TEMPO.CO, Jakarta - Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda DKI Jakarta, Sri Haryati mengatakan Pemerintah Provinsi telah melakukan beberapa inisiatif guna menanggulangi permasalahan perkotaan, mulai dari pengendalian emisi untuk mengatasi krisis iklim yang berkelanjutan melalui sosialisasi penataan hukum; pengenaan koefisien denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan penerapan disinsentif parkir.
"Untuk bidang ekonomi digital, Pemprov DKI Jakarta telah memperkenalkan Jakarta Open Data di 2020,” kata Sri, Sabtu, 17 Juni 2023.
Dia mengatakan dalam Jakarta Open Data, data dari pelbagai Perangkat Daerah di bawah Pemprov DKI Jakarta terbuka secara gratis untuk publik. Tentunya, ini dapat dimanfaatkan secara positif oleh masyarakat untuk mengetahui peluang, risiko, dan perkembangan masing-masing kegiatan, khususnya bidang ekonomi digital.
“Untuk mewujudkan inklusi sosial di masyarakat, Pemprov DKI Jakarta juga terus melakukan program tahunan, seperti pemberian Kartu Jakarta Pintar (KJP) hingga pembangunan taman ramah disabilitas di berbagai taman kota," ujarnya.
Kemarin, Pemprov DKI menggelar Policy Fest 2023 yang dihadiri para pegiat kebijakan publik sebagai bagian dari rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Jakarta ke-496. Melalui sinergi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta dengan platform Think Policy, Policy Fest 2023 diadakan secara gratis hari ini di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat.
Secara khusus, Policy Fest 2023 akan mengangkat tiga sub-topik, yaitu krisis iklim, ekonomi digital, dan inklusi sosial. Acara ini akan mengundang pemangku kebijakan, gerakan masyarakat sipil, akademisi dan peneliti, pelaku industri, serta dihadiri oleh profesional muda dan berbagai elemen masyarakat.
Sri Haryati pun turut memberikan sambutan dalam pembukaan acara bertema "Think Intergenerational: Bridging the Solutions of Today and Tomorrow" dan mengapresiasi Think Policy yang sudah bersinergi dengan Pemprov DKI Jakarta dalam menyelenggarakan Policy Fest 2023.
Baca juga: Ombudsman Terima Laporan Dugaan Maladministrasi Karantina Covid-19 oleh RS
Bahas isu krisis iklim dan ekonomi digital
"Adanya program kegiatan seperti Policy Fest 2023 sendiri sangat bermanfaat, tidak hanya untuk pemangku kebijakan tapi juga bagi masyarakat sebagai wadah komunikasi dengan pemerintah,” katanya.
Menurutnya, beberapa isu-isu yang diangkat dalam Policy Fest 2023, seperti krisis iklim, ekonomi digital, dan inklusi sosial memiliki urgensi yang cukup tinggi untuk membantu memberikan solusi isu perkotaan.
Diharapkan rangkaian Policy Fest 2023 dapat berjalan dengan lancar dan dapat membuka peluang untuk melakukan sinergi dengan pihak-pihak eksternal guna menciptakan situasi atau lingkungan yang positif di Kota Jakarta.
Pilihan Editor: LBH Jakarta: Masalah Perkotaan Jadi Aduan Terbanyak Sepanjang 2021
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.
