TEMPO.CO, Jakarta - Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie mengaku geram melihat aparatur sipil negara (ASN) diduga memungut sejumlah uang untuk lowongan kerja di instansi masing-masing. Benyamin meminta dan mendukung warga yang menjadi korban segera melapor ke kepolisian.
Dugaan itu muncul sejauh ini dari pengaduan yang dilakukan Nadia Nuke, 32 tahun, yang berharap bisa menjadi pegawai honorer di Satpol PP Tangsel. Dia sudah membayar senilai total Rp 36 juta sejak 2021 lalu namun belum juga menerima panggilan.
Ada juga Alvin, 26 tahun. Dia mengadukan penipuan untuk janji direkrut oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dia sudah keluar uang Rp 25 juta dari yang diminta Rp 40 juta pada akhir Juli lalu yang disebutkan sebagai uang pelicin.
Kalau Nadia diyakinkan berkasnya sudah berada di meja Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Alvin malah bisa menyodorkan bukti telah menjalani wawancara dengan Kepala Dinas terkait.
Saat dimintai tanggapannya, Benyamin mengaku sudah mendengar pemberitaan dugaan praktik pungutan uang dan bahkan penipuan lowongan kerja di lingkungan pemerintahannya itu. Benyamin berjanji akan bersikap tegas terhadap pelanggaran tersebut.
"Saya tegas saja, laporkan itu sebagai penipuan. Saya akan tindak tegas, mau ASN atau bukan, saya tidak main-main," kata Benyamin saat ditemui di Gedung DPRD Kota Tangsel, Kamis 19 Oktober 2023.
Benyamin menilai adanya kasus-kasus pelaporan itu telah mencoreng nama Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Untuk mencegahnya berulang, Benyamin mengaku telah membuka layanan aduan di Inspektorat Kota Tangsel.
"Di Inspektorat ada dibuka layanan aduan. Kalau umpamanya ada lagi, silakan dibuka saja, saya sih ga mau main-main dengan yang seperti itu," ujarnya.
Bahkan, tambah Benyamin, ihwal penerimaan honorer sudah jelas tidak boleh dilakukan. Hal itu mengacu pada peraturan dari kementerian. "Sekarang sudah tidak bisa. Jadi jangan main main lah," ujarnya.
Pilihan Editor: Di Bekasi, Korban Kecelakaan Malah Dirampok dan Dianiaya Orang yang Pura-pura Menolong
