Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kantor Dispora DKI Jakarta Bakal Direnovasi Tahun Depan, untuk Sementara Pindah ke Gedung KNPI

image-gnews
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta Andri Yansyah (kiri) dan Pj Gubernur DKI  Jakarta Heru Budi Hartono (kanan) saat ditemui di Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar DKI Jakarta, Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa, 23 Mei 2023. TEMPO/Ami Heppy
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta Andri Yansyah (kiri) dan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono (kanan) saat ditemui di Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar DKI Jakarta, Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa, 23 Mei 2023. TEMPO/Ami Heppy
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan alokasi anggaran renovasi kantor Rp 100,011 miliar. Jumlah tersebut sudah masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2024.

“Anggaran yang ada DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) itu sekitar seratus miliar sebelas juta rupiah. APBD murni 2024,” kata Andri kepada TEMPO lewat panggilan suara WhatsApp, Senin, 20 November 2023.

Dia berkata renovasi kantor Dispora DKI di Jalan Jatinegara Timur, Jakarta Timur, menjadi alasannya berkantor sementara di gedung KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) di Rawamangun. Sebelum pindah, Andri menyampaikan akan dilakukan perbaikan kecil di gedung KNPI.

“Iya, di situ kan banyak kosong. Nah, memang tahun ini kami sudah merencanakan agar ada rehab-rehab sedikit di kantor tersebut. Kan, ada yang bocor, toiletnya juga ada yang enggak berfungsi,” ujarnya.

Dispora menyediakan anggaran sekitar Rp 20 juta untuk merehab gedung KNPI DKI Jakarta. Namun kegiatan tersebut menyebabkan munculnya poster yang menyatakan keberatan atas rencana pengambilalihan gedung.

“Kita anggarkan untuk rehab, di bawah Rp 20 juta, kecil, dibandingkan dengan gedungnya. Nah pada saat kami ingin melakukan rehab, ya cat-cat lah seakan-akan terkesan kami mengambil alih bahkan sudah ada poster-poster, padahal mah enggak,” katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kadispora DKI itu menegaskan tidak akan mengambil alih gedung Komite Nasional Pemuda Indonesia, melainkan berkantor sementara di gedung tersebut. Andri mengatakan gedung itu pun sebenarnya milik Dinas Pemuda dan Olahraga DKI. 

“Ingin sampaikan bahwa tahun 2024, Insya Allah, kantor Dinas Pemuda dan Olahraga akan direhab total. Jadi akan dibangun, sehingga Dinas Pemuda dan Olahraga harus mencari kantor selama pelaksanaan pembangunan rehab total itu berlangsung,” ucap dia.

Menurut Andri, Dispora DKI juga berencana merenovasi gedung KNPI pada 2025 mendatang agar bisa dipergunakan oleh organisasi-organisasi kepemudaan lain, sehingga benar-benar bisa terintegrasi dan memiliki manfaat untuk pengembangan generasi muda.

“Kan justru enak nanti KNPI berkantor bersama dengan Kadispora, jadi kan kita bisa diskusi untuk membahas program-program kepemudaan ke depan, untuk bisa bersinergi. Semuanya untuk kemajuan pemuda di Jakarta,” kata Andri.

Pilihan Editor: Bantah Ambil Alih Gedung KNPI di Rawamangun, Dispora DKI: Bangunan Itu Memang Punya Kami

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Heru Budi Klaim APBD Jakarta Paling Kecil Dibanding Daerah Lain

1 hari lalu

PLT Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono saat Konferensi Pers dalam acara Festival Seni Budaya Bagi Penyandang Disabilitas di Gedung Kesenian Jakarta (GKJ), Jakarta Pusat, 7 Agustus 2024. Heru mengatakan dari 2995 disabilitas, setengahnya sudah menerima Bansos, sisanya sedang didata. Kedepannya Heru berharap agar segera tercover. TEMPO/ILHAM BALINDRA
Heru Budi Klaim APBD Jakarta Paling Kecil Dibanding Daerah Lain

Penjabat Gubernur Gubernur Jakarta Heru Budi sebut APBD Jakarta terkecil di antara daerah-daerah lain. Mengapa?


Periksa 65 Saksi, KPK Dalami Proses Pengajuan hingga Pencairan Dana Hibah Jatim

9 hari lalu

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, memberikan keterangan kepada awak media terkait penangkapan oknum KPK gadungan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 25 Juli 2024. KPK melakukan penangkapan dan mengamankan 6 orang dan satu orang dinyatakan sebagai oknum pegawai KPK gadungan yang diduga melakukan pemerasan terhadap pegawai di Pemkab Bogor serta mengamankan uang sejumlah Rp300 juta, satu unit telepon genggam dan sebuah mobil. TEMPO/Imam Sukamto
Periksa 65 Saksi, KPK Dalami Proses Pengajuan hingga Pencairan Dana Hibah Jatim

KPK telah memeriksa 65 saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi dana hibah jatim.


Gedung Pancasila di Kementerian Luar Negeri Kembali Beroperasi usai Renovasi

21 hari lalu

Kantor Kementerian Luar Negeri RI. Sumber: TEMPO | Nabiila A
Gedung Pancasila di Kementerian Luar Negeri Kembali Beroperasi usai Renovasi

Gedung Pancasila di kompleks Kementerian Luar Negeri telah melalui proses pemugaran sejak September 2023.


Korupsi Dana Covid, Eks Kadis Kesehatan Sumut Dihukum 10 Tahun

23 hari lalu

Kadis Kesehatan Sumatera Utara Alwi Mujahit dan rekanannya, Robby Messa Nura menjadi tersangka korupsi penyelewengan dan mark-up pengadaan APD Covid-19 di Dinas Kesehatan Sumut Tahun Anggaran 2020. Foto Istimewa
Korupsi Dana Covid, Eks Kadis Kesehatan Sumut Dihukum 10 Tahun

Vonis eks Kadis Kesehatan Sumut Alwi Mujahit dalam perkara korupsi anggaran Covid-19 lebih ringan daripada tuntutan jaksa.


KPK Sebut Masih Ada 6.000 Aset Daerah NTB Belum Tersertifikasi

24 hari lalu

Kepala Satuan Tugas Pencegahan dan Penindakan Direktorat Koordinasi dan Supervisi wilayah V KPK, Dian Patria, usai sosialisasi di DPRD Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kamis, 15 Agustus 2024. TEMPO/Defara
KPK Sebut Masih Ada 6.000 Aset Daerah NTB Belum Tersertifikasi

Korsup V KPK mengungkap masih ada ribuan aset milik kabupaten/kota dan provinsi di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang belum tersertifikasi.


Kadispora OKU Selatan Abdi Irawan jadi Tersangka Korupsi Anggaran

29 hari lalu

Ilustrasi korupsi
Kadispora OKU Selatan Abdi Irawan jadi Tersangka Korupsi Anggaran

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Kadispora) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Abdi Irawan diduga korupsi Rp 640 juta


DPP KNPI Beri Penghargaan pada 13 Tokoh dan Kepala Daerah di KNPI Award 2024

39 hari lalu

Komjen. Pol. (Purn) Drs. Paulus Waterpauw, Menerima Penghargaan KNPI Award 2024, Penghargaan di berikan  oleh Ketua Umum DPP KNPI, Haris Pertama, di Hotel Sahid Jaya Jakarta, Sabtu 27 Juli 2024. Dok. KNPI
DPP KNPI Beri Penghargaan pada 13 Tokoh dan Kepala Daerah di KNPI Award 2024

Ketua Umum DPP KNPI, Haris Pertama, memberikan penghargaan kepada 13 tokoh dan kepala daerah yang dinilai peduli terhadap kemajuan pemuda di Indonesia.


Bobby Nasution Berdebat dengan Mahasiswa Soal Lampu Pocong, Apakah Itu?

40 hari lalu

Bobby Nasution. Foto: Diskominfo Kota Medan
Bobby Nasution Berdebat dengan Mahasiswa Soal Lampu Pocong, Apakah Itu?

Wali Kota Medan Bobby Nasution terlibat perdebatan dengan puluhan mahasiswa tergabung dalam Cipayung Plus. Salah satunya soal proyek "Lampu Pocong".


Geledah Kantor Wali Kota Hevearita untuk Usut Korupsi di Pemkot Semarang, KPK Sita Dokumen Perubahan APBD

51 hari lalu

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa koper keluar usai menggeledah Kantor Dinas Pendidikan Kota Semarang, Jumat, 19 Juli 2024. Foto: ANTARA/Zuhdiar Laeis
Geledah Kantor Wali Kota Hevearita untuk Usut Korupsi di Pemkot Semarang, KPK Sita Dokumen Perubahan APBD

KPK telah menggeledah sejumlah lokasi di Kota Semarang, yakni kantor Wali Kota Semarang dan rumah pribadi Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti.


Kemenkeu: RI Butuh Investasi Rp6.445 Triliun untuk Bangun Infrastruktur Kurun 2020-2024

52 hari lalu

Ubaidi Socheh Hamidi, Kepala Pusat Kebijakan Anggaran PendapatanBelanja Negara, Badan Kebijakan Fiskalnya.
Kemenkeu: RI Butuh Investasi Rp6.445 Triliun untuk Bangun Infrastruktur Kurun 2020-2024

Indonesia butuh investasi senilai Rp6.445 triliun untuk membangun infrastruktur dari tahun 2020 hingga 2024.