TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Tanfidziah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU DKI Jakarta Tahyudin Aditya menjelaskan ketiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden layak dan pantas dipilih oleh anggota NU. Mulai dari pasangan Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Ganjar Pranowo-Mahfud MD (GAMA), serta Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Hal itu disampaikannya dalam acara Muhasabah Akhir Tahun PWNU DKI Jakarta yang bertajuk Doa Bersama untuk Pemilu Damai dan Berkualitas 2024. Menurut Tahyudin, seluruh kandidat terlihat peduli dengan agama Islam. “Kami tahu komitmen para pemimpin ini jelas kebangsaannya,” ucapnya di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat pada Sabtu, 30 Desember 2023.
Ia menjelaskan komitmen kebangsaan seperti NU itu ada pada setiap kandidat. Di paslon nomor urut satu, misalnya, ada sosok Muhaimin atau Cak Imin yang memiliki riwayat di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sedangkan, di paslon nomor urut tiga ada sosok Mahfud MD. Keduanya merupakan warga NU.
Sedangkan pada nomor urut dua, yakni Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, ia melihat pasangan yang berkomitmen untuk bangsa. “Di paslon dua, walaupun tidak warna NU tapi komitmen terhadap kebangsaan itu kuat,” ucapnya.
Oleh karena itu, Tahyudin berujar anggota NU dapat memilih dan mendukung salah satu paslon, tapi tidak membawa atas nama kelembagaan. Sebab, kata dia, NU sebagai suatu organisasi telah memiliki aturan yang jelas untuk tidak menggunakan politik praktis. Namun, hal itu tak masalah jika mereka memberikan dukungan atas nama pribadi.
Akhir-akhir ini, ia melihat fenomena di mana para anggota terlibat sebagai Tim Kemenangan Nasional atau TKN. Bahkan menurutnya, para anggota secara kreatif membentuk relawan-relawan yang berkarakter NU.
“Misalnya contoh ada Sorban NU (Sahabat Prabowo-Gibran Nusantara) atau Jaga NU - Jaringan Ganjar Nusantara, kalau AMIN banyak, itu identik ke arah NU tapi secara struktur tidak boleh. Ini artinya warna PBNU jelas di tiga calon, ada semua,” kata dia.
Dengan begitu, ia menyatakan pengurus PWNU DKI Jakarta tidak melarang hak politik anggota. Mereka berkomitmen untuk menciptakan Pemilu yang damai, adil, tertib, dan aman. Sebab NU tetap mendukung politik kebangsaan bukan politik praktis.
Menurut Tahyudin, selama ini belum ada peringatan atas pelanggaran kampanye atau pemilu yang diberikan oleh Bawaslu kepada PWNU DKI Jakarta. “Alhamdulillah tidak pernah, dan komitmen kami, kami jaga betul.” ujarnya.
Pilihan Editor: Rekap Dugaan Pelanggaran Pemilu Gibran di DKI, Bagi-Bagi Susu di CFD hingga Pelibatan Anak
