Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

SDN Pondokcina 1 Dirobohkan Demi Masjid Raya , PDIP: Margonda Raya Punya Lebih dari 10 Masjid

image-gnews
Siswa SDN Pondokcina 1 Depok melepas kangen dengan guru yang sudah empat pekan tak mengajar, Senin 5 Desember 2022. TEMPO/ADE RIDWAN
Siswa SDN Pondokcina 1 Depok melepas kangen dengan guru yang sudah empat pekan tak mengajar, Senin 5 Desember 2022. TEMPO/ADE RIDWAN
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPRD Kota Depok Ikravany Hilman mempertanyakan urgensi pembangunan masjid di Jalan Margonda Raya, karena menurutnya disepanjang jalan yang membentang sepanjang kurang lebih 5,5 km itu terdapat sedikitnya 10 masjid.

“Bahwa di sini sepanjang Margonda itu ada lebih dari 10 masjid,” kata Ikra saat menghadiri diskusi publik berjudul Menyoal Rencana Penggusuran SDN Pondokcina 1, Jumat 9 Desember 2022.

Ikra mengatakan, jika memang alibi Pemerintah Kota Depok menggusur SDN Pondokcina 1 untuk kepentingan warga yang melintas jalan Margonda untuk menyediakan tempat ibadah, maka seharusnya 10 masjid yang berdiri di sepanjang Jalan Margonda itulah yang dimaksimalkan.

“Masjid-masjid itu sebenarnya bisa direnovasi oleh pemerintah kota, bisa diberi papan petunjuk tentang keberadaannya kenapa tidak dilakukan itu, dari dulu udah banyak kok masjid di sekitar sini tapi nggak dikasih petunjuk,” kata Ikra.

Untuk itu, kata politikus PDIP tersebut, Pemerintah Kota Depok seharusnya sadar agar tidak mengorbankan urusan wajib pemerintah kota yakni menyelenggarakan pendidikan demi menambah deretan masjid di Jalan Margonda Raya.

“Artinya saya mau bicara, tidak ada kedaruratan rumah ibadah, sehingga pembangunannya harus menggusur sekolah yang merupakan urusan wajib pemerintah kota dalam undang-undang pemerintahan daerah,” tambahnya.

Perwakilan orang tua siswa yang mengatasnamakan 'Pondok Cina 1 Bergerak' menggelar diskusi publik yang menghadirkan para tokoh publik mulai dari Komisioner KPAI Retno Lystiarti, Sejarawan JJ Rizal, Anggota DPRD Kota Depok Ikravany Hilman dan pendiri Pesantren Ekologis Misykat Roy Murtadho.

Turut hadir dalam diskusi tersebut juga mantan Direktur LBH Jakarta Alghiffari Aqsa dan mantan pengacara Bharada E Deolipa Yumara. Diskusi publik itu digelar di halaman sekolah dengan judul "Menyoal Rencana Penggusuran SDN Pondok Cina 1", Jumat 9 Desember 2022.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Polemik SDN Pondokcina 1 dimulai sejak Rabu 9 November 2022. Saat itu sekolah yang berada di pinggir jalan Margonda Raya viral karena pintu masuk ke sekolah tersebut ditutup oleh trotoar baru hasil revitalisasi yang sedang dijalankan Pemerintah Kota Depok.

Trotoar sengaja dibuat tinggi bahkan tingginya melebihi permukaan tanah sekolah lantaran sekolah itu bakal dihilangkan alias digusur dan digantikan Masjid Margonda Raya, sementara siswa disana akan dipindahkan sekolah melebur ke SDN Pondok Cina 3 dan 5.

Ratusan orang tua siswa menolak pemindahan tersebut, karena menurutnya akan memberatkan para siswa yang harus terpecah di dua sekolah. Maka, keinginan para orang tua direlokasi ke satu lokasi.

Tapi keinginan orang tua tidak diakomodir oleh Pemerintah Kota Depok dengan terus melakukan rencananya, dan diberikan tenggat waktu hingga 12 Desember 2022, SDN Pondokcina 1 harus kosong.

ADE RIDWAN YANDWIPUTRA

Baca juga: Deolipa Yumara & Alghiffari Aqsa Eks Direktur LBH Jakarta Bantu Orang Tua Siswa SDN Pondokcina 1

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Begal Ponsel Siswi di Depok Berdalih Butuh HP untuk Anak Nonton YouTube

27 menit lalu

Tersangka perampasan ponsel Yusuf Arifin dibawa ke Satreskrim Polres Metro Depok, Selasa, 1 Mei 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Begal Ponsel Siswi di Depok Berdalih Butuh HP untuk Anak Nonton YouTube

Bapak satu anak itu nekat merampas ponsel siswi SMP di Depok itu hingga korban jatuh dan terseret, setelah gagal transaksi HP secara COD.


Polres Metro Depok Tangkap Begal Ponsel yang Menyebabkan Siswi SMP Terseret

10 jam lalu

Tersangka perampasan ponsel Yusuf Arifin dibawa ke Satreskrim Polres Metro Depok, Selasa, 1 Mei 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Polres Metro Depok Tangkap Begal Ponsel yang Menyebabkan Siswi SMP Terseret

Siswi SMP di Depok itu terjatuh dan terseret beberapa meter hingga luka di lengan dan lutut saat berusaha mempertahankan HP yang dirampas begal.


PDIP Surabaya Usulkan ke DPP Inkumben Eri Cahyadi-Armuji Maju Pilkada Kota Surabaya

10 jam lalu

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi (kedua kiri) bersama istri (ketiga kiri) berfoto bersama pelajar dengan membawa Piala Adipura Kencana 2023 saat kirab di Surabaya, Jawa Timur, Rabu, 6 Maret 2024. Kota Surabaya meraih penghargaan Adipura Kencana untuk ke-8 kalinya dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas prestasi dalam pengelolaan kebersihan dan kesehatan lingkungan hidup. ANTARA FOTO/Didik Suhartono
PDIP Surabaya Usulkan ke DPP Inkumben Eri Cahyadi-Armuji Maju Pilkada Kota Surabaya

PDIP Surabaya mengusulkan wali kota - wakil wali kota inkumben Eri Cahyadi-Armuji maju ke Pilkada Kota Surabaya 2024.


Tim Hukum PDIP Beberkan Persiapan Sidang Perdana Lawan KPU di PTUN Besok

17 jam lalu

Ketua tim hukum PDI Perjuangan Gayus Lumbuun (kiri) mendampingi rekannya saat mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta Timur, Selasa, 2 April 2024. Gugatan tersebut ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), terkait perbuatan melanggar hukum oleh kekuasaan pemerintahan (onrechmatige overheidsdaad) dalam hal ini utamanya adalah KPU pada Pemilu 2024, khususnya pemilihan presiden. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Tim Hukum PDIP Beberkan Persiapan Sidang Perdana Lawan KPU di PTUN Besok

PDIP menggugat KPU RI ke PTUN. Menyoal perubahan PKPU tanpa melalui proses di DPR.


Saat Hakim MK Pertanyakan Caleg PKB yang Cabut Gugatan ke PDIP

18 jam lalu

Ketua sidang panel tiga Hakim Konstitusi Arief Hidayat (tengah) bersama Hakim Konstitusi Anwar Usman (kiri) dan Enny Nurbaningsih (kanan) memimpin sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Saat Hakim MK Pertanyakan Caleg PKB yang Cabut Gugatan ke PDIP

Kuasa hukum mengaku mendapat informasi pencabutan itu dari kliennya saat sidang MK tengah berlangsung.


Soal Peluang Dukung Khofifah di Pilkada Jatim, Said Abdullah PDIP: Kami Sudah Duduk Bersama

1 hari lalu

Sebelum terjun ke dunia politik, pemilik nama lengkap Muhammad Haji Said Abdullah pernah bekerja di beberapa perusahan bidang ekspor impor perikanan hingga batubara. sumenepkab.go.id
Soal Peluang Dukung Khofifah di Pilkada Jatim, Said Abdullah PDIP: Kami Sudah Duduk Bersama

Said juga merespon soal adanya kabar pertemuan dengan Khofifah dengan secara tertutup.


Pengamat Sebut Keunggulan Khofifah dari Risma di Pilkada Jatim, Apa Saja?

1 hari lalu

Khofifah Indar Parawansa bertemu dengan calon presiden Prabowo Subianto Sabtu, 17 Februari 2024/dok tim media Khofifah
Pengamat Sebut Keunggulan Khofifah dari Risma di Pilkada Jatim, Apa Saja?

Posisi Risma sebagai kader PDIP dinilai mampu memberikan keuntungan bagi Khofifah di Pilkada Jatim.


Ketum Projo Budi Arie Pastikan Jokowi Bukan Lagi Kader PDIP

1 hari lalu

Menteri Komunikasi dan Informatika sekaligus Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 30 April 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Ketum Projo Budi Arie Pastikan Jokowi Bukan Lagi Kader PDIP

Ketika ditanya peluang Jokowi masuk partai lain, Budi Arie meminta publik menunggu. Dia juga bicara soal peluang Jokowi masuk Golkar.


Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

1 hari lalu

Pasangan presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.


5 Presiden Indonesia yang Juga Petinggi Partai, Tak ada Nama Jokowi

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo (kiri) dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kanan) saat memberikan keterangan pers dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa, 6 Juni 2023. Rakernas yang mengusung tema 'Fakir Miskin dan Anak Terlantar Dipelihara oleh Negara' tersebut itu juga akan membahas pemenangan Pemilu 2024 serta mendengar pengarahan khusus dari Presiden Joko Widodo. TEMPO/M Taufan Rengganis
5 Presiden Indonesia yang Juga Petinggi Partai, Tak ada Nama Jokowi

Jokowi jadi satu-satunya presiden Indonesia yang dipecat dari partai, inilah 5 Presiden Indonesia yang juga menjadi petinggi partai.