Demo Perangkat Desa di DPR Berakhir, Kapolres: Kondusif

Ribuan perangkat desa merusak pagar pembatas jalan tol saat berdemostrasi di depan kompleks Gedung DPR, Senayan, (14/12). TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO, Jakarta - Demo perangkat desa di depan Gedung DPR/MPR RI dilaporkan berlangsung kondusif meski diikuti oleh ribuan orang. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Komaruddin memperkirakan demo Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) itu diikuti hampir 20 ribu orang.  

"Hasil pantauan kami sekitar 10 ribu sampai 20 ribu massa yang hadir dan Alhamdulillah tertib dan kondusif," kata  Komaruddin di Jakarta, Rabu, 25 Januari 2023, seperti dikutip dari Antara.

Menurut Komaruddin, massa demo perangkat desa yang menolak masa jabatan kepala desa (kades) diperpanjang dari 6 tahun menjadi 9 tahun itu bubar, setelah 50 orang perwakilan PPDI diterima Komisi II di Gedung DPR/MPR RI.

Menurut informasi, para perangkat desa mengajukan sejumlah poin tuntutan, yakni:

1. Memastikan pemberhentian jabatan perangkat desa dilakukan sebagaimana aturan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

2. Meminta agar status jabatan perangkat desa disamakan seperti pegawai negeri sipil (PNS).

3. PPDI meminta adanya penghasilan tetap bagi perangkat desa yang berasal dari dana perimbangan.

Demo perangkat desa ini berlangsung di depan gedung DPR/MPR RI sejak pukul 08.00. Demo ini menyebabkan kemacetan panjang, bahkan pintu tol di depan DPR ditutup sehingga pengguna tol terpaksa keluar di pintu tol Tomang. 

Baca juga: Polda Metro Jaya Imbau Demo Perangkat Desa di DPR-MPR Bisa Tertib
  






Buwas Usul Tunjangan PNS Kembali dalam Bentuk Beras: Kualitasnya Bagus, Saya Berani Jamin

5 jam lalu

Buwas Usul Tunjangan PNS Kembali dalam Bentuk Beras: Kualitasnya Bagus, Saya Berani Jamin

Buwas baru-baru ini mengusulkan agar pegawai negeri sipil (PNS) serta anggota TNI dan Polri kembali menerima tunjangan dalam bentuk beras. Kenapa?


Deputi Administrasi Setjen DPR Minta ASN Tingkatkan Profesionalisme dan Moralitas

2 hari lalu

Deputi Administrasi Setjen DPR Minta ASN Tingkatkan Profesionalisme dan Moralitas

Sebanyak 71 CPNS dan 31 pejabat fungsional Setjen DPR RI dilantik


Penerima Beasiswa LPDP 2023 Ditargetkan 7.000 Orang, Ini Tanggal-tanggal Proses Seleksinya

2 hari lalu

Penerima Beasiswa LPDP 2023 Ditargetkan 7.000 Orang, Ini Tanggal-tanggal Proses Seleksinya

Direktur Utama LPDP Kementerian Keuangan Andin Hadiyanto menyatakan, jumlah penerima beasiswa LPDP ditargetkan sebanyak 7.000 orang pada 2003.


Pegawai Negeri Disebut Sejahtera, Ini Rincian Gaji ASN

6 hari lalu

Pegawai Negeri Disebut Sejahtera, Ini Rincian Gaji ASN

Gaji ASN di atas rata-rata pendapatan masyarakat Indonesia. Jika dirasa masih kurang itu karena ada cicilan utang alias kreditan.


Kontroversi APDESI: Dukung Jokowi 3 periode, Luhut Ketua Dewan Pembina, Jabatan Kades 9 Tahun

6 hari lalu

Kontroversi APDESI: Dukung Jokowi 3 periode, Luhut Ketua Dewan Pembina, Jabatan Kades 9 Tahun

APDESI disorot usai menyerukan dukungan kepada Presiden Jokowi 3 periode. sebut Luhut Ketua Dewan Pembina, terakhir tuntut jabatan Kades 9 tahun.


Dukung Jokowi 3 Periode Lalu Tuntut 9 tahun Jabatan Kades, Ini Profil Surta Wijaya Ketua Umum DPP Apdesi

6 hari lalu

Dukung Jokowi 3 Periode Lalu Tuntut 9 tahun Jabatan Kades, Ini Profil Surta Wijaya Ketua Umum DPP Apdesi

Surta Wijaya Ketua DPP Apdesi yang juga Kepala Desa Babakan Asem, Teluk Naga, Tangerang periode 2019-2025. Ini kontroversinya dukung Jokowi 3 periode.


Dari 3.414 Jadi 3 Klasifikasi Jabatan, Kemenpan RB Sederhanakan Jabatan Pelaksana ASN

7 hari lalu

Dari 3.414 Jadi 3 Klasifikasi Jabatan, Kemenpan RB Sederhanakan Jabatan Pelaksana ASN

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menyederhanakan 3.414 nomenklatur jabatan pelaksana menjadi 3 klasifikasi jabatan.


Uji Materi UU Desa ke MK, Penggugat Minta Jabatan Kades Cukup 5 Tahun Seperti Presiden

7 hari lalu

Uji Materi UU Desa ke MK, Penggugat Minta Jabatan Kades Cukup 5 Tahun Seperti Presiden

Seorang warga bernama Eliadi Hulu mengajukan gugatan materiil terhadap UU Desa yang mengatur masa jabatan kepala desa ke Mahkamah Konstitusi


Komisi II DPR Wacanakan Revisi UU Desa Masuk Pembahasan Prioritas 2023

8 hari lalu

Komisi II DPR Wacanakan Revisi UU Desa Masuk Pembahasan Prioritas 2023

Anggota DPR RI Komisi II Herman Khoiran mengatakan revisi UU Desa akan dimasukan ke dalam prolegnas prioritas di 2023


Persatuan Perangkat Desa Indonesia Bawa Tiga Tuntutan ke Senayan, Ini Tanggapan DPR

9 hari lalu

Persatuan Perangkat Desa Indonesia Bawa Tiga Tuntutan ke Senayan, Ini Tanggapan DPR

DPR RI memberikan tanggapan atas aksi unjuk rasa Persatuan Perangkat Desa Indonesia di Senayan, Jakarta.