TEMPO.CO, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum atau KPU sudah menggelar 2 kali debat capres dan 1 kali debat cawapres. Malam ini, debat cawapres ke 2 akan hadir malam nanti, 21 Januari 2024.
TEMPO menemui beberapa warga di kegiatan car free day atau CFD Jakarta di sekitar kawasan MH.Thamrin sampai Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, hari ini, yang diantaranya ada karyawan swasta, pensiunan Jasa Marga, dan pensiunan Aparatur Sipil Negara atau ASN.
Erlina Aulia, 47 tahun yang bekerja sebagai karyawan swasta, mengaku belum mempunyai pilihan setelah menonton 3 rangkaian debat capres-cawapres. “Belum ada sih ya, soalnya masih abu-abu aja gitu belum kelihatan program yang mau dibuat buat rakyat kecil itu apa,” kata Erlina saat ditemui di lokasi CFD, Ahad, 21 Januari 2024.
Berbeda dengan Erlina, Prames Wara 28 tahun, mengaku sudah sejak awal menentukan pilihannya, namun permasalahannya ada di partai pengusung. Wara juga tidak begitu terpengaruh adanya debat capres-cawapres yang diselenggarakan KPU. “Prefer ke siapa gitu udah ada ya tapi saya kurang sreg sama partainya,” jelas Wara.
Pendapat terakhir datang dari Jarwadi Joyo Diporo, 69 tahun, seorang pensiunan BUMN Jasa Marga, dan pensiunan ASN yang berusia 72 tahun, yang enggan disebut namanya.
Menurut Jarwadi, debat capres-cawapres ini hanya sebatas basa-basi, karena dirinya mengaku sudah mengetahui bagaimana kualitas para pasangan calon. “Mau dibolak-balik gimana juga udah tahu,” kata Jarwadi yang menjelaskan dengan lantang pilihannya adalah pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Jawaban berbeda dikatakan oleh pensiunan ASN, 72 tahun, yang tidak ingin disebutkan namanya. Meski dia juga sudah menentukan pilihannya sejak awal, namun tujuan debat capres-cawapres ini seharusnya menjadi ajang pencerahan agar masyarakat bisa mengetahui cara setiap pasangan calon mengatasi permasalahan bangsa dari aspek-aspek tertentu. “Tapi realita kan yang muncul kayak teka-teki silang (tts),” katanya.
Pilihan Editor: Menteri Azwar Anas: ASN yang di Daerah Tertinggal Bisa Cepat Naik Jabatan