TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis menyatakan relawan Jokowi telah mencabut laporan polisi terhadap Butet Kartaredjasa. Sebelumnya, seniman monolog asal Yogyakarta itu dilaporkan ke Polda DI Yogyakarta oleh Projo alias Pro Jokowi karena melontarkan pantun yang dianggap sebagai ujaran kebencian saat kampanye Ganjar-Mahfud di Kulon Progo.
"Pencabutan ini tentu harus diapresiasi, tapi yang paling penting adalah jangan hanya laporan pada Butet Kartaredjasa," kata Todung di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, Senin, 5 Februari 2024.
Ia mengatakan tidak boleh ada kriminalisasi kepada mereka yang menyampaikan kritik dan berpendapat. Menurut dia, penyampaian kritik dan pendapat adalah bagian dari kebebasan berekspresi. "Dan itu tidak boleh dilakukan di negara demokratis, karena itu membunuh kebebasan berekspresi," ujarnya.
Todung Mulya Lubis meminta kepada polisi untuk tidak memproses laporan yang dalilnya karena pendapat atau kritik yang disampaikan seseorang. Ia menilai kepolisian memiliki kewajiban untuk tidak memproses laporan tersebut.
Butet Kartaredjasa menanggapi pencabutan laporan atas dirinya itu. "Menkominfo (Budi Arie) itu sudah mengurangi beban polisi. Polisi kan kerjaannya banyak," katanya melalui Zoom, Senin, 5 Februari 2024.
Budayawan kawakan ini juga bicara soal Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang meminta agar laporan terhadapnya dicabut. Ia menilai jika Jokowi mencoba mengingatkan relawannya supaya tidak sibuk cari muka dan menjadi penjilat.
Butet juga mengatakan agar polisi mencabut laporan serupa yang telah menjerat banyak orang. "Semua yang didiskriminasi, mereka yang berjuang untuk demokrasi dan konstitusi, yang dipolisikan harusnya dicabut," ucapnya.
Sebab, kata dia, semua rakyat Indonesia adalah teman Jokowi, bukan Butet saja. Meski laporan polisinya sudah dicabut, Butet menyebut tidak menyesal atas penyampaian pendapatnya itu. "Kalau saya geger otak, sakit jiwa, saya menyesal. Orang saya sehat, konsisten toh," kata Butet.
Pilihan Editor: Puluhan Massa Orasi di Depan Kantor YLBHI dan KontraS, Minta Isu Pemakzulan Jokowi Dihentikan
