TEMPO.CO, Jakarta - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menerima kritik Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI soal alokasi anggaran Dinas Lingkungan Hidup yang tidak fokus pada program mengatasi polusi udara. Heru menyebut akan meminta jajarannya untuk melakukan penajaman anggaran program penanganan masalah pencemaran udara.
"Ya nanti dibahas, suruh tajamin lagi. Ya itu benar juga sih kenapa cuma satu, gitu kan?" kata Heru saat ditemui Tempo di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis, 5 Oktober 2023.
Sebelumnya, kritik ini dilontarkan Wakil Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta August Hamonangan. Dia menyoroti tidak ada anggaran dalam APBD Perubahan (APBD-P) DKI 2023 untuk menyelesaikan isu polusi udara.
Menurut August, anggaran penanggulangan pencemaran udara yang dialokasikan dalam APBD-P 2023 hanya untuk program uji emisi. Namun, dia tak mendetailkan jumlahnya.
Dia menilai uji emisi saja tak cukup mereduksi polusi di Jakarta. "Itupun alokasinya terbesar untuk belanja kendaraan untuk program uji emisi," ujar anggota Komisi D Bidang Pembangunan DPRD DKI ini dalam keterangan tertulisnya, Senin, 2 Oktober 2023.
Merespons August, Heru berujar akan mengalokasikan anggaran tersebut. "Ya nanti dianggarin untuk fokus polusi," ucap Kepala Sekretariat Presiden ini.
Di sisi lain, DPRD DKI telah mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD-P 2023 menjadi Perda dengan besaran 79,52 triliun. Angka ini merosot dari alokasi APBD DKI 2023 senilai Rp 83,7 triliun.
Pilihan Editor: Rangkaian Proses Penyelidikan Dugaan Pimpinan KPK Peras Mentan Syahrul Yasin Limpo
