Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tiga Pesan HAM Jaksa di Kasus Haris Azhar Vs Luhut yang Jadi Bahan Sorak Sorai Pengunjung Sidang

Reporter

image-gnews
Direktur Eksekutif Lokataru, Haris Azhar bersiap menjalani sidang perdana pembacaan dakwaan dugaan kasus pencemaran nama baik terhadap Luhut Binsar Pandjaitan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jakarta, Senin, 3 April 2023. Aktivis HAM Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti didakwa melakukan pencemaran nama baik terhadap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam unggahan pada akun youtube milik Haris Azhar dengan judul Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN juga Ada!!' yang diunggah pada Agustus 2021. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Direktur Eksekutif Lokataru, Haris Azhar bersiap menjalani sidang perdana pembacaan dakwaan dugaan kasus pencemaran nama baik terhadap Luhut Binsar Pandjaitan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jakarta, Senin, 3 April 2023. Aktivis HAM Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti didakwa melakukan pencemaran nama baik terhadap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam unggahan pada akun youtube milik Haris Azhar dengan judul Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN juga Ada!!' yang diunggah pada Agustus 2021. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktivis HAM Haris Azhar menyindir Jaksa Penuntut Umum atau JPU yang menggunakan hashtag saat menanggapi eksepsi pada sidang hari ini. Menurutnya, itu suatu hal yang progresif bagi jaksa yang memasukkan hal seperti itu di dokumen negara yang dibawa ke pengadilan.

"Meskipun cara nulisnya salah, ada space. Karena yang ada space ujungnya gak kepake," ujar Haris sambil tertawa saat menanggapi itu usai sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin, 8 Mei 2023.

Dia melihat ada kesalahan kepenulisan kalimat hashtag itu di lembaran tanggapan eksepsi. Biar begitu, dia tidak terlalu mempersoalkan bagaimana jaksa menuliskan dan membuat hashtag.

"Tapi saya acungin jempol lah keberanian, progresifitas. Mungkin jaksa-jaksa itu udah baca buku Karl Marx," kata Haris Azhar.

Saat menanggapi eksepsi aktivis HAM itu, jaksa memberi hashtag pada bagian akhir di kesimpulan. Ada tiga pesan yang ditulisan oleh jaksa, yaitu:

1. #HAM itu milik semua bukan milik Haris dan Fatia saja

2. #Pembela HAM seharusnya tidak melanggar HAM

3. #Pembela HAM sejati tidak akan memanipulasi opini untuk lari dari konsekuensi

Menurut JPU, hashtag yang diberikan hanya sebagai pengingat jika terjadi perkara yang sama. "Perkenankan kami menyampaikan kalimat singkat atau tagline guna mencegah atau setidaknya meminimalisir terjadinya perkara serupa di masa depan," kata seorang JPU saat membacakan tanggapan eksepsi.

Karena kalimat yang terlalu panjang, banyak pengunjung sidang menyoraki JPU. Berdasarkan pengamatan Tempo, terdengar ada bisik-bisik bahwa itu bukan kalimat yang menarik.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sorak-sorai pengunjung sidang bersahutan ketika JPU membacakan tagline ketiga, #Pembela HAM sejati tidak akan memanipulasi opini untuk lari dari konsekuensi. Namun JPU tidak bereaksi dan tetap membacakan kesimpulan hingga akhir.

Pada intinya, JPU meminta Majelis Hakim untuk menolak eksepsi tim penasihat hukum Haris Azhar. Alasannya karena argumen yang disampaikan tidak berdasar.

"Menyatakan nota keberatan atau eksepsi tersebut tidak memiliki landasan hukum dan tidak dapat diterima," tutur seorang JPU.

Jaksa menganggap surat dakwaan yang sudah dibuat sudah memenuhi syarat formil maupun materiel berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat 2 huruf a dan b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Maka dari itu meminta agar Majelis Hakim memutuskan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pencemaran nama baik terhadap Luhut Binsar Pandjaitan. Selain Haris, aktivis HAM Fatia Maulidiyanti juga terjerat kasus yang sama.

Sebelumnya, Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti membahas laporan berjudul ‘Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya’ dalam sebuah video podcast di YouTube Haris Azhar. Kajian cepat itu dikerjakan oleh Koalisi Bersihkan Indonesia soal praktik bisnis di Blok Wabu, Papua.

Keduanya dianggap hanya membuat pernyataan sepihak karena menyebut nama Luhut Binsar Pandjaitan dalam sebuah pertambangan di Papua. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi itu marah dan sempat memberi somasi dua kali sebelum melapor Haris dan Fatia ke Polda Metro Jaya.

Pilihan Editor: Sidang Luhut Vs Haris Azhar, Majelis Hakim Jadwalkan Putusan Sela 22 Mei

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Korban Meninggal Akibat Longsor Tambang Emas Gorontalo Jadi 26 Orang

9 jam lalu

Tanah longsor yang melanda Desa Tulabolo, Kecamatan Suwaw, wilayah Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo pada Minggu 7 Juli 2024. Sumber: Istimewa.
Korban Meninggal Akibat Longsor Tambang Emas Gorontalo Jadi 26 Orang

Tim SAR kembali menemukan tiga jenazah korban longsor tambang di Tulabolo Timur, Bone Bolango, Gorontalo. Operasi pencarian dihentikan, Sabtu besok.


Menko Perekonomian Bantah Sinyal Pembatasan BBM Bersubsidi dari Luhut, Ini Profil Airlangga Hartarto

10 jam lalu

Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan keterangan usai menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin 24 Juli 2023. Pemeriksaan Airlangga terkait dengan penggalian informasi lebih lanjut pascapenetapan 3 perusahaan sawit sebagai tersangka korporasi perkara dugaan korupsi minyak goreng pada 15 Juni 2023 lalu. TEMPO/Subekti.
Menko Perekonomian Bantah Sinyal Pembatasan BBM Bersubsidi dari Luhut, Ini Profil Airlangga Hartarto

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto membantah sinyal yang diberikan Luhut soal adanya pembatasan BBM bersubsidi dalam waktu dekat.


