kementerian PUPR. Pemerintah daerah berencana melakukan komersialisasi.


Ganjar Pranowo Disarankan Turunkan Sekoci Politik Agar Pencapresan Semakin Mudah

4 jam lalu

Ganjar Pranowo Disarankan Turunkan Sekoci Politik Agar Pencapresan Semakin Mudah

Ganjar Pranowo dinilai harus mulai menurunkan sekoci politiknya dan tak menunggu restu dari PDIP jika ingin maju pada Pilpres 2024.


Pesta Kembang Api Tahun Baru 2022 Dilarang, Bagaimana di Tahun Baru 2023?

4 jam lalu

Pesta Kembang Api Tahun Baru 2022 Dilarang, Bagaimana di Tahun Baru 2023?

DKI Jakarta memetakan sejumlah lokasi di Ibu Kota yang berpotensi sebagai tempat perayaan malam tahun baru. Bagaimana dengan pesta kembang api?


Heru Budi Hartono Pimpin Rapat Persiapan Natal dan Tahun Baru, Konsentrasi Massa Dipecah

5 jam lalu

Heru Budi Hartono Pimpin Rapat Persiapan Natal dan Tahun Baru, Konsentrasi Massa Dipecah

Heru Budi Hartono memimpin rapat terkait persiapan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, Senin, 5 Desember 2022 di Balai Kota DKI Jakarta.


Marullah Jadi Deputi Gubernur DKI, Tugasnya Mewakili Heru Budi Rapat Koordinasi dengan Pusat

5 jam lalu

Marullah Jadi Deputi Gubernur DKI, Tugasnya Mewakili Heru Budi Rapat Koordinasi dengan Pusat

Heru Budi Hartono menjelaskan Marullah Matali akan banyak mewakili dirinya dalam rapat-rapat koordinasi dengan pemerintah pusat.


Harga Pangan Jelang Natal dan Tahun Baru Bisa Naik 13 %, DKI Siapkan Pasar Murah

5 jam lalu

Harga Pangan Jelang Natal dan Tahun Baru Bisa Naik 13 %, DKI Siapkan Pasar Murah

DKI Jakarta memantau pergerakan harga pangan untuk menekan inflasi menjelang Hari Raya Natal dan tahun baru.


Marullah Dicopot dari Sekda Jadi Deputi Gubernur DKI, PKS: Ada Muatan Politik dan Pengaruh Partai Berkuasa

1 hari lalu

Marullah Dicopot dari Sekda Jadi Deputi Gubernur DKI, PKS: Ada Muatan Politik dan Pengaruh Partai Berkuasa

Anggota DPRD DKI dari PKS Nasrullah mengaku tidak tahu-menahu soal pencopotan Marullah sebagai Sekda DKI oleh Heru Budi Hartono.