TEMPO.CO, Jakarta - Konflik antara pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) kembali pecah pada Kamis, 25 Januari 2024 pada pukul 16.00 WIT. Informasi tersebut disampaikan oleh juru bicara TPNPB OPM Sebby Sambon yang mengatakan bahwa telah terjadi serangan terhadap markas kelompoknya di Maybrat, Papua Barat.
Sebby mengatakan, pasukan TNI menggunakan bom mortar untuk menghancurkan markas pertahanan Wakil Panglima TPNPB-OPM Papua Barat itu. Akibatnya, lima rumah mengalami kerusakan akibat serangan tersebut.
“Tidak ada korban pihak TPNPB,” klaim Sebby Sambom melalui keterangan tertulis yang dibagikannya pada Ahad, 28 Januari 2024.
OPM juga mengklaim telah menembak mati satu anggota TNI sebagai perlawanan dari serangan bom yang menghancurkan markas TPNPB. “Justru yang korban adalah pihak militer Indonesia yaitu satu orang TNI yang berhasil ditembak mati oleh wakil komandan operasi Kodap IV Sorong Raya, yakni Letnan Satu Manfred Faten,” ujar Sebby.
Di sisi lain, kontak bersenjata juga dikabarkan terjadi di Titigi, Kabupaten Intan Jaya, Papua pada 26 Januari 2024. Panglima Undius Kogeya mengklaim TPNPB Komando Daerah Pertahanan VIII Intan Jaya telah menyerang pos militer dan polisi. Namun, informasi itu dibantah oleh Kasatgas Hubungan Masyarakat Operasi Damai Cartenz AKBP Bayu Suseno.
“Situasi Papua secara umum masih aman,” kata Bayu dihubungi Tempo melalui pesan singkat pada Ahad, 28 Januari 2024.
Bayu juga membantah klaim Panglima Undius Kogeya yang mengatakan ada anggota TNI ditembak mati oleh TPNPB pada 25 Januari 2024 di Titigi, Intan Jaya, belum dievakuasi. “Tidak ada jenazah TNI. Nihil (tidak ada korban),” kata Bayu.
Terbaru, Aparat TNI Satuan Tugas Batalyon Infanteri 133/Yudha Sakti berhasil menguasai markas TPNPB-OPM Kodap IV/Sorong Raya atau Kelompok Kriminal bersenjata (KKB) pimpinan Manfred Fatem di Dusun Sagu, Aifat Timur Jauh, Kabupaten Maybrat - Papua Barat Daya.
Dansatgas Yonif 133/Yudha Sakti Letkol Inf Andhika Ganessakti dalam keterangan menjelaskan, pasukan yang terdiri atas dua tim Mobile Sakti pimpinan Sertu Dega Jandri Folanda dan Serda Dimas Nuhali Pardosi berhasil menguasai dan menduduki markas kelompok KKB pimpinan Manfred Fatem setelah beberapa hari melaksanakan patroli dan ambush (penyergapan).
“Ya memang berita ini benar, pasukan kami telah menguasai markas KKB,” kata Andhika seperti dikutip dari ANTARA.
Andhika mengungkapkan bahwa kelompok tersebut berhasil lolos dari sergapan pasukan TNI. Meski begitu, markasnya telah berhasil dikuasai dan sudah dihancurkan. Dalam operasi tersebut, pasukan Yudha Sakti juga mengamankan dan menyita sejumlah barang bukti. Mulai dari bendera, amunisi senjata api, teleskop, solar cell, dan lain sebagainya.
Lantas, bagaimana jejak konflik antara TNI dan kelompok OPM di Papua? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.
Jejak konflik TNI vs OPM
Berdasarkan Jurnal Ilmu Kepolisian yang berjudul ‘Upaya Indonesia Mencegah Konflik Papua dengan Pendekatan Mediasi Humanistik’, konflik di Papua telah terjadi sejak 1945, yakni pada awal kemerdekaan. Saat itu, terjadi perebutan atas wilayah Papua dengan melibatkan pemerintah Indonesia yang baru merdeka.
Pada 1965, terbentuklah Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang merupakan organisasi perlawanan terhadap pemerintah Indonesia. Adapun tujuan organisasi tersebut adalah untuk memerdekakan Papua dari kekuasaan Indonesia.
Hingga kemudian pada tahun 2002, dilakukan konferensi di Papua yang dipelopori oleh aktivitas-aktivitas kemanusiaan melalui Peace Conference in West Papua guna membicarakan masalah di Papua. Sejak saat itu, proses perjuangan kemerdekaan Papua beralih dari yang awalnya violent struggle menjadi nonviolent struggle.
Kehadiran OPM dan gerakan memerdekakan diri ini menjadi perhatian khusus pemerintah Indonesia. Berbagai kebijakan pun telah dilakukan untuk meredamnya. Sayangnya, hal tersebut belum bisa meredam konflik yang terjadi antara pemerintah melalui perantara TNI dengan OPM.
Adapun beberapa kebijakan untuk mengatasi konflik di Papua adalah mengizinkan pengibaran bendera kemerdekaan West Papua pada masa Presiden Abdurrahman Wahid, pembentukan Majelis Rakyat Papua (PPA) dan mendorong penerapan UU Otonomi Khusus oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selain itu, ada juga pembebasan tapol dan membuka akses bagi jurnalis asing untuk memasuki Papua yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo.
Berdasarkan catatan Tempo, Kepolisian Daerah Papua pernah memetakan enam Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang selama ini aktif melakukan gangguan keamanan di wilayah pegunungan Papua. Kapolda Papua Irjen Mathius Fakhiri menyebut enam kelompok KKB itu terdapat di wilayah Kabupaten Puncak, Intan Jaya, dan Nduga.
"Kelompok ini sebetulnya kelompok besar, namun yang aktif selama ini ada enam kelompok. Mereka melakukan aktivitas di daerah Ilaga dan Beoga Kabupaten Puncak, Sugapa Kabupaten Intan Jaya dan di daerah Nduga," kata Fakhiri di Timika, Ahad, 2 Mei 2021.
Konflik bersenjata ini ditengarai oleh adanya penolakan terhadap pembangunan patung Yesus Kristus di Distrik Sugapa oleh TPNPB-OPM. Kepala Satgas Humas Operasi Damai Cartenz 2024 Ajun Komisaris Besar Bayu Suseno mengatakan penolakan pembangunan patung tersebut dilakukan dengan propaganda adanya bahan peledak di dalam patung tersebut.
“Mereka juga membuat propaganda bahwa Blok Wabu akan dibuka untuk area tambang,” kata Bayu.
Adapun juru bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom membantah tudingan milisinya disebut membuat propaganda perihal adanya bahan peledak dalam pembangunan patung Yesus Kristus ataupun pembukaan Blok Wabu untuk area tambang.
Dia menegaskan bahwa itu semua fakta, bukan propaganda. “Mereka para TNI-Polri ingin memusnahkan kami di Sugapa,” kata Sebby. “Mereka juga ingin membuka Blok Wabu untuk mencuri sumber daya milik orang Papua,” tambahnya.
RADEN PUTRI | TIM TEMPO
Pilihan Editor: Konflik di Papua Kembali Memanas, Ini Daftar Panglima OPM yang Tewas