Saling Silang Menko Kabinet Jokowi Soal Pembatasan BBM Bersubsidi, Apa Kata Luhut dan Airlangga Hartarto?

12 jam lalu

Presiden Joko Widodo berjalan didampingi Menko Perekonmian Airlangga Hartarto (kedua kiri), Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan (kedua kanan) dan Ketua KADIN yang juga ketua ASEAN Business Advisory Council (ABAC) Arsjad Rasjid saat acara pembukaan ASEAN Business Investment Summit (ABIS) 2023 di Istana Negara, Jakarta, Jumat 1 September 2023. ABIS 2023 mengangkat tema ASEAN Centralilty: Inovating Toward Greater Inclusivity. ANTARA FOTO/Media Center KTT ASEAN 2023/Akbar Nugroho Gumay
Saling Silang Menko Kabinet Jokowi Soal Pembatasan BBM Bersubsidi, Apa Kata Luhut dan Airlangga Hartarto?

Dua pernyataan Menko kabinet Jokowi yang saling bertolak belakang soal pembatasan BBM mulai 17 Agustus. Apa kata Airlangga dan Luhut?


Serba-serbi BBM Bersubsidi dan Aturannya

16 jam lalu

Ilustrasi SPBU Pertamina. ANTARA
Serba-serbi BBM Bersubsidi dan Aturannya

Melalui unggahan di akun Instagram resminya, Luhut menyatakan pemerintah akan memulai pembatasan BBM bersubsidi ini 17 Agustus 2024.


Daftar Mobil dan Motor yang Terancam Tak Boleh Isi Pertalite

23 jam lalu

Aktivitas pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) milik PT Pertamina di jalan MT Haryono, Jakarta, Selasa, 2 Juli 2024. ReforMiner Institute mencatat pelemahan nilai tukar rupiah dan peningkatan harga minyak Indonesia (ICP) berpotensi memberi dampak negatif terhadap kondisi fiskal Indonesia. TEMPO/Tony Hartawan
Daftar Mobil dan Motor yang Terancam Tak Boleh Isi Pertalite

Daftar mobil dan motor yang terancam tak bisa isi pertalite karena pembatasan BBM bersubsidi


Skema Pembatasan BBM Bersubsidi: Mulai dari RFID Hingga XStar

1 hari lalu

Ilustrasi Pertalite. Dok.TEMPO/Aris Novia Hidayat
Skema Pembatasan BBM Bersubsidi: Mulai dari RFID Hingga XStar

Inilah kronologi perjalanan pembatasan BBM bersubsidi mulai dari RFID, MyPertamina, hingga XStar.


Kecurigaan Ekonom Soal Rencana Membentuk Family Office: Dimanfaatkan untuk Pencucian Uang

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo, Wapres KH Maruf Amin, Ketua DPR Puan Maharini, Ketua BPK RI Isma Yatun, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, dan Menko Polhukam Hadi Thahjanto dan ketua MPR RI Bambang Soesatyo saat acara penyerahan LHP LKPP dari BPK kepada pemerintah pusat, di Jakarta, Senin 8 Juli 2024.
Kecurigaan Ekonom Soal Rencana Membentuk Family Office: Dimanfaatkan untuk Pencucian Uang

Family office dianggap tidak bisa menjamin meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi


Fakta-fakta Sinyal Luhut Mau Batasi BBM Subsidi Mulai 17 Agustus

1 hari lalu

Ilustrasi SPBU Pertamina. ANTARA
Fakta-fakta Sinyal Luhut Mau Batasi BBM Subsidi Mulai 17 Agustus

Menurut Luhut pemborosan anggaran mesti disetop karena pemerintah harus menjaga stabilitas dan keseimbangan anggaran negara.


Politikus PAN Ini Dukung Rencana Pembatasan Pembelian BBM Subsidi: 80 Persen Penggunanya Masyarakat Mampu

1 hari lalu

Suasana SPBU di pinggir Jalan Tol S. Parman, Jakarta Barat. BBM subsidi jenis Pertalite sudah tidak dijual. SPBU bernomor 31.114.01 itu hanya menawarkan Pertamax Turbo, Pertamax 92, Pertamax Green 95, Pertamina Dex, dan Dexlite. Tempo/Aisyah Amira Wakang.
Politikus PAN Ini Dukung Rencana Pembatasan Pembelian BBM Subsidi: 80 Persen Penggunanya Masyarakat Mampu

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno mendukung rencana pemerintah membatasi pembelian BBM bersubsidi. Sebab, 80 persen subsidi BBM justru bocor dan digunakan kalangan mampu.


5 Fakta Rencana Pembatasan BBM Bersubsidi 17 Agustus 2024

1 hari lalu

Petugas menunggu jaringan aplikasi  BBM subsidi normal kembali dan mengarahkan pembeli untuk menggunakan BBM non subsidi di SPBU Siliwangi, Semarang, Kamis, 6 Juni 2024. Terkait penjualan BBM bersubsidi pengelola SPBU memilih menutup penjualan karena tidak berani menjual BBM bersubsidi tanpa melalui aplikasi resmi yang sedang error.  Tempo/Budi Purwanto
5 Fakta Rencana Pembatasan BBM Bersubsidi 17 Agustus 2024

Melalui pembatasan BBM bersubsidi ini, pemerintah berharap beban keuangan negara bisa dikurangi, sekaligus mengurangi polusi.