Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Gibran Siap Kembalikan KTA, Juli Masih Dijagokan PDIP Jadi Cagub DKI Jakarta

Reporter

image-gnews
Iklan

TEMPO.CO, JakartaPutra Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, resmi mendaftarkan diri sebagai bakal calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Banyak pihak yang menilai Gibran, yang baru empat tahun terjun di dunia politik, belum cukup matang untuk memimpin level negara.

Keputusan Gibran menuai kontroversi karena ia berstatus sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). PDIP telah memutuskan mengusung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Pilpres 2024.

Usai mendaftarkan diri ke KPU RI, Gibran merespons pernyataan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kota Solo FX Hadi Rudyatmo agar dia mengundurkan diri seagai kader dan mengembalikan Kartu Tanda Anggota (KTA) miliknya.

Ia mengakui KTA itu masih ada di tangannya dan siap menemui Rudy, sapaan akrab FX Hadi Rudyatmo, untuk mengembalikannya.  "Oh gitu? Ya nanti saya temui Pak Rudy ya," ucap dia, Jumat, 27 Oktober 2023.

Sebelum menjadi politikus, Gibran merupakan pengusaha katering dan martabak. Pada September 2019, ia resmi menjadi kader PDIP. Belum genap setahun, PDIP mengusungnya sebagai calon wali kota di Pemilihan Wali Kota Solo 2020. Gibran yang berpasangan dengan Teguh Prakosa keluar sebagai pemenang.

Politikus PDIP memuji kepemimpinan Gibran di Solo. Namanya pun digadang-gadang bakal mengikuti jejak ayahnya, maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta 2024.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Eks Ketua Fraksi PDIP DKI Jakarta Gembong Warsono pada Juli lalu menyebut ada empat kader partainya yang masuk radar untuk diusung sebagai Cagub DKI 2024. Mereka adalah Gibran, Menteri Sosial Tri Rismaharani, epala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi serta Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo.

“Gibran mampu membangun kesinambungan pemerintahan dari pemerintah sebelumnya dengan sekarang yang dijalankan Gibran, dengan memodifikasi kekurangan-kekurangan yang dilakukan oleh (pemimpin) sebelumnya,” kata Gembong kepada awak media di Gedung DPRD DKI Jakarta, pada Senin, 17 Juli 2023.

Mundur beberapa bulan ke belakang, Gembong mengungkapkan berdasarkan diskusi internal PDIP DKI soal cagub DKI, Gibran, Risma, Hendrar dianggap berhasil memimpin daerah atau institusinya masing-masing. Saat itu Gembong tidak menyinggung Hasto Wardoyo melainkan Menteri PAN RB Azwar Anas.

"Diskusi itu menginventarisasi para kepala daerah dari PDIP yang kami anggap berhasil memimpin daerahnya, seperti Mas Gibran, Bu Risma, Pak Hendrar yang sekarang LKPP, Mas Anas yang sekarang di Menpan RB, itu jadi bahan diskusi di internal PDI Perjuangan," kata Gembong di DPRD DKI Jakarta, Senin 6 Februari 2023

Pilihan Editor: Ke Depok, Anies Singgung Macet di Sawangan dan Jalan Nasional yang Dibiarkan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kala Jokowi dan Gibran Disebut sebagai Bagian dari Keluarga Besar Golkar dan PAN

43 menit lalu

Presiden Jokowi saat menghadiri HUT ke-59 Partai Golkar, Senin 6 November 2023. TEMPO/Ade Ridwan Yandwiputra
Kala Jokowi dan Gibran Disebut sebagai Bagian dari Keluarga Besar Golkar dan PAN

Ini alasan Partai Golkar dan PAN menyebut Jokowi dan Gibran sebagai bagian dari keluarga besar partainya.


PAN Mau Terima Jokowi dan Gibran Setelah Dipecat PDIP

1 jam lalu

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dan Presiden Joko Widodo atau Jokowi makan siang bersama di Medja Restaurant, Kota Bogor, Jawa Barat pada Ahad, 7 Januari 2024. Foto: Istimewa
PAN Mau Terima Jokowi dan Gibran Setelah Dipecat PDIP

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebelumnya mengaku dirinya sudah berulang kali menyampaikan bahwa PAN membuka pintu untuk Jokowi dan Gibran.


KPU Sebut Gugatan ke PTUN Harus Didahului Proses di Bawaslu, PDIP: Mereka Keliru Pahami Gugatan

2 jam lalu

Ketua tim hukum PDI Perjuangan Gayus Lumbuun (kiri) menerima berkas gugatan yang telah didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta Timur, Selasa, 2 April 2024. Gugatan tersebut ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), terkait perbuatan melanggar hukum oleh kekuasaan pemerintahan (onrechmatige overheidsdaad) dalam hal ini utamanya adalah KPU pada Pemilu 2024, khususnya pemilihan presiden. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
KPU Sebut Gugatan ke PTUN Harus Didahului Proses di Bawaslu, PDIP: Mereka Keliru Pahami Gugatan

Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbuun, mengatakan, KPU keliru memahami gugatan yang dilayangkan ke PTUN tersebut


Kans Gabung di Kabinet Prabowo-Gibran: Anies Tak Mau Berandai-andai, Ganjar Sebut Lebih Baik di Luar

2 jam lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih 2024 Gibran Rakabuming Raka saat menghadiri acara halalbihalal dan silaturahmi di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Seven, Jakarta Pusat, Minggu, 28 April 2024. Dalam acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat seperti, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menteri Investasi Bhlil Lahadalia hingga kedubes Arab Saudi. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Kans Gabung di Kabinet Prabowo-Gibran: Anies Tak Mau Berandai-andai, Ganjar Sebut Lebih Baik di Luar

Anies tidak mau berandai-andai. Sedangkan Ganjar menyebutnya lebih baik di luar kabinet Prabowo-Gibran. Apa alasannya?


Kata Ketum Muhammadiyah Soal Gugatan PDIP di PTUN

13 jam lalu

Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir. Tempo/Pribadi Wicaksono.
Kata Ketum Muhammadiyah Soal Gugatan PDIP di PTUN

Apa kata Ketum Muhammadiyah soal gugatan PDIP di PTUN?


PBNU Pastikan Kerja Sama dengan Pemerintah Prabowo-Gibran, Yahya Staquf: Ini Soal Politik

19 jam lalu

Gibran Rakabuming Raka tiba di kegiatan halalbihalal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Kantor PBNU, Kramat Raya, Jakarta, Ahad 28 April 2024. TEMPO/Hendrik
PBNU Pastikan Kerja Sama dengan Pemerintah Prabowo-Gibran, Yahya Staquf: Ini Soal Politik

Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, memastikan, PBNU akan bekerja sama dengan pemerintah Prabowo-Gibran.


Prabowo Tiba di Kantor PBNU, Karpet Merah Digelar

21 jam lalu

Prabowo Subianto, tiba di kegiatan halalbihalal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Kantor PBNU, Kramat Raya, Jakarta, Ahad 28 April 2024. Foto: TEMPO/Hendrik
Prabowo Tiba di Kantor PBNU, Karpet Merah Digelar

Prabowo disambut oleh Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf dan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas.


Gibran Tiba di PBNU, Disambut Yahya Cholil dengan Karpet Merah

21 jam lalu

Gibran Rakabuming Raka tiba di kegiatan halalbihalal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Kantor PBNU, Kramat Raya, Jakarta, Ahad 28 April 2024. TEMPO/Hendrik
Gibran Tiba di PBNU, Disambut Yahya Cholil dengan Karpet Merah

Gibran lalu disambut Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf dan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas.


Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

23 jam lalu

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik (dua dari kiri) meninjau kesiapan pelaksanaan Pemilu 2024 di Kantor KPU Kota Solo, Jumat, 26 Januari 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.


KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

1 hari lalu

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Kholik saat jeda istirahat rekapitulasi suara nasional dan luar negeri di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, 1 Maret 2024 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.