TEMPO.CO, Jakarta - Pertamina Patra Niaga masih belum mau berbicara soal rencana pembangunan buffer zone atau zona penyangga antara Depo Pertamina Plumpang dan permukiman penduduk.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting menyatakan perusahaan saat ini masih fokus memberikan bantuan kepada para warga korban kebakaran Depo Pertamina Plumpang yang terjadi pada Jumat, 3 Maret 2023.
“Kita masih fokus menangani korban dan masyarakat terdampak,” kata Irto Ginting kepada Tempo saat ditanyakan ihwal rencana pembangun buffer zone usai terjadinya kebakaran yang menewaskan belasan jiwa penduduk itu.
Adalah Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono yang pertama kali mengungkap perlunya buffer zone setelah kebakaran depo Pertamina Plumpang. Heru mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pernah mengusulkan adanya buffer zone antara depo Pertamina dan permukiman.
Pemprov DKI, menurut Heru, meminta adanya buffer zone selebar 50 meter. Usulan ini diungkap lagi oleh Heru setelah kebakaran depo Pertamina Plumpang.
"Kira-kira begitu, kami kembalikan ke Pertamina," kata Heru usai menggelar rapat darurat di Pos Koramil Koja, Jakarta Utara, Sabtu dini hari, 4 Maret 2023.
Akan tetapi, Heru tidak menjelaskan lebih lanjut apakah usulan tersebut sudah diterima dan diterapkan oleh Pertamina maupun warga setempat.
Adapun Menteri BUMN Erick Thohir lebih memilih untuk merelokasi Depo Pertamina Plumpang ke lahan milik PT Pelindo. Namun ide ini sendiri bukanlah rencana tunggal pemerintah, pasalnya Menko Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan justru meminta warga sekitar depo yang dipindah.
Heru Budi tetap lanjutkan rencana buffer zone di Depo Pertamina Plumpang
