Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Raker Komisi A DPRD DKI Ditunda Lagi Alasannya untuk Pendalaman, sebelumnya Banyak yang Absen

Reporter

Editor

Sunu Dyantoro

image-gnews
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi menandatangani Peraturan Daerah tentang APBD DKI 2023 yang disepakati senilai Rp 83,78 triliun di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Selasa, 29 November 2022. TEMPO/Lani Diana
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi menandatangani Peraturan Daerah tentang APBD DKI 2023 yang disepakati senilai Rp 83,78 triliun di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Selasa, 29 November 2022. TEMPO/Lani Diana
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Rapat kerja Komisi A DPRD DKI Jakarta dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta yang dijadwalkan hari ini, Selasa, 17 Januari 2023 kembali ditunda. Rapat kerja kali ini diagendakan untuk membahas anggaran Diskominfotik Provinsi DKI Jakarta tahun 2023.

Bertempat di Ruang Rapat Komisi A DPRD DKI Jakarta, rapat baru dimulai sekitar pukul 10.00 WIB dari yang jadwal awalnya pukul 09.00 WIB. Wakil Ketua Komisi A Inggard Joshua dan Sekretaris Komisi A Karyatin Subiyantoro memimpin rapat kerja tersebut. 

Setelahnya, dilakukan pemaparan oleh Plt Kadiskominfotik Yudhistira Nugraha. Sebelum memasuki pemaparan, terlebih dahulu dilakukan pengenalan terhadap Yudhistira selaku Plt Kadiskominfotik yang baru menggantikan Raides.

Rapat kerja dengan Diskominfotik ini sebelumnya dijadwalkan pada Senin kemarin, namun terpaksa ditunda karena sebagian besar anggota Komisi A berhalangan hadir. Rapat hari ini kembali ditunda dengan alasan akan dilakukan pendalaman oleh Komisi A terhadap materi yang diberikan oleh Diskominfotik.

"Jadi telah kita sepakati untuk Diskominfo, kami cukupkan. Kita akan memulai kembali untuk pendalaman setelah mempelajari," ujar Wakil Ketua Komisi DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua.

Baca: DPRD DKI Tolak Jalan Berbayar di Jakarta, Justru Minta yang Berbayar Digratiskan

Agenda rapat bahas anggaran kegiatan 2023

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sementara itu, Yudhistira menjelaskan bahwa agenda rapat kerja hari ini adalah untuk membahas anggaran kegiatan Diskominfotik 2023.

"Kami memaparkan rencana kegiatan Diskominfotik tahun 2023. Kami memaparkan postur anggaran di tahun 2023 dan ini masih diskors," kata Plt Kepala Diskominfotik Yudhistira Nugraha usai menghadiri rapat kerja di Ruang Ruat Rapat Komisi A DPRD DKI Jakarta, Selasa, 17 Januari 2023.

Yudhistira juga menjelaskan saat ini fokus Diskominfotik masih tetap pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang sudah ditetapkan. Sedangkan untuk penjadwalan ulang rapat kerja ini, pihaknya masih akan menunggu undangan dari DPRD.

"Masih tunggu undangan dari DPRD karena masih ada pendalaman dari DPRD," ujarnya. Selain dihadiri oleh Diskominfotik, rapat kerja Komisi A DPRD DKI hari ini juga turut mengundang Satpol PP.

Baca juga: Ketua DPRD DKI Tak Keberatan dengan Formula E Jakarta, Asal Tak Pakai APBD

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


AHY Gambarkan Nasib Jakarta setelah IKN Beroperasi

15 jam lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Tempo/Pribadi Wicaksono
AHY Gambarkan Nasib Jakarta setelah IKN Beroperasi

Menteri Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan gambaran kondisi Jakarta setelah IKN beroperasi sebagai ibu kota negara.


Riwayat Jakarta dari Berstatus Ibu Kota Negara DKI Jakarta Kemudian Hanya Daerah Khusus Jakarta

18 jam lalu

Gedung bioskop Menteng di Jakarta, 1984. Dok. TEMPO/Nanang Baso
Riwayat Jakarta dari Berstatus Ibu Kota Negara DKI Jakarta Kemudian Hanya Daerah Khusus Jakarta

Sejak abad ke-16, Kota Jakarta telah mengalami berbagai perubahan dan perkembangan hingga secara resmi berubah menjadi DKI Jakarta, terakhir DKJ.


Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

1 hari lalu

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi berjalan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin, 10 April 2023. Prasetyo diperiksa sebagai saksi dalam tindak pidana korupsi terkait pengadaan tanah di kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur, tahun 2018-2019. TEMPO/Imam Sukamto
Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.


Kata Anggota DPRD soal Dinas Dukcapil DKI Jakarta akan Hapus NIK Nonaktif

2 hari lalu

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta Budi Awaluddin saat menghadiri rapat koordinasi daerah lintas perangkat daerah bidang sosial, kependudukan dan pencacatan sipil 2024 terkait masalah kependudukan dan kemiskinan di Jambi, Kamis (7/3/2024). ANTARA/HO-Disdukcapil DKI Jakarta
Kata Anggota DPRD soal Dinas Dukcapil DKI Jakarta akan Hapus NIK Nonaktif

Dukcapil DKI Jakarta telah mengumumkan bahwa sebanyak 92.432 NIK akan dinonaktifkan karena berbagai faktor.


Jokowi Resmikan Jalan Inpres di Gorontalo Senilai Rp 161 Miliar: Di Sini Ada Produksi Kelapa, Jagung..

3 hari lalu

Presiden Joko Widodo pada Senin, 22 April 2024, meresmikan pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah di Provinsi Gorontalo. Foto Sekretariat Presiden
Jokowi Resmikan Jalan Inpres di Gorontalo Senilai Rp 161 Miliar: Di Sini Ada Produksi Kelapa, Jagung..

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan pembangunan jalan daerah di Provinsi Gorontalo pada hari ini, Senin, 22 April 2024.


7 Fakta Bandara Panua Pohuwato yang Diresmikan Jokowi Hari Ini

3 hari lalu

Bandara Panua Pohuwato. Dok: Kemenhub
7 Fakta Bandara Panua Pohuwato yang Diresmikan Jokowi Hari Ini

Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato pada hari ini, Senin, 22 April 2024. Berikut 7 fakta Bandara Panua Pohuwato, Gorontalo.


Wacana MRT di Tangsel, Benyamin Angkat Tangan Jika Gunakan Anggaran Pemda

3 hari lalu

Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie memantau TPS terdampak banjir di Kompleks  Maharta, Pondok Aren, Rabu 14 Februari 2024. Tempo/Muhammad Iqbal
Wacana MRT di Tangsel, Benyamin Angkat Tangan Jika Gunakan Anggaran Pemda

Wacana pembangunan MRT kembali mencuat setelah sebelumnya proyek tersebut merupakan usulan dari Pemkot Tangsel pada beberapa tahun lalu.


Jokowi Resmikan Bandara Panua Pohuwato Senilai Rp 437 Miliar

4 hari lalu

Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo, pada Senin, 22 April 2024. Foto Tangkap Layar YouTube Sekretariat Presiden
Jokowi Resmikan Bandara Panua Pohuwato Senilai Rp 437 Miliar

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan bandara Panua Pohuwato, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo, pada hari ini, Senin, 22 April 2024.


Kilas Balik Hari Hansip yang Berganti Nama Jadi Linmas atau Perindungan Masyarakat

5 hari lalu

Ratusan PAM TPS mengikuti apel di Silang Monas, Jakarta, Selasa (17/4). Sekitar 35.000 lebih sukarelawan hansip diturunkan untuk lakukan pengaman langsung di sekitar 15.000 Tempat Pemungutan Suara saat Pilkada DKI Jakarta digelar pada tanggal 11 Juli 2012. Tempo/Tony Hartawan
Kilas Balik Hari Hansip yang Berganti Nama Jadi Linmas atau Perindungan Masyarakat

Pada 12 Agustus 1972 keluar Kepres No. 55 tahun 1972 tentang penyempurnaan organisasi Hansip, fungsi utamanya perlindungan masyarakat (Linmas)


Bank DKI Setor Dividen Sebesar Rp 326,4 Miliar ke Pemprov DKI Jakarta

6 hari lalu

Bank DKI Setor Dividen Sebesar Rp 326,4 Miliar ke Pemprov DKI Jakarta

Bank DKI menyumbang dividen terbesar bagi Provinsi DKI Jakarta, jumlahnya mencapai Rp 326,44 miliar.