Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

3 Anggota DPRD DKI Beda Fraksi Tanggapi Pengangkatan Komisaris LRT Jakarta, Azas: Berarti yang Memperhatikan Saya Banyak

Reporter

image-gnews
Ketua Forum Warga Kota (Fakta), Azas Tigor Nainggolan menunjukkan surat pelaporan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan 656 bus Transjakarta, di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta (24/2). TEMPO/Dhemas Reviyanto
Ketua Forum Warga Kota (Fakta), Azas Tigor Nainggolan menunjukkan surat pelaporan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan 656 bus Transjakarta, di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta (24/2). TEMPO/Dhemas Reviyanto
Iklan

TEMPO.CO, JakartaAzas Tigor Nainggolan buka suara mengenai kritik atas pengangkatannya menjadi Komisaris PT LRT Jakarta. Ia tak ingin ambil pusing terhadap berbagai kritik yang dilontarkan sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta

"Saya nggak apa-apa, masih banyak berarti yang memperhatikan saya," ujarnya diselingi tawa saat dihubungi Tempo, Ahad, 26 Maret 2023.

Menanggapi berbagai praduga tersebut, Ketua Forum Warga Kota (FAKTA) ini mengaku hal itu sah-sah saja disampaikan para wakil rakyat.

"Itu kan sah-sah saja. Nggak apa-apa, sah sah saja itu. Nggak masalah," ujarnya.

Sebaliknya, Azas justru mempersilahkan siapapun yang ingin mengkritik dirinya. Karena, menurutnya, kritik adalah memberi masukan agar ada perbaikan. "Silakan kritik saya. Justru jadi masukan buat saya," ujar dia.

PDIP: Azas Bukan Tipe yang Konsisten dengan Sikap

Sebelumnya, anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mempertanyakan dasar pengangkatan Azas Tigor sebagai komisaris perusahaan BUMD DKI itu. 

"Saya tidak tahu dasar pengangkatannya. Saya melihat yang bersangkutan bukan tipe yang konsisten dengan sikap. Apa yang diharapkan dari yang bersangkutan sehingga diangkat sebagai komisaris juga saya tidak paham," kata Gilbert kepada awak media, Jumat, 24 Maret 2023.

PKS: Diangkat supaya Nggak Berisik

Hal senada juga diungkapkan anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, M. Taufik Zoelkifli. Bahkan Taufik menduga pengangkatan itu agar Azas Tigor tak lagi getol mengkritik Pemprov DKI Jakarta. Azas memang beberapa kali mengkritik Pemprov DKI soal kebijakan transportasi umum dan Transjakarta.  

"Bisa jadi (pengangkatan Azas Tigor) itu langkah Pj Gubernur (Heru Budi Hartono) untuk supaya enggak berisik (kritik Pemprov DKI)," kata Taufik saat dihubungi, Sabtu, 25 Maret 2023.

Politikus PKS itu menjelaskan PT LRT Jakarta membutuhkan komisaris yang memiliki visi ke depan yg membuat Jakarta lebih baik, khususnya di bidang transportasi. Pasalnya, Jakarta saat ini sudah tidak bisa mengandalkan lagi transportasi berbasis jalan, harus berbasis rel, seperti LRT dan MRT.

"Jadi seharusnya visinya ke depan begitu dan tidak dipolitisasi harusnya, ya. Jadi enggak bergantung siapa Gubernur dan presidennya, tetapi harus berpikir Jakarta transportasinya harus bagus," ucap dia.

Di sisi lain, Taufik yakin Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono sebelum memilih Azas Tigor sebagai komisaris telah mempertimbangkan semua hal demi kebaikan Jakarta ke depannya.

Ia pun berharap agar pengangkatan Azas Tigor ini memang terbukti bisa membawa LRT Jakarta ke arah yang lebih baik. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Mudah-mudahan mungkin kesempatan bagi beliau untuk ketika berada di dalam itu, gimana. LRT (bisa) lebih baik dari sebelumnya, atau sesuai apa yang beliau gembar-gembor kan," tuturnya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


PDIP Minta Suara PSI di Papua Tengah Jadi Nol, Hakim Guntur Hamzah: Tunjukkan Buktinya

2 menit lalu

Hakim Mahkamah Konstitusi M. Guntur Hamzah saat mengikuti sidang putusan gugatan ulang batas usia capres cawapres di Ruang Sidang Lantai 2, Gedung I MK, Jakarta, Rabu, 29 November 2023. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak gugatan terhadap Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), yang mengatur soal batas usia capres-cawapres. TEMPO/Joseph
PDIP Minta Suara PSI di Papua Tengah Jadi Nol, Hakim Guntur Hamzah: Tunjukkan Buktinya

Hakim MK Guntur Hamzah menyoroti petitum atau permohonan PDIP yang ingin menjadikan perolehan suara PSI di DPRD Provinsi Papua Tengah menjadi nol.


PDIP Minta Perolehan Suara PSI dan Demokrat di DPRD Papua Tengah Dinihilkan

36 menit lalu

Gedung Mahkamah Konstitusi. TEMPO/MAGANG/MUHAMMAD FAHRUR ROZI.
PDIP Minta Perolehan Suara PSI dan Demokrat di DPRD Papua Tengah Dinihilkan

PDIP meminta kepada MK agar perolehan suara PSI dan Partai Demokrat dalam pemilihan DPRD Provinsi Papua Tengah dijadikan nol.


Tolak PKS Gabung ke Prabowo-Gibran, Berikut Rekam Jejak Partai Gelora

38 menit lalu

Deklarasi dari Partai Gelora yang mendukung Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Sabtu, 2 September 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Tolak PKS Gabung ke Prabowo-Gibran, Berikut Rekam Jejak Partai Gelora

Partai Gelora menolak PKS bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran. Berikut alasan dan profil partai yang didirikan oleh eks petinggi PKS itu.


Alasan Partai Gelora Tolak PKS Gabung ke Kubu Prabowo-Gibran

2 jam lalu

Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka menyampaikan pidato dalam acara Mengawal Suara Rakyat di Istora Senayan, Jakarta, Rabu, 14 Februari 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan Partai Gelora Tolak PKS Gabung ke Kubu Prabowo-Gibran

Partai Gelora menolak Partai Keadilan Sejahtera atau PKS bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran.


Demokrat soal Peluang PKS Gabung ke Kubu Prabowo: Enggak Masalah Buat Kami

2 jam lalu

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat (Bakomstra) Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra. Foto: Partai Demokrat
Demokrat soal Peluang PKS Gabung ke Kubu Prabowo: Enggak Masalah Buat Kami

Demokrat tidak keberatan jika nantinya PKS benar akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran.


Pakar Sebut Ahok Masih Berminat Maju di Pilkada Jakarta, Apa Alasannya?

2 jam lalu

Mantan Gubernur DKI Jakarta, yang terakhir menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok bersama istri dan dua anaknya gunakan gak pilih di TPS 112 yang berada di Jalan Pantai Mutiara, Pluit Jakarta Utara. Rabu, 14 Febuari 2024. TEMPO/Yuni Rahmawati
Pakar Sebut Ahok Masih Berminat Maju di Pilkada Jakarta, Apa Alasannya?

Ahok akan bersaing dengan sejumlah nama populer dalam Pilkada Jakarta 2024.


MK Tukar Posisi Anwar Usman di Pleno jika PSI Jadi Pihak Terkait PHPU Pileg

2 jam lalu

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman saat mengikuti sidang putusan gugatan ulang batas usia capres cawapres di Ruang Sidang Lantai 2, Gedung I MK, Jakarta, Rabu, 29 November 2023. Dengan ditolaknya gugatan ulang tersebut membuat Gibran Rakabuming Raka tetap dapat menjadi cawapres dalam Pilpres 2024. TEMPO/Joseph
MK Tukar Posisi Anwar Usman di Pleno jika PSI Jadi Pihak Terkait PHPU Pileg

MK akan mengganti Anwar Usman dengan hakim konstitusi lain apabila ada panel sengketa pemilu yang berkaitan dengan PSI


Kala Jokowi dan Gibran Disebut sebagai Bagian dari Keluarga Besar Golkar dan PAN

3 jam lalu

Presiden Jokowi saat menghadiri HUT ke-59 Partai Golkar, Senin 6 November 2023. TEMPO/Ade Ridwan Yandwiputra
Kala Jokowi dan Gibran Disebut sebagai Bagian dari Keluarga Besar Golkar dan PAN

Ini alasan Partai Golkar dan PAN menyebut Jokowi dan Gibran sebagai bagian dari keluarga besar partainya.


PAN Mau Terima Jokowi dan Gibran Setelah Dipecat PDIP

4 jam lalu

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dan Presiden Joko Widodo atau Jokowi makan siang bersama di Medja Restaurant, Kota Bogor, Jawa Barat pada Ahad, 7 Januari 2024. Foto: Istimewa
PAN Mau Terima Jokowi dan Gibran Setelah Dipecat PDIP

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebelumnya mengaku dirinya sudah berulang kali menyampaikan bahwa PAN membuka pintu untuk Jokowi dan Gibran.


KPU Sebut Gugatan ke PTUN Harus Didahului Proses di Bawaslu, PDIP: Mereka Keliru Pahami Gugatan

5 jam lalu

Ketua tim hukum PDI Perjuangan Gayus Lumbuun (kiri) menerima berkas gugatan yang telah didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta Timur, Selasa, 2 April 2024. Gugatan tersebut ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), terkait perbuatan melanggar hukum oleh kekuasaan pemerintahan (onrechmatige overheidsdaad) dalam hal ini utamanya adalah KPU pada Pemilu 2024, khususnya pemilihan presiden. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
KPU Sebut Gugatan ke PTUN Harus Didahului Proses di Bawaslu, PDIP: Mereka Keliru Pahami Gugatan

Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbuun, mengatakan, KPU keliru memahami gugatan yang dilayangkan ke PTUN tersebut