TEMPO.CO, Tangerang Selatan - Massa terdiri dari puluhan orang yang menamakan diri Aliansi Mahasiswa Pamulang Bersatu (AMPB) kembali menggeruduk Kantor Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) pada Kamis 7 Desember 2023. Kali ini, unjuk rasa yang mereka gelar berujung ricuh.
Mereka terlibat saling dorong dengan anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan kepolisian karena memaksa masuk gedung. Massa kecewa lantaran Wali Kota Benyamin Davnie atau perwakilannya tidak ada yang ke luar menemui mereka.
"Ini aksi ketiga kami," ujar Arimansa Eko Putra, koordinator unjuk rasa itu saat ditemui di tengah aksi. Dia mengatakan, "Sebenarnya simpel, kami minta dipertemukan dan dibuka dialog terbuka sama Wali Kota Tangsel."
Menurut Eko, sejak unjuk rasa yang pertama, AMPB hanya diberikan janji untuk dipertemukan dengan Wali Kota Benyamin Davnie. Dia mencatat, janji di aksi yang pertama diberikan Kasat Intel Polres Tangerang Selatan. Janji saat aksi kedua datang dari Andi yang disebutnya dari bagian protokol Pemkot Tangsel.
Itu sebabnya, Eko menyatakan, pada aksi ketiga berujung ricuh. "Ini bukan bentuk kesewenangan kami rencanakan, bukan. Ini bentuk kekesalan teman-teman karena tidak digubris aspirasinya."
Kata Eko, Aliansi Mahasiswa Pamulang Bersatu akan terus menggelar aksi serupa jika memang permintaan mereka tidak dikabulkan. Di antara 12 butir tuntutan yang mereka bawa adalah persoalan pungutan liar di Dinas Sosial serta satu dinas yang berkantor di hotel.
"Kami minta dipertemukan kemudian meminta verifikasi terkait hal-hal terkendala di Tangsel," ujar Eko.
Apabila Wali Kota Benyamin Davnie tidak dapat menyelesaikan permasalahan itu, Eko menambahkan, lebih baik mengundurkan diri. Hal tersebut dinilainya pantas lantaran tidak becus memimpin.
Berikut ini 12 poin tuntutan Aliansi Mahasiswa Pamulang Bersatu yang dimaksud,
1. Meminta Wali Kota segera mengklarifikasi terkait Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang yang berkantor di hotel.
2. Mendesak wali kota untuk segera menindak tegas oknum pejabat yang melakukan pungli di jajaran Dinas Sosial Tangsel.
3. Meminta wali kota melakukan klarifikasi dan penanganan terjadinya PHK yang cukup besar secara kuantitas di Kota Tangerang Selatan.
4. Meminta BAPPEDA dalam hal perencanaan pembangunan Kota Tangerang Selatan yang transparansi dan terbuka untuk publik.
5. Meminta wali kota untuk menindaklanjuti terkait TPA Ilegal yang berwilayah di Pondok Ranji.
6. Meminta wali kota agar melakukan pembaruan terhadap 5.000 PJU yang telah mati.
7. Mendesak wali kota agar merealisasikan MISI Infrastruktur yang terkoneksi agar kemacetan teratasi.
8. Meminta wali kota untuk menindak Satpol PP yang melakukan pengacaman saat Demonstrasi AMPB Jilid I.
9. Meminta wali kota mendesak Satpol PP menertibkan parkiran liar sepanjang Jalan Siliwangi dan menutup prostitusi sepanjang Jalan Siliwangi dan Jalan Kodiklat.
10. Meminta wali kota mendesak Dinas Lingkungan Hidup mengganti atau rehabilitasi mobil operasional pengangkutan sampah atau mendesak menggantikan mobil yang baru selayak nya mobil operasional sesuai standar.
11.Meminta wali kota mendesak Dinas Perhubungan dalam menertibkan truk yang melintas di bawah jam operasional yaitu di bawah pukul 22.00 WIB.
12.Menuntut dengan tegas agar wali kota dan wakil wali kota menyelesaikan permasalahan di setiap dinas di Pemerintahan Kota Tangerang Selatan.
Pilihan Editor: RUU DKJ, Dekan IPDN Menilai Gubernur Ditunjuk Presiden Tidak Logis
