TEMPO.CO, Jakarta - Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus menggelar sidang kasus korupsi pengadaan tanah di Kelurahan Pulo Gebang untuk program DP Nol Rupiah dengan terdakwa Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Corneles Pinontoan Yoory; Direktur PT Adonara Propertindo, Tommy Adrian; dan pemilik manfaat PT Adonara Propertindo, Rudy Hartono Iskandar.
Sidang dengan agenda pemeriksaan saksi hari ini dihadiri oleh tiga saksi, yaitu Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi; bekas Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Periode 2014-2019, Tri Wisaksana; dan Ichwan Zayadi.
Di persidangan, Prasetyo mengaku tidak mengetahui secara detail permasalahan yang menyeret perusahaan BUMD Sarana Jaya dalam menjalankan program DP Nol Rupiah yang diinisiasi oleh Gubernur DKI Jakarta saat itu Anies Baswedan.
"Yang saya ketahui mengenai penyertaan modal. Kebetulan di dalam kepemimpinan Banggar itu kolektif kolegial," katanya pada Senin, 22 Januari 2024.
Pras sapaan akrab Prasetyo menjadi saksi kasus korupsi pengadaan tanah untuk proyek rumah DP Nol Rupiah lantaran pada saat itu ia menjabat sebagai Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta.
Pras berdalih tidak terlalu mengikuti permasalahan tersebut karena pada saat pembahasan anggaran untuk program DP Nol Rupiah, pihaknya menentang dan tidak menyetujuinya. "Karena buat Fraksi kami PDI Perjuangan kok pada saat itu tidak rasional rumah DP Nol Rupiah. Dasarnya dari mana, dasarnya apa," ujarnya.
Politisi PDIP ini menegaskan tidak mengetahui aliran dana yang sudah dianggarkan untuk pengadaan tanah program DP Nol Rupiah.
Sidang kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulogebang, Jakarta Timur ini digelar sekitar pukul 12.00, berakhir pukul 13.20 dan dilanjutkan kembali pukul 14.30 dan berakhir pukul 15.20.
Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada April 2023 lalu.
Dalam kesempatan itu, dia mengklaim tidak terlibat kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulogebang, Jakarta Timur yang tengah diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.
Pras berdalih pengadaan lahan tersebut merupakan bagian dari program rumah DP Nol Rupiah dari eks Gubernur Anies Baswedan yang ditentang fraksinya, yaitu PDIP.
Selain itu, dia mengatakan tidak terlibat dalam rapat pembahasan pengadaan lahan di Pulogebang tersebut. Sehingga, menurut dia, dirinya tidak terlalu eksis dalam pengambilan keputusan.
“Kalau enggak salah Pak Taufik, Pak Sani. Karena Fraksi PDI Perjuangan jelas-jelas menolak rumah DP nol rupiah tersebut,” katanya saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Selasa, 11 Apri 2023.
Pilihan Editor: Rumah DP Nol Rupiah Tersandung Kasus Korupsi Dirut Sarana Jaya
