TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPRD DKI Jakarta Nurhasan menyarankan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menambah jumlah SMP dan SMA/SMK di kawasan padat penduduk demi pemerataan dan meningkatkan kualitas pendidikan warga.
"Miris masih ada kecamatan padat penduduk yang kekurangan SMP dan SMA/SMK," kata Nurhasan dalam Rapat Paripurna DPRD DKI yang digelar Rabu, 13 September 2023 lalu.
Dia menyebutkan wilayah di Jakarta yang kekurangan SMP dan SMA atau SMK, yakni Pancoran di Jakarta Selatan, Cakung di Jakarta Timur, Penjaringan di Jakarta Utara, Palmerah di Jakarta Barat. Bahkan di Kabupaten Kepulauan Seribu.
Nurhasan menuturkan pemenuhan kewajiban penyediaan anggaran pada bidang pendidikan sudah seharusnya tergambar jelas dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 agar mampu menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat.
Mengingat masalah pemerataan kesempatan dalam layanan pendidikan selalu saja menjadi gugatan dari warga Jakarta.
Menanggapi desakan anggota DPRD DKI itu, Penjabat Gubernur DKIHeru Budi Hartono mengatakan siap menambah jumlah SMP dan SMA/SMK di 5 kawasan tersebut
"Iya (ditambah SMP dan SMA/SMK), ya seyogyanya begitu," kata Heru.
Heru menyebutkan, ada beberapa konsep yang perlu disatukan. Jika di suatu wilayah tersebut memiliki lahan, maka akan dibangun SD, SMP ataupun SMA/SMK sesuai kebutuhan.
"Ya kan ada beberapa konsep penyatuan, kalau lahannya tidak ada, satu gedung ada SD, ada SMP," ujar Heru.
Berdasarkan data Dinas Pendidikan DKI Jakarta, jumlah peserta didik di DKI Jakarta didominasi oleh negeri dengan 986.699 siswa atau 51,98 persen dari total keseluruhan. Sedangkan jumlah peserta didik swasta sebanyak 911.381 siswa atau 48,02 persen.
Peserta didik SD dan MI merupakan yang terbanyak degan 893.816 orang. Jumlah tersebut berbeda cukup jauh dengan jumlah peserta didik SMP dan MTS di posisi kedua dengan 421.376 siswa.
Pilihan Editor: Pemprov DKI Punya Anggaran Bantuan Tebus Ijazah, DPRD Minta Evaluasi Pendataan
