Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Marullah Matali Jadi Presiden Komisaris di Perusahaan Patungan Pemprov DKI dan T&K Toka Co

image-gnews
Marullah Matali menjabat sebagai Sekda DKI Jakarta sejak Januari 2021. Ia diketahui sudah bekerja di Pemprov DKI Jakarta sejak 1996 dengan berbagai jabatan, salah satunya menjadi Wali Kota Jakarta Selatan untuk periode 2018-2021. ANTARA
Marullah Matali menjabat sebagai Sekda DKI Jakarta sejak Januari 2021. Ia diketahui sudah bekerja di Pemprov DKI Jakarta sejak 1996 dengan berbagai jabatan, salah satunya menjadi Wali Kota Jakarta Selatan untuk periode 2018-2021. ANTARA
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Deputi Gubernur Bidang Budaya dan Pariwisata DKI Jakarta Marullah Matali diangkat menjadi Presiden Komisaris PT Cemani Toka. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI Jakarta Nasruddin Djoko Surjono mengatakan PT Cemani Toka adalah perusahaan patungan antara Pemprov DKI dan T&K Toka Co.

“Dalam rangka penyegaran dalam jajaran Dewan Komisaris pada PT Cemani Toka dilakukan pengangkatan Bapak Marullah Matali sebagai Presiden Komisaris PT Cemani Toka yang merupakan Komisaris Perwakilan Pemprov DKI Jakarta,” kata Nasruddin dalam keterangan tertulis, Rabu, 6 September 2023.

Nasruddin mengatakan Pemprov DKI Jakarta memiliki saham sebanyak 27,42 persen di perusahaan itu. PT Cemani Toka bergerak di bidang usaha pembuatan dan penjualan tinta cetak dan perekat, penjualan alat dan perlengkapan penunjang percetakan yang terkait, seperti selimut, bahan kimia dan lain-lain.

Marullah, sebagai Presiden Komisaris yang baru, diharapkan dapat berkontribusi positif untuk meningkatkan kinerja PT Cemani Toka melalui peningkatan tata kelola perusahaan yang baik dan penerapan Good Corporate Governance.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Penggantian Presiden Komisaris telah dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Kepala BP BUMD DKI itu.

Nasruddin Djoko menuturkan pergantian presiden komisaris yang kini dipegang Marullah Matali ditetapkan melalui Keputusan Para Pemegang Saham (KPPS) di luar rapat umum pemegang saham (RUPS) PT Cemani Toka. “Semoga Presiden Komisaris yang baru mampu melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab,” kata dia.

Pilihan Editor: Deputi Gubernur DKI Marullah Matali akan Mewakili Tugas Heru Budi di Acara Internasional

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

2 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat ditemui di depan Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta Pusat pada Rabu, 17 April 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.


Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

12 hari lalu

Petugas melayani warga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) di Kantor Lurah Pasar Baru, Jakarta, Senin, 2 November 2020. Dinas Dukcapil DKI Jakarta kembali melakukan pelayanan secara tatap muka saat dimulainya pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi dengan menerapkan protokol kesehatan pada warga secara prioritas yang terkendala mengakses layanan secara daring dalam mengurus administrasi kependudukan. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini


Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

15 hari lalu

Sejumlah pemudik turun dari bus setibanya di Terminal Bus Terpadu Pulo Gebang, Jakarta, Senin 15 April 2024. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta memperkirakan jumlah pendatang baru di Jakarta mengalami penurunan yang sebelumnya pada tahun 2023 sebanyak 25.918 orang menjadi 10 ribu - 15 ribu orang usai Lebaran 2024. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S
Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

Usai lebaran 2024, diperkirakan akan ada 15-20 ribu pendatang baru di Jakarta.


Pemprov DKI Pastikan Pelayanan Publik Optimal di Hari Pertama Bekerja Usai Libur Lebaran

16 hari lalu

Pj Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono di depan Istana Merdeka, kawasan Jakarta Pusat, Senin, 8 April 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Pemprov DKI Pastikan Pelayanan Publik Optimal di Hari Pertama Bekerja Usai Libur Lebaran

Pemprov DKI Jakarta memastikan pelayanan publik optimal setelah libur lebaran, pegawai sudah masuk seperti biasa.


Terapkan WFH ASN, Pemprov DKI Jakarta Pastikan Pelayanan Masyarakat Tetap Optimal

16 hari lalu

Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) berjalan saat pulang kerja di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Pemerintah melalui Perpres No.21/2023 menyatakan penyesuaian jam kerja ASN selama bulan Ramadhan 1445 Hijriah yang dimulai pukul 08.00 dan selesai pada 15.00 dan kebijakan tersebut juga mengatur total jam kerja pegawai ASN di bulan Ramadhan sebanyak 32 jam 30 menit dalam sepekan. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso
Terapkan WFH ASN, Pemprov DKI Jakarta Pastikan Pelayanan Masyarakat Tetap Optimal

WFH hanya diberlakukan bagi ASN yang pekerjaannya dapat dilakukan secara digital, kecuali untuk sektor esensial seperti layanan kesehatan dan keamanan


63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

21 hari lalu

Bank DKI. Instagram/@bank.dki
63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

Bank DKI merupakan bank yang memiliki status BUMD. Didirikan sejak 11 April 1961, kepemilikan saham Bank DKI dipegang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.


Awal Mula Berhembus Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

27 hari lalu

Logo KPK. Dok Tempo
Awal Mula Berhembus Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

tersiar kabar KPK akan dihapuskan lalu digabungkan dengan Ombudsman, bagaimana awalnya?


Pemprov DKI Bersama Jakpro dan BUMD Gelar Sembako Murah

28 hari lalu

Pemprov DKI Bersama Jakpro dan BUMD Gelar Sembako Murah

Sembako Murah Ramadan ini bertujuan dalam rangka membantu program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menjaga daya beli masyarakat di bulan Ramadan


Heru Budi Hartono Raih Penghargaan Sebagai Top Pembina BUMD 2024

40 hari lalu

Heru Budi Hartono Raih Penghargaan Sebagai Top Pembina BUMD 2024

Pada acara Top BUMD Awards 2024 pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mampu meraih sejumlah penghargaan untuk lima BUMD


Pemkot Makassar Borong Lima Penghargaan Top BUMD Award 2024

42 hari lalu

Pemkot Makassar Borong Lima Penghargaan Top BUMD Award 2024

Wali Kota Ramdhan Pomanto meraih Top Pembina BUMD 2024.