TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga menilai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono terkesan tidak otonom dalam mengambil keputusan.
Menurut Jamiluddin, keputusan Heru dalam setiap kebijakan akan berorientasi kepada pihak yang menunjuknya untuk menggantikan Anies Baswedan sebagai gubernur DKI Jakarta.
“Dia tentu tidak berani mengambil kebijakan yang tidak sejalan dengan kehendak yang menunjuknya,” kata Jamiluddin dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 18 Desember 2022.
Menurutnya, pendekatan pembangunan yang dilakukan Heru disebut top down. “Pendekatan top down lebih banyak digunakan negara otoriter,” tuturnya.
Dalam hal ini, pembangunan dilaksanakan atas inisiatif dari atas atau pemerintah ke bawah atau rakyat. Sehingga, rakyat hanya akan mengikuti dan mengerjakan apa yang diputuskan atasan.
Heru Ikuti Pendekatan Jokowi dan Ahok
Mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu menyebut pola pendekatan tersebut terlihat dari kebijakan pembangunan yang dilakukan pada era Pj Gubernur Heru Budi saat ini.
“Kesannya pembangunan yang dilakukan mengikuti pendekatan yang dilakukan Jokowi dan Ahok saat menjadi Gubernur Jakarta,” ujarnya.
Oleh karena itu, pendekatan pembangunan yang dilakukan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan dipandang tidak cocok oleh Heru.
“Anies yang lebih menggunakan pendekatan bottom up tentu tidak cocok dengan pendekatan top down,”katanya.
Itulah sebabnya diperlukan perombakan untuk menjalankan pendekatan top down yang dianut oleh Heru Budi tersebut.
Jamiluddin menilai wajar jika kemudian hal-hal yang berbau Anies akan dilenyapkan. Sebab, orang-orang di belakang Anies akan dinilai tidak cocok dan bahkan akan dianggap sebagai penghalang.
Baca juga: Heru Budi Batasi Usia PJLP, 2 Petugas PPSU Gambir Hanya Bisa Pasrah: Udah Nasib