Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Orasi Buruh Tolak Perpu Cipta Kerja di Depan Istana: Kami Terdampak Neoliberalisme Jokowi

Reporter

Editor

Sunu Dyantoro

Presiden Partai Buruh Said Aqil menyampaikan orasi menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Cipta Kerja atau Perpu Cipta Kerja yang dinilai merugikan masyarakat dan kaum buruh di depan Istana Negara, Sabtu, 14 Januari 2023. TEMPO/Ihsan Reliubun
Presiden Partai Buruh Said Aqil menyampaikan orasi menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Cipta Kerja atau Perpu Cipta Kerja yang dinilai merugikan masyarakat dan kaum buruh di depan Istana Negara, Sabtu, 14 Januari 2023. TEMPO/Ihsan Reliubun
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Demo ribuan buruh menuntut pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Cipta Kerja atau Perpu Cipta Kerja. Buruh menilai keputusan Presiden Joko Widodo atau Jokowi meneken Perpu Nomor 2 Tahun 2022 itu tidak berpihak kepada masyarakat.

Yusril, salah satu orator dari Liga Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi atau LMID, mengatakan keputusan Mahkamah Konstitusi menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional atau cacat formil. Bukannya menjalankan keputusan MK, pemerintah justru menerbitkan perpu mirip ombnibus law.

"Artinya kita bisa menilai (perpu) sama sekali tidak mementingkan kelas pekerja," kata Yusril, ketika berorasi di atas mobil komando di depan Istanah Negara, area Patung Kuda, Sabtu, 14 Januari 2023. Suara Yusril disambut teriakan massa, "Hidup buruh... hidup buruh!"

Menurut dia, perpu harus ditolak karena mengabaikan kepentingan kelas pekerja di semua lini sektor. Upah diatur di dalam aturan tersebut tidak memenuhi kebutuah hidup rakyat. "Ditambah situasi ekonomi di Indonesia yang hari ini dalam keadaan kritis," ucap dia.

Kepada Tempo, Yusril mengatakan unjuk rasa mendesak pemerintah mencabut Perpu Cipta Kerja karena undang-undang tersebut wujud dari ekonomi yang sama sekali tidak berpihak kepada rakyat Indonesia.

Dia mencontohkan di sektor pendidikan. Faktor kelesuan ekonomi ini menyebabkan pemuda tidak bisa melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Sebab, melalui peraturan semacam ombnibus law, pendidikan itu sudah menjadi lahan bisnis.

Padahal UU Dasar 1945, kata dia, menyatakan setiap pendidikan merupakan hak segala warga negara. Namun, tidak semua orang berhak mendapat pendidikan itu. "Kami mahasiswa terdampak neoliberalisme atas kebijakan yang dilakukan pemerintah Jokowi-Ma'ruf Amin," tutur dia.

Artinya dalam unjuk rasa ini, Yusril, alumnus Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung ini, menyampaikan melalui Partai Buruh, kelas pekerja, menjadi harapan besar bagi mahasiswa atau pemuda untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat Indonesia.

Baca: Dipimpin Said Iqbal, Ini Susunan Pengurus Partai Buruh

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Buruh menolak UU Cipta Kerja

Demo buruh menuntut pencabutan Perpu Cipta Kerja disambut karyawan perempuan yang tergabung dalam massa aksi. Mereka memprotes sejumlah pasal di antaranya aturan yang mengatur soal cuti haid hingga pemutusan kontrak kerja.

"Peraturan PHK dihapus. Tidak bisa memutus kontrak tiba-tiba tanpa alasan jelas," kata Fadilah Nur Rahma, karyawan PT Indonesia Epson Industry di Bekasi.

Suara yang sama datang dari Dony Boldal. Salah satu anggota organisasi buruh asal Manokwari, Papua Barat, mengaku menolak perpu maupun undang-undang sapu jagat itu. "Kita menolak UU Cipta Kerja," ucap Dony, lantang.

Yusril menyatakan aspirasi yang disampaikan di depan Istana Negara baik dari Partai Buruh, mahasiswa, kelas pekerja, hingga kaum miskin kota merupakan imbauan kepada masayarakat menolak adanya Perpu Nomor 2 Tahun 2022. "Hidup buruh... hidup buruh...! Partai Buruh," teriak Yusril menutup orasinya.

Baca juga: Demo Tolak Perpu Cipta Kerja Berakhir, Said Iqbal: Kocok Ulang Negeri Ini, Buruh Berkuasa

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


Puluhan Personel Gabungan Jaga Demo Buruh ke Pabrik Korek Api di Depok, Imbas PHK 74 Pegawai

22 jam lalu

Personel gabungan dari Polres Metro Depok dan Kodim Depok berjaga di PT. Tokai Dharma Indonesia (TDI) antisipasi demo buruh di Cilodong, Depok, Rabu, 31 Mei 2023. TEMPO/Ricky Juliansyah
Puluhan Personel Gabungan Jaga Demo Buruh ke Pabrik Korek Api di Depok, Imbas PHK 74 Pegawai

Demo buruh ini adalah aksi solidaritas terhadap PHK yang dilakukan pimpinan perusahaan PT Tokai Dharma Indonesia terhadap 74 orang pekerja tetap.


Soal Pengakuan Jokowi Cawe-cawe Pilpres 2024, Sebelumnya Kok Bilang Tidak Cawe-cawe

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo saat memberikan keterangan pers di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Jumat 27 September 2019. Dalam keterangan persnya presiden mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya mahasiswa di Sulawesi Tenggara & turut berduka atas terjadinya gempa Maluku. TEMPO/Subekti.
Soal Pengakuan Jokowi Cawe-cawe Pilpres 2024, Sebelumnya Kok Bilang Tidak Cawe-cawe

Jokowi sebelumnya menolak dirinya disebut cawe-cawe di Pilpres 2014, tapi saat bertemu para pemimpin media muncul pengakuan Jokowi cawe-cawe.


Said Iqbal Bakal Pidato di Sidang Organisasi Buruh Dunia, Bahas Bahaya UU Cipta Kerja bagi Buruh

7 hari lalu

Presiden partai buruh Said Iqbal tengah menjawab pertanyaan wartawan saat aksi penolakan KUHP seusia  melakukan karnaval kelas pekerja, Kamis,15 Desember 2022.Terepilihnya Partai buruh dalam pemilu tidak akan menganggu konsistensi partai buruh dalam melakukan aksi penolakan terhadap KUHP yang dinilai memiliki pasal pasal bermasalah. TEMPO/Aqsa Hamka
Said Iqbal Bakal Pidato di Sidang Organisasi Buruh Dunia, Bahas Bahaya UU Cipta Kerja bagi Buruh

Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan akan mengangkat isu penolakan UU Cipta Kerja atau omnibus law ke sidang ILO Governing Body pada Juni 2023.


Menolak UU Cipta Kerja, Partai Buruh Ancam Gerakkan Mogok Kerja 5 Juta Buruh

7 hari lalu

Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam konferensi pers peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2023 di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Senin, 1 Mei 2023. TEMPO/Riani Sanusi Putri
Menolak UU Cipta Kerja, Partai Buruh Ancam Gerakkan Mogok Kerja 5 Juta Buruh

Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan akan menggerakkan 5 juta buruh untuk mogok massal menolak UU Cipta Kerja.


Sidang Uji Formil UU Cipta Kerja Bergulir, Partai Buruh Siapkan Aksi Lanjutan di MK

8 hari lalu

Mahkamah Konstitusi gelar sidang perdana uji formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja yang diajukan Partai Buruh, Selasa 23 Mei 2023. TEMPO/Ade Ridwan Yandwiputra
Sidang Uji Formil UU Cipta Kerja Bergulir, Partai Buruh Siapkan Aksi Lanjutan di MK

Partai Buruh menyatakan jika gugatan UU Cipta Kerja ditolak, maka pihaknya akan melakukan aksi mogok nasional.


KSPI dan Partai Buruh Sebut Omnibus Law Sebabkan Kasus Staycation, Kemnaker: Nggak Ada Kaitannya

15 hari lalu

Korban AD (24) menunjukkan bukti laporan usai buka laporan kepolisian di Mapolres Metro Bekasi didampingi tim kuasa hukum serta anggota DPR RI dan DPRD Kabupaten Bekasi, Sabtu 6 Mei 2023). ANTARA/Pradita Kurniawan Syah
KSPI dan Partai Buruh Sebut Omnibus Law Sebabkan Kasus Staycation, Kemnaker: Nggak Ada Kaitannya

Kemnaker sebut omnibus law atau UU Cipta Kerja tak ada kaitannya dengan isu staycation.


Daftar ke KPU DKI Hari Terakhir, Partai Buruh dan Partai Kebangkitan Nusantara Targetkan Masing-Masih Raih 10 Kursi di DPRD DKI

16 hari lalu

Petugas PLN mendeteksi kabel tegangan menengah bawah tanah di depan Kantor KPUD Jakarta, Jakarta, 17 APril 2017. PLN melakukan pengamanan keandalan pasokan listrik ke beberapa titik krusial menjelang Pilkada DKI Jakarta putaran kedua guna memastikan pesta demokrasi warga Jakarta tersebut berjalan lancar. ANTARA FOTO
Daftar ke KPU DKI Hari Terakhir, Partai Buruh dan Partai Kebangkitan Nusantara Targetkan Masing-Masih Raih 10 Kursi di DPRD DKI

Kedua partai politik itu mendaftarkan masing-masing 106 bacaleg ke KPU DKI Jakarta untuk Pemilu 2024.


Gerakan Politik Alternatif Jalan di Tempat, Akademisi UNJ: Aktivis Perlu Intervensi Percaturan Politik

16 hari lalu

Ilustrasi Golput. REUTERS
Gerakan Politik Alternatif Jalan di Tempat, Akademisi UNJ: Aktivis Perlu Intervensi Percaturan Politik

Akademisi UNJ mengatakan para aktivis gerakan sosial perlu mempertimbangkan untuk melibatkan diri dalam percaturan politik.


Pemaksaan Staycation, Wujud Lemahnya Perlindungan Buruh Perempuan

20 hari lalu

Demo buruh menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Cipta Kerja atau Perpu Cipta Kerja di depan Istana Negara, Sabtu, 14 Januari 2023.
Pemaksaan Staycation, Wujud Lemahnya Perlindungan Buruh Perempuan

Kasus pelecehan seksual berupa pemaksaan staycation terhadap buruh perempuan bukan kasus baru. Dipicu lemahnya perlindungan buruh perempuan.


Buruh Perempuan Dipaksa Staycation Bersama Bos, Anggota DPR Desak Kemenaker Usut

22 hari lalu

Ilustrasi pelecehan seksual. Dok: Aurelia Michelle
Buruh Perempuan Dipaksa Staycation Bersama Bos, Anggota DPR Desak Kemenaker Usut

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher mendesak Kemenaker usut dugaan kasus pemaksaan staycation terhadap buruh perempuan.