Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bacaleg Perempuan Disebut Tak Sampai 30 Persen di Bogor, Ini Kata KPU

image-gnews
Petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon anggota DPR untuk Pemilu tahun 2024 di Hotel Gran Melia, Jakarta, Senin 29 Mei 2023. Ketua KPU Hasyim Asyari menegaskan proses verifikasi bacaleg untuk DPR tersebut progresnya telah mencapai 32 persen dan berlangsung 15 Mei - 23 Juni 2023. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon anggota DPR untuk Pemilu tahun 2024 di Hotel Gran Melia, Jakarta, Senin 29 Mei 2023. Ketua KPU Hasyim Asyari menegaskan proses verifikasi bacaleg untuk DPR tersebut progresnya telah mencapai 32 persen dan berlangsung 15 Mei - 23 Juni 2023. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Iklan

TEMPO.CO, Bogor - Peneliti, pegiat pemilu, dan advokat yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan menyebut ada 12 partai politik tidak memenuhi kuota keterwakilan bakal caleg atau bacaleg perempuan di daerah pemilihan atau dapil 4 di Kabupaten Bogor. Ke-12 partai itu ialah PKB, Gerindra, Nasdem, Gelora, Hanura, PAN, PBB, Demokrat, PSI, Perindo, PPP, dan Ummat.

“Di Dapil 4 Kabupaten Bogor itu memperebutkan 7 kursi DPRD namun partai-partai itu hanya mencalonkan 2 perempuan atau hanya setara 28,6 persen," kata kuasa hukum Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan, Fadli Ramadhanil, dalam keterangannya, Selasa 15 Agustus 2023. Angka persentase itu tak sampai minimal 30 persen keterwakilan perempuan dalam daftar Bacaleg sesuai perintah Pasal 245 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Komisioner Pemilihan Umum Kabupaten Bogor, Herry Setiawan, mengaku soal keterwakilan perempuan dalam daftar Bakal Calon Legislatif atau Bacaleg telah menjadi perhatian utama. Untuk memenuhi kebutuhan itu, Herry menyebut, sosialisasi telah dilakukan sejak lama kepada parpol, juga organisasi kewanitaan, untuk menyiapkan kader terbaiknya ikut dalam pemilu.

"Itu memang isu utama, sehingga kita menciptakan Silon (Sistem Informasi Pencalonan) sehingga kami bisa memantau secara langsung persiapan parpol sebelum masuk pemilu, termasuk untuk kesiapan mengisi persentase keterwakilan perempuan,” kata Herry kepada TEMPO.

Sehingga, jika ada parpol yang belum memenuhi persentase itu, maka tidak akan lolos verifikasi dan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat atau TMS. Namun, dengan sosialisasi yang digencarkan, menurut Herry, parpol di Kabupaten Bogor mampu memenuhi keterwakilan perempuan dalam daftar Bacaleg masing-masing.

Perihal kondisi Dapil 4 yang meliputi wilayah Ciampea, Cibungbulang, Pamijahan, Dramaga dan Tenjolaya, Herry mengatakan jumlah perolehan kursi adalah 7 Kursi. Artinya dengan mengikut sertakan 2 perempuan di dalam daftar Bacaleg sudah terbilang memenuhi syarat di Silon KPU. Artinya pula, Herry menyebut dari tiga pencalonan cukup di isi 2 laki-laki dan satu wanita.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Karena tidak mungkin dua setengah wanita," katanya lagi sambil menerangkan dalam Silon ada metode perhitungan, "Jadi jika Silon centang hijau maka dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat."

Selain itu, Herry mengungkapkan, tidak semua partai mengisi penuh daftar bacaleg. "Contoh ada salah satu partai hanya mendaftar satu atau dua caleg di dapil itu,” kata Herry sambil menambahkan, keterwakilan perempuan dalam daftar bacaleg kembali lagi kepada kesiapan dan kesanggupan parpol.

Wakil Ketua PKB Kabupaten Bogor, Hendra Ningrat, mengklaim yang sama bahwa di seluruh dapil di Kabupaten Bogor sudah dinyatakan lolos pencalonan daftar bacaleg lengkap dengan persentase keterwakilan perempuan di dalamnya. "Kan kalau belum memenuhi, tentu kita dinyatakan TMS atau Tidak Memenuhi Syarat,” kata Hendra.

Hendra mengatakan pencalonan perempuan dalam partainya pun tidak sekadar untuk memenuhi syarat agar lolos pencalonan. "Namun, para perempuan yang masuk dalam daftar bacaleg memang murni kader partai yang siap bertarung untuk meraih kursi di DPRD Kabupaten Bogor."

Pilihan Editor: Rapat Bersama Jokowi, Heru Budi Sampaikan Langkah Perbaikan Kualitas Udara Jakarta

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

1 jam lalu

Suasana rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI membahas revisi Peraturan KPU di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 31 Oktober 2023. Rapat tersebut membahas penyesuaian Peraturan KPU berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXV/2023 terkait batas usia capres dan cawapres yang diubah menjadi berusia minimal 40 tahun atau pernah berpengalaman sebagai kepala daerah. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.


Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

12 jam lalu

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

Pilkada 2024 digelar pada 27 November agar paralel dengan masa jabatan presiden terpilih.


Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

13 jam lalu

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Kholik saat jeda istirahat rekapitulasi suara nasional dan luar negeri di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, 1 Maret 2024 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

KPU menanggapi permohonan sengketa pileg yang dilayangkan oleh PPP. Partai ini menuding KPU mengalihkan suara mereka di 35 dapil.


Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

13 jam lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat memberikan keterangan kepada awak media di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis 2 Mei 2024. ANTARA/HO-Puspen Kementerian Dalam Negeri
Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

Tito Karnavian mengingatkan KPU tentang potensi pidana jika terjadi kebocoran data pemilih Pilkada 2024.


Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

15 jam lalu

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengakui sistem noken pada pemilu 2024 agak aneh. Apa sebabnya?


Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

17 jam lalu

Wakil Ketua Tim Hukum Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Fahri Bachmid, saat mewakili pasangan calon presiden nomor urut 02 sebagai pihak terkait dalam sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Foto: Istimewa
Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

Tim Prabowo-Gibran mengatakan gugatan PDIP ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap KPU RI tidak akan mempengaruhi pelantikan pemenang Pilpres


Dianggap Tak Serius Hadapi Sidang Sengketa Pileg oleh MK, Komisioner KPU Kompak Membantah

17 jam lalu

Hakim konstitusi Anwar Usman (kiri) menggunakan inhaler di sela-sela sidang sengketa pileg di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Senin, 29 April 2024. Sumber: Tangkapan layar YouTube MK
Dianggap Tak Serius Hadapi Sidang Sengketa Pileg oleh MK, Komisioner KPU Kompak Membantah

Komisioner KPU menegaskan telah mempersiapkan sidang di MK dengan sungguh-sungguh sejak awal.


Mendagri Tito Serahkan DP4 ke KPU untuk Susun DPT Pilkada 2024

23 jam lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Mendagri Tito Serahkan DP4 ke KPU untuk Susun DPT Pilkada 2024

Penyerahan DP4 ini dilakukan secara simbolis oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari.


KPU Jakarta Buka Pendaftaran PPS Pilkada 2024, Berikut Jadwal dan Syaratnya

1 hari lalu

Petugas panitia pemungutan suara mengisi undangan pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih di Tangerang,Banten, Senin 7 Juli 2014. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
KPU Jakarta Buka Pendaftaran PPS Pilkada 2024, Berikut Jadwal dan Syaratnya

KPU kabupaten/kota Sejakarta resmi membuka pendaftaran bagi petugas Panitia Pemungutan Suara alias PPS pada Kamis, 2 Mei 2024.


Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

1 hari lalu

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.