Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

DKI Berencana Urus Sertifikat HPL 57 Jalan Nasional, BPAD: Supaya Ada Nilai Jual

Reporter

Balai Besar jalan Nasional DKI-Jabar di bawah Kemen PUPR melakukan pembatasan dan jalan untuk menghindari lubang pengendara terjebak lubang menganga di Jalan Sholeh Iskandar (Sholis), Kota Bogor, Selasa, 29 November 2022. Foto: ANTARA/HO/Dinas PUPR Kota Bogor
Balai Besar jalan Nasional DKI-Jabar di bawah Kemen PUPR melakukan pembatasan dan jalan untuk menghindari lubang pengendara terjebak lubang menganga di Jalan Sholeh Iskandar (Sholis), Kota Bogor, Selasa, 29 November 2022. Foto: ANTARA/HO/Dinas PUPR Kota Bogor
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta M. Reza Phahlevi mengatakan, pihaknya tengah mengurus pergantian nama sertifikat hak pakai 57 jalan nasional yang dihibahkan untuk pemerintah DKI. Setelah sertifikat terbit, BPAD bakal memohonkan hak pengelolaan lahan (HPL) agar jalan tersebut memiliki nilai jual.

"Langsung kami balik nama lagi menjadi sertifikat HPL supaya punya nilai jual," kata dia dalam siaran Youtube BPSDM DKI Jakarta berjudul Pengamanan dan Optimalisasi Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta, dikutip Senin, 5 Desember 2022. 

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menghibahkan 57 jalan nasional senilai Rp 217 triliun kepada pemerintah DKI. Karena itulah, seluruh jalan di Ibu Kota hari ini adalah milik pemerintah daerah. BPAD DKI lantas mengganti sertifikat hak pakai atas nama Kementerian PUPR menjadi pemerintah DKI. 

Reza menuturkan, pihaknya berencana membuka lelang untuk proyek pembangunan ducting di 57 ruas jalan tersebut. Rencana ini merupakan bagian dari upaya mengoptimalisasi aset daerah. 

Pemerintah DKI, tutur dia, akan memberikan hak guna bangunan (HGB) di atas tanah HPL kepada pemenang lelang. Dengan begitu, pemenang lelang yang bakal membangun ducting hingga merawat trotoar di sekitarnya. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Konsepnya 20 tahun mereka mengelola itu, tidak boleh lama-lama juga," ucap dia. 

Reza melanjutkan ada tiga keuntungan yang diperoleh DKI imbas dari komersialisasi 57 jalan nasional tersebut. Pertama, pemerintah daerah menerima kontribusi tetap yang dihitung Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). 

Kedua, pemerintah DKI mendapatkan kontribusi bagi hasil. Ketiga, pengembang atau pemenang lelang harus memelihara trotoar di atas ducting

"Sehingga ke depan APBD (APBD DKI) itu tidak dibutuhkan lagi untuk melakukan perawatan trotoar yang ada di atasnya," jelas Reza. 

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


Pejalan Kaki Minta Trotoar di Depan Kedubes AS Dibuka

2 hari lalu

Kedutaan Besar Amerika serikat, Jakarta. shutterstock.com
Pejalan Kaki Minta Trotoar di Depan Kedubes AS Dibuka

Warga Jakarta yang selama ini sering berjalan kaki meminta trotoar di depan Kedubes AS dibuka lagi untuk pejalan kaki.


BPK Nilai Aset PAM Jaya 2022 Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya

6 hari lalu

Anggota V BPK RI Ahmadi Noor Supit menyampaikan hasil pemeriksaan BPK atas APBD DKI 2022 di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin, 29 Mei 2023. ANTARA/Siti Nurhaliza
BPK Nilai Aset PAM Jaya 2022 Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya

BPK RI menilai aset PAM Jaya per 2022 tidak dapat diyakini kewajarannya. Karena itulah, BPK memberikan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP).


Heru Budi Anggap Perolehan Opini WTP dari BPK Bukan Tujuan Akhir

7 hari lalu

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengikuti rapat paripurna di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 17 Oktober 2022. TEMPO/Abdullah Syamil Iskandar
Heru Budi Anggap Perolehan Opini WTP dari BPK Bukan Tujuan Akhir

Pj Gubernur DKI Heru Budi menganggap perolehan opini WTP dari BPK RI bukanlah tujuan akhir. Ini makna opini WTP baginya.


BPK Sebut Pemprov DKI Jakarta Belum Tertibkan Aset Fasos-Fasum, Ada Gedung dan Jembatan 0 Meter Persegi

7 hari lalu

Anggota V BPK RI Ahmadi Noor Supit menyampaikan hasil pemeriksaan BPK atas APBD DKI 2022 di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin, 29 Mei 2023. ANTARA/Siti Nurhaliza
BPK Sebut Pemprov DKI Jakarta Belum Tertibkan Aset Fasos-Fasum, Ada Gedung dan Jembatan 0 Meter Persegi

BPK temukan ketidaktertiban aset DKI pada 2 bidang tanah fasos-fasum yang telah diterima dari pemegang SIPPT Rp17,72 miliar yang berstatus sengketa.


BPK Temukan Anggaran KJP Plus dan KJMU 2022 Rp 197,55 Miliar Belum Disalurkan, Disdik DKI Angkat Suara

7 hari lalu

Warga menunjukkan Kartu Jakarta Pintar serta bukti pembayaran saat membeli pangan murah di RPTRA Jatinegara, Jakarta, Kamis, 15 Agustus 2019.  Pangan murah ini hanya ditujukan bagi warga yang memiliki KJP Plus, Kartu Pekerja, dan Kartu Lansia Jakarta untuk meningkatkan gizi anak-anak di Jakarta. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
BPK Temukan Anggaran KJP Plus dan KJMU 2022 Rp 197,55 Miliar Belum Disalurkan, Disdik DKI Angkat Suara

BPK RI mengungkap anggaran KJP Plus dan KJUM 2022 senilai Rp 197,55 miliar belum tersalurkan. Dinas Pendidikan DKI angkat suara.


Tinggal Sepekan Lagi, Sponsor Formula E Jakarta 2023 Masih Tanda Tanya

8 hari lalu

Replika mobil balap Formula E dipamerkan di Bundarah HI, Jakarta, 5 April 2023. (Jakpro)
Tinggal Sepekan Lagi, Sponsor Formula E Jakarta 2023 Masih Tanda Tanya

Jakpro belum mengumumkan para sponsor balapan Formula E Jakarta yang tinggal sepekan lagi. Masih sama dengan tahun lalu.


Heru Budi: Tidak Ada Anggaran Khusus untuk KTT ASEAN di APBD DKI

12 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono bersama Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono dan jajarannya, serta para Wali Kota dari lima wilayah meninjau kesiapan fasilitas menjelang Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ASEAN di Kawasan Istora Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu, 29 April 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Heru Budi: Tidak Ada Anggaran Khusus untuk KTT ASEAN di APBD DKI

Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono menyatakan tidak alokasi khusus untuk KTT ASEAN di APBD DKI. Ambil Rp 128 miliar untuk perbaikan jalan.


Pembangunan Museum Nabi Muhammad di Ancol Tak Gunakan APBD, Akan Dikunjungi DPRD DKI

13 hari lalu

Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Ketua Panitia Pembangunan Museum, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Sekretaris Jenderal Liga Islam Dunia Muhammad bin Abdul Karim Al-Issa, Ketua Dewan Masjid Indonesia Jusuf Kalla, Menteri Agama Fachrur Razi, dan Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil di peletakan batu pertama pembangunan Museum Internasional Sejarah Nabi Muhammad SAW dan Peradaban Islam di kawasan Ancol, Jakarta, Rabu, 26 Februari 2020. Tempo/Hendartyo Hanggi
Pembangunan Museum Nabi Muhammad di Ancol Tak Gunakan APBD, Akan Dikunjungi DPRD DKI

Ismail mengatakan pembangunan Museum Nabi Muhammad dan Masjid Apung di Ancol tidak menggunakan APBD atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.


Protes PKL Serobot Trotoar, Warga Komplek Pertamina Pondok Ranji Pasang Spanduk

15 hari lalu

Warga Komplek Pertamina, Kota Tangerang Selatan pasang spanduk menolak pedagang kaki lima (PKL) yang berdagang di trotoar, Sabtu 20 Mei 2023. TEMPO/Muhammad Iqbal
Protes PKL Serobot Trotoar, Warga Komplek Pertamina Pondok Ranji Pasang Spanduk

Ketua RT Kompleks Pertamina sebut warga telah mengadukan PKL serobot trotoar itu ke Kecamatan Ciputat, namun keluhan itu tidak digubris oleh camat.


Anggaran Lampu Jalan DKI Rp 40 Miliar, DPRD Minta Ditambah Demi KTT ASEAN 2023

19 hari lalu

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah (baju merah), bersama Kepala Dinas Bina Marga Pemprov DKI saat meninjau pelebaran trotoar di sepanjang Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, pada Selasa, 12 November 2019. Tempo/Adam Prireza
Anggaran Lampu Jalan DKI Rp 40 Miliar, DPRD Minta Ditambah Demi KTT ASEAN 2023

DPRD DKI menilai anggaran pengadaan lampu jalan Rp 40 miliar tidak cukup untuk menyambut KTT ASEAN 2023 di Jakarta