Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

DKI Berencana Urus Sertifikat HPL 57 Jalan Nasional, BPAD: Supaya Ada Nilai Jual

Reporter

image-gnews
Balai Besar jalan Nasional DKI-Jabar di bawah Kemen PUPR melakukan pembatasan dan jalan untuk menghindari lubang pengendara terjebak lubang menganga di Jalan Sholeh Iskandar (Sholis), Kota Bogor, Selasa, 29 November 2022. Foto: ANTARA/HO/Dinas PUPR Kota Bogor
Balai Besar jalan Nasional DKI-Jabar di bawah Kemen PUPR melakukan pembatasan dan jalan untuk menghindari lubang pengendara terjebak lubang menganga di Jalan Sholeh Iskandar (Sholis), Kota Bogor, Selasa, 29 November 2022. Foto: ANTARA/HO/Dinas PUPR Kota Bogor
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta M. Reza Phahlevi mengatakan, pihaknya tengah mengurus pergantian nama sertifikat hak pakai 57 jalan nasional yang dihibahkan untuk pemerintah DKI. Setelah sertifikat terbit, BPAD bakal memohonkan hak pengelolaan lahan (HPL) agar jalan tersebut memiliki nilai jual.

"Langsung kami balik nama lagi menjadi sertifikat HPL supaya punya nilai jual," kata dia dalam siaran Youtube BPSDM DKI Jakarta berjudul Pengamanan dan Optimalisasi Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta, dikutip Senin, 5 Desember 2022. 

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menghibahkan 57 jalan nasional senilai Rp 217 triliun kepada pemerintah DKI. Karena itulah, seluruh jalan di Ibu Kota hari ini adalah milik pemerintah daerah. BPAD DKI lantas mengganti sertifikat hak pakai atas nama Kementerian PUPR menjadi pemerintah DKI. 

Reza menuturkan, pihaknya berencana membuka lelang untuk proyek pembangunan ducting di 57 ruas jalan tersebut. Rencana ini merupakan bagian dari upaya mengoptimalisasi aset daerah. 

Pemerintah DKI, tutur dia, akan memberikan hak guna bangunan (HGB) di atas tanah HPL kepada pemenang lelang. Dengan begitu, pemenang lelang yang bakal membangun ducting hingga merawat trotoar di sekitarnya. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Konsepnya 20 tahun mereka mengelola itu, tidak boleh lama-lama juga," ucap dia. 

Reza melanjutkan ada tiga keuntungan yang diperoleh DKI imbas dari komersialisasi 57 jalan nasional tersebut. Pertama, pemerintah daerah menerima kontribusi tetap yang dihitung Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). 

Kedua, pemerintah DKI mendapatkan kontribusi bagi hasil. Ketiga, pengembang atau pemenang lelang harus memelihara trotoar di atas ducting

"Sehingga ke depan APBD (APBD DKI) itu tidak dibutuhkan lagi untuk melakukan perawatan trotoar yang ada di atasnya," jelas Reza. 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kadis PUPR Jelaskan Alasan Trotoar Margonda Depok Dibongkar Lagi Padahal Baru Selesai Direvitalisasi

9 hari lalu

Billboard bergambar putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep terpasang di tepi jalan Margonda, Kota Depok pada 22 Mei 2023. Kemunculan billboard yang dipasang oleh DPD PSI Kota Depok tersebut sontak membuat heboh warga. Foto: Istimewa
Kadis PUPR Jelaskan Alasan Trotoar Margonda Depok Dibongkar Lagi Padahal Baru Selesai Direvitalisasi

Trotoar Margonda Depok yang baru saja selesai direvitalisasi setahun lalu, kini sudah dibongkar lagi. Kadis PUPR jelaskan alasannya.


Proyek 10 Jalan Tembus di Jakarta Terkendala Pembebasan Lahan

14 hari lalu

Plt Kepala Dinas Bina Marga Heru Suwondo saat ditemui di Taman ASEAN, Jakarta Selatan, Rabu, 2 Agustus 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Proyek 10 Jalan Tembus di Jakarta Terkendala Pembebasan Lahan

pembebasan lahan menjadi kendala dari kelanjutan proyek missing link atau jalan tembus.


DPRD Minta Pembahasan KUA PPAS APBD DKI Dikembalikan Ke Komisi

18 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD Minta Pembahasan KUA PPAS APBD DKI Dikembalikan Ke Komisi

DPRD DKI Jakarta menetapkan APBD 2024 sebesar Rp 81.716.573.026.059 atau Rp 81,71 triliun.


Dievaluasi Kemendagri, APBD Perubahan DKI Ditambah Rp 28 Miliar

25 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Dievaluasi Kemendagri, APBD Perubahan DKI Ditambah Rp 28 Miliar

Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta mengesahkan Perda tentang APBD Perubahan DKI 2023 dengan besaran Rp 79,529 triliun.


Dishub DKI Beberkan Alasan Tak Ada Lagi Anggaran Penambahan Jalur Sepeda

40 hari lalu

Stick cone jalur sepeda permanen yang rusak di Jalan Salemba, Jakarta, 16 November 2022. TEMPO/Subekti.
Dishub DKI Beberkan Alasan Tak Ada Lagi Anggaran Penambahan Jalur Sepeda

Tidak ada anggaran untuk penambahan jalur sepeda dalam rancangan APBD 2024.


Total Jalur Sepeda di Jakarta 313,607 kilometer, Dishub: Sudah Tercapai Target

45 hari lalu

Warga bersepeda melewati lajur sepeda yang berada di jalan Tentara Pelajar, Palmerah, Jakarta Barat, Ahad, 9 Oktober 2022. TEMPO/Muhammad Ilham
Total Jalur Sepeda di Jakarta 313,607 kilometer, Dishub: Sudah Tercapai Target

Kepala Dishub DKI mengatakan jalur sepeda ini menjangkau layanan rute angkutan umum massal dan simpul transportasi.


Mengenal Grand Cempaka Resort, Lokasi Favorit DPRD DKI saat Bahas APBD

49 hari lalu

Rapat Badan Anggaran pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2023 di Grand Cempaka Resort, Bogor, Jawa Barat, Selasa, 1 November 2022. TEMPO/Lani Diana
Mengenal Grand Cempaka Resort, Lokasi Favorit DPRD DKI saat Bahas APBD

Sejak 2021, DPRD DKI getol rapat di Grand Cempaka Resort, Puncak, Bogor


DPRD DKI Rapat di Puncak, MAKI: Potensi Pemborosan dan Penyelewangan Dana

51 hari lalu

Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi dalam rapat pembahasan dan pendalaman fraksi mengenai Raperda APBD 2024 di Bogor, Jawa Barat, Kamis, 12 Oktober 2023. Foto: ANTARA/Luthfia Miranda Putri
DPRD DKI Rapat di Puncak, MAKI: Potensi Pemborosan dan Penyelewangan Dana

DPRD DKI memutuskan menggelar rapat pembahasan Raperda APBD DKI 2024 di Grand Cempaka Resort and Convention, Puncak, Bogor, Jawa Barat.


Pejabat DKI Kerahkan Petugas PJLP Bersihkan Drainase Perumahan di Bekasi Dinonaktifkan

52 hari lalu

Ilustrasi - Petugas Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Selatan tengah memperbaiki saluran air, Jakarta. ANTARA/Luthfia Miranda Putri
Pejabat DKI Kerahkan Petugas PJLP Bersihkan Drainase Perumahan di Bekasi Dinonaktifkan

Sanksi diberikan setelah sebelumnya Mustajab, atas inisiatifnya, mengerahkan petugas Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) ke Bekasi.


DPRD dan Pemda DKI Kembali Bawa Pembahasan Anggaran ke Puncak, Anggota Dewan: Kebijakan Pimpinan

54 hari lalu

Ilustrasi DPRD DKI. Dok istimewa
DPRD dan Pemda DKI Kembali Bawa Pembahasan Anggaran ke Puncak, Anggota Dewan: Kebijakan Pimpinan

Rapat Pembahasan Raperda tentang APBD DKI 2024 oleh komisi-komisi DPRD di Grand Cempaka Resort and Convention, Bogor, 10-12 Oktober 2023.