Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemprov DKI Punya Anggaran Bantuan Tebus Ijazah, DPRD Minta Evaluasi Pendataan

Reporter

image-gnews
Pelajar SMA Negeri 40 Jakarta mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di SMAN 40 Jakarta, Pademangan, Jakarta Utara, Senin 1 April 2019. Pelajar SMA/MA sederajat Jalani UNBK Serentak se Indonesia hari ini. TEMPO/Hilman athurrahman W
Pelajar SMA Negeri 40 Jakarta mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di SMAN 40 Jakarta, Pademangan, Jakarta Utara, Senin 1 April 2019. Pelajar SMA/MA sederajat Jalani UNBK Serentak se Indonesia hari ini. TEMPO/Hilman athurrahman W
Iklan

TEMPO.CO, JakartaAnggota DPRD DKI, Abdul Aziz Muslim, meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengevaluasi pendataan penerima program penebusan ijazah karena terjadi pengulangan.

"Ini menjadi hal yang harus diperhatikan dengan seksama," kata Abdul, Kamis, 14 September 2023 dikutip dari Antara.

Politikus Partai NasDem ini menuturkan evaluasi pendataan penerima program penebusan ijazah ini agar tidak terjadi kesalahan di kemudian hari.

Menurut dia, masih ada temuan data ganda penerima bantuan tebus ijazah yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan BAZNAS BAZIS DKI Jakarta ini.

Abdul menuturkan program bantuan tebus ijazah ini sangat dibutuhkan warga sehingga harus ada penjelasan lebih lanjut. "Akan tetapi kami belum mendapatkan kejelasan terkait dengan bantuan penebusan ijazah bagi warga yang tidak mampu," tuturnya.

Sementara itu, anggota DPRD DKI lainnya, Ahmad Ruslan menyatakan perlu alokasi dana khusus untuk mendukung program tebus ijazah bagi warga tak mampu.

Pasalnya banyak pelajar yang sudah lulus, tapi masih memiliki tunggakan di sekolah asalnya. "Fenomena ini bertolak belakang dengan program wajib belajar 12 tahun dan berpotensi meningkatkan jumlah pengangguran di DKI Jakarta," ujar politikus PKB tersebut.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelumnya, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyatakan telah menganggarkan penebusan ijazah bagi warganya.

"Terkait alokasi dana untuk program tebus ijazah, pemerintah provinsi DKI Jakarta telah menganggarkan bantuan penebusan ijazah berkolaborasi dengan Yayasan Beasiswa Jakarta pada 2023," kata Heru Budi dalam Rapat Paripurna DPRD DKI di Jakarta, Rabu.

Dalam bantuan penebusan ijazah ini Pemprov DKI bekerja sama dengan BAZNAS BAZIS DKI Jakarta.

Adapun Dinas Pendidikan telah menganggarkan pembiayaan bagi peserta didik di sekolah jenjang SMA swasta sejumlah 5.340 peserta didik dan SMK Swasta sejumlah 7.036 peserta didik melalui program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bersama.

Pilihan Editor: Ditinggal Kader-Kadernya, PSI DKI Berpotensi Kehilangan 23 Ribu Suara di Pemilu 2024

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Baznas - Muhammadiyah Gulirkan Program Pengembangan SDM Unggul

3 jam lalu

Baznas - Muhammadiyah Gulirkan Program Pengembangan SDM Unggul

Kolaborasi antara Baznas dengan Muhammadiyah dalam pemanfaatan dana zakat, bisa memberikan manfaat yang besar bagi kepentingan umat


Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

1 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat ditemui di depan Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta Pusat pada Rabu, 17 April 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.


Gopay Salurkan Zakat dan Donasi Ramadan Rp 31 Miliar

5 hari lalu

Ilustrasi GoPay atau GoBills. TEMPO/Nufus Nita Hidayati
Gopay Salurkan Zakat dan Donasi Ramadan Rp 31 Miliar

Gopay menyalurkan zakat dan donasi dengan total Rp 31 miliar yang terkumpul selama Ramadan.


Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

6 hari lalu

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi berjalan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin, 10 April 2023. Prasetyo diperiksa sebagai saksi dalam tindak pidana korupsi terkait pengadaan tanah di kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur, tahun 2018-2019. TEMPO/Imam Sukamto
Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.


Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

10 hari lalu

Petugas melayani warga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) di Kantor Lurah Pasar Baru, Jakarta, Senin, 2 November 2020. Dinas Dukcapil DKI Jakarta kembali melakukan pelayanan secara tatap muka saat dimulainya pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi dengan menerapkan protokol kesehatan pada warga secara prioritas yang terkendala mengakses layanan secara daring dalam mengurus administrasi kependudukan. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini


Indeks Pembangunan Manusia Jakarta 2023 Meningkat, Angka Harapan Hidup 75,81 Tahun

11 hari lalu

Pj Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono di depan Istana Merdeka, kawasan Jakarta Pusat, Senin, 8 April 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Indeks Pembangunan Manusia Jakarta 2023 Meningkat, Angka Harapan Hidup 75,81 Tahun

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jakarta menjadi yang tertinggi di Indonesia.


Kata Heru Budi soal Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Rp 22,2 M dari APBD 2024

12 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat ditemui di depan Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta Pusat pada Rabu, 17 April 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Kata Heru Budi soal Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Rp 22,2 M dari APBD 2024

Pemprov DKI Jakarta kembali menganggarkan puluhan miliar untuk restorasi rumah dinas Gubernur DKI tahun ini.


Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

13 hari lalu

Sejumlah pemudik turun dari bus setibanya di Terminal Bus Terpadu Pulo Gebang, Jakarta, Senin 15 April 2024. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta memperkirakan jumlah pendatang baru di Jakarta mengalami penurunan yang sebelumnya pada tahun 2023 sebanyak 25.918 orang menjadi 10 ribu - 15 ribu orang usai Lebaran 2024. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S
Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

Usai lebaran 2024, diperkirakan akan ada 15-20 ribu pendatang baru di Jakarta.


Pemprov DKI Pastikan Pelayanan Publik Optimal di Hari Pertama Bekerja Usai Libur Lebaran

14 hari lalu

Pj Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono di depan Istana Merdeka, kawasan Jakarta Pusat, Senin, 8 April 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Pemprov DKI Pastikan Pelayanan Publik Optimal di Hari Pertama Bekerja Usai Libur Lebaran

Pemprov DKI Jakarta memastikan pelayanan publik optimal setelah libur lebaran, pegawai sudah masuk seperti biasa.


Terapkan WFH ASN, Pemprov DKI Jakarta Pastikan Pelayanan Masyarakat Tetap Optimal

14 hari lalu

Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) berjalan saat pulang kerja di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Pemerintah melalui Perpres No.21/2023 menyatakan penyesuaian jam kerja ASN selama bulan Ramadhan 1445 Hijriah yang dimulai pukul 08.00 dan selesai pada 15.00 dan kebijakan tersebut juga mengatur total jam kerja pegawai ASN di bulan Ramadhan sebanyak 32 jam 30 menit dalam sepekan. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso
Terapkan WFH ASN, Pemprov DKI Jakarta Pastikan Pelayanan Masyarakat Tetap Optimal

WFH hanya diberlakukan bagi ASN yang pekerjaannya dapat dilakukan secara digital, kecuali untuk sektor esensial seperti layanan kesehatan dan keamanan