TEMPO.CO, Jakarta - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI mengecam upaya intimidasi terhadap sivitas akademika di berbagai perguruan tinggi maupun organisasi masyarakat sipil. Menurut catatan YLBHI, intimidasi terus terjadi. “Intensitasnya semakin meningkat,” kata Ketua YLBHI, Muhammad Isnur, saat dihubungi pada Rabu, 7 Februari 2024.
YLBHI mencatat ada berbagai peristiwa intimidasi menjelang Pemilu 2024 ini. Di antaranya, dugaan mobilisasi aparat kepolisian untuk mendatangi para dosen dan rektor kampus. Modusnya dengan mewawancarai mereka untuk mendapat tanggapan positif tentang kinerja Presiden Joko Widodo atau Jokowi selama menjabat.
Guru besar Universitas Indonesia (UI), Harkristuti Harkrisnowo, juga mengaku mendapat intimidasi dari orang yang mengaku alumni UI lewat pesan WhatsApp. Terakhir, YLBHI mencatat ada serangan dan intimidasi terhadap konsolidasi dan diskusi yang dilakukan oleh organisasi mahasiswa di Universitas Trilogi, Kalibata, Jakarta Selatan.
Mahasiswa yang tergabung dari berbagai universitas itu mulanya akan menggelar rapat konsolidasi bertajuk ‘Pemilu Curang dan Pemakzulan Presiden Jokowi’. Namun, saat hari konsolidasi mereka diduga didatangi oleh orang yang tidak dikenal yang ditengarai adalah preman.
Tak lepas dari sasaran, kantor YLBHI juga sempat didemo oleh orang yang mengatasnamakan Forum Masyarakat Pemuda Mahasiswa Indonesia Timur Cinta NKRI. Pada Senin, 5 Februari 2024 lalu, massa aksi membawa poster berisi tuntutan mereka. Menurut mereka, YLBHI dinilai akan menghancurkan negara.
Isnur menghormati aksi tersebut sebagai bentuk menyampaikan pendapat. Namun, ia melihat aksi itu sebagai bentuk rangkaian yang sama dari serangan dan intimidasi yang diterima mahasiswa.“Kami melihat ini ada rangkaian yang sama dengan serangan dan intimidasi terhadap konsolidasi mahasiswa di Kalibata,” ucap Isnur.
Menurut Isnur, aksi yang dilakukan di depan kantor YLBHI merupakan upaya massa untuk membangun stigma dan mendiskreditkan kerja-kerja masyarakat sipil dalam membangun prinsip tata negara. “YLBHI melihat bahwa upaya intimidasi ini adalah bagian dari pembungkaman terhadap hak warga negara untuk melakukan pengawasan dan koreksi terhadap praktik kecurangan pemilu,” kata Isnur.
Isnur menilai intimidasi tersebut tidak lepas dari kritik keras publik terhadap keberpihakan dan penyalahgunaan kewenangan oleh Presiden Jokowi dalam Pemilu 2024, pasca putranya Gibran Rakabuming Raka diusung sebagai calon wakil presiden.
Pilihan Editor: YLBHI Desak Jokowi, Kapolri, hingga Bawaslu untