TEMPO.CO, Jakarta - Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) menuai kontroversi karena memuat pasal yang mengatur gubernur Jakarta dan wakilnya diangkat oleh presiden. RUU DKJ baru saja disahkan sebagai RUU inisiatif DPR dalam Rapat Paripurna DPR RI Selasa kemarin.
Sebelum masuk DPR, Pemprov DKI Jakarta bersama Kementerian Dalam negeri pernah menggelar konsultasi publik tentang draf RUU DKJ. Bertempat di Balai Kota DKI, Senin, 8 Mei 2023, uji publik melibatkan akademikus, anggota DPD RI, anggota DPRD DKI, pejabat Pemprov DKI, dan Masyarakat.
Dalam draf yang dibagikan saat itu, regulasi tentang jabatan gubernur Jakarta termuat di Bagian Ketiga, Pasal 29. “Gubernur dan Wakil Gubernur dipilih secara berpasangan melalui pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,” bunyi Pasal 29 ayat (3).
"Konsultasi publik adalah bentuk sinergi antara Pemprov DKI Jakarta dengan pemerintah pusat sekaligus memenuhi syarat dan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan," ujar Sekretaris Daerah DKI Jakarta Joko Agus Setyono pada Selasa, 9 Mei 2023 dikutip dari Berita Jakarta.
Sementara Sekjen Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro mengatakan konsultasi publik ini untuk menyerap pandangan sebagai masukan dalam penyusunan RUU Daerah Khusus Jakarta.
"Aspirasi dari kegiatan konsultasi publik ini akan dimasukkan di dalam RUU kekhususan Jakarta yang selanjutnya dibawa ke Kemenkopolhukam untuk diserahkan ke presiden untuk dibahas dalam rapat terbatas sebelum diajukan ke DPR RI untuk dibahas dan disahkan menjadi undang undang," katanya.
Beda di DPRD, Beda di DPR RI
Kritik terhadap RUU DKJ mengemuka usai disahkan sebagai RUU inisiatif DPR pada Selasa kemarin. Dari sembilan partai di parlemen, hanya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menolak RUU tersebut.
Pasal 10 menjadi salah satu pasal kontroverisal dalam RUU DKJ. Pada pasal itu tertulis Provinsi Daerah Khusus Jakarta dipimpin oleh gubernur dan wakil gubernur. Pada ayat (2) disebutkan gubernur dan wakil gubernur DKJ diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
Sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta ikut protes. Wakil Ketua DPRD DKI Rani Mauliani misalnya, ia meminta DPR RI mengusut siapa yang mengusulkan gubernur Jakarta diangkat oleh presiden dalam RUU DKJ.
“Gimana tidak lanjutnya? Terus alasan menaruh usul ini siapa? Kan harus diinvestigasi," ucap politikus Partai Gerindra itu di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Rabu, 6 Desember 2023.
Rani menuturkan DPRD DKI tidak mengetahui isi draf RUU DKJ sebelum akhirnya disahkan sebagai inisiatif DPR. Di sisi lain, kata dia, DPRD DKI tidak bisa protes langsung ke DPR RI. “Beda lembaga,” tuturnya.
Kolega Rani di Kebon Sirih, Gilbert Simanjuntak, menyuarakan hal serupa. Politikus PDIP itu menilai RUU DKJ tidak masuk akal karena memberi kewenangan besar terhadap presiden untuk mengangkat kepala daerah.
"Harusnya lewat amandemen UUD (untuk) memberi kekuasaan kepada presiden lebih luas termasuk mengangkat Gubernur," kata Gilbert dalam keterangan tertulis, Rabu, 6 Desember 2023.
Gilbert berpandangan apabila penunjukan Gubernur DKJ oleh presiden sebagai pertimbangan untuk efisiensi biaya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), maka hal ini tidak sebanding dengan daerah lain. Warga Jakarta yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) sekitar delapan juta, sementara di Provinsi lain ada yang memiliki jumlah DPT lebih dari 28 juta orang.
MUTIA YUANTISYA | AISYAH AMIRA WAKANG
Pilihan Editor: Bawaslu DKI Segera Umumkan Hasil Penyelidikan Dugaan Desa Bersatu Dukung Prabowo-Gibran
