TEMPO.CO, Jakarta - Memasuki musim hujan, pemerintah Kota Jakarta Pusat akan memanggil 178 pengelola gedung untuk memastikan ketersediaan sumur resapan. Alasannya masih ada gedung-gedung yang mengalirkan air hujan langsung ke jalan.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asekbang) Bakwan Ferizan Ginting mengatakan air hujan seharusnya tidak langsung dialirkan ke jalan, tetapi masuk ke dalam sumur resapan terlebih dahulu.
"Rencananya besok 178 pengelola akan hadir di Pemkot Jakpus,” kata Bakwan, Selasa, 7 November 2023.
Bakwan menuturkan Pemkot Jakpus siap menghadapi musim hujan yang diperkirakan mulai awal November 2023. Mulai dari petugas, pompa air yang ada dalam keadaan prima, dan bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta.
"Dalam waktu dekat kami juga akan menggelar apel untuk mengecek sarana prasarana (Sarpras). Tujuan ini pastikan agar Jakarta Pusat tidak ada genangan," ujar Bakwan.
Sumur Resapan Terus Dibangun di Jakarta Timur untuk Antisipasi Musim Hujan
Pemerintah Kota Jakarta Timur menggencarkan pembangunan sumur resapan seiring mulai masuknya musim hujan.
Wai Kota Jakarta Timur Muhammad Anwar mengatakan selain mengatasi genangan, sumur resapan bisa menambah cadangan air tanah agar tidak terjadi kekeringan saat musim kemarau.
Terbaru Pemkot Jakarta Timur membangun lima sumur resapan sedalam 30 meter di Lapangan Setu Bantar Jati RT. 07/RW.02, Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung.
"Ketika hujan deras, terjadi genangan di jalan ini. Setelah dicek ternyata sisi kanan tidak ada saluran air," ucap Anwar ketika meninjau lokasi pembangunan sumur resapan air, Jumat, 3 November 2023.
Sebanyak 20 petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) diterjunkan dalam pembuatan sumur resapan tersebut.
Pemkot Jaktim telah membuat 4 ribu sumur resapan di sejumlah wilayah. Terutama di lokasi yang rawan kekurangan air bersih.
"Pembangunan sumur resapan ini merupakan hasil kajian pakar IPB. Mungkin ini juga jadi tabungan air bersih saat kemarau," kata Anwar beberapa waktu lalu.
Sumur Resapan, Dikritik di Era Anies, Dilanjutkan Heru Budi
Program sumur resapan dikritik oleh anggota dewan, khususnya dari PDIP dan PSI, yang saat itu menjadi oposisi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Kritik ini didasari kegunannya yang dianggap tidak signifikan mengurangi banjir.
Puncaknya DPRD DKI mencoret anggaran sumur resapan di APBD DKI 2022.
Setelah masa jabatan Anies Baswedan berakhir, Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono melanjutkan program sumur resapan. Pada 2023, anggaran sumur resapan hanya disetujui Rp1 miliar, setelah sebelumnya Dinas SDA DKI mengusulkan Rp19 miliar.
Sebelumnya pada 2021, anggaran sumur resapan Pemprov DKI mencapai sekitar Rp 400 miliar. Selama 2021, jumlah sumur resapan yang sudah dibangun mencapai sekitar 19 ribu titik dari target 26 ribu titik.
Pilihan Editor: Rocky Gerung hingga Haris Azhar Hadiri Kultum Kebangsaan BEM UI Bahas Dinasti Politik
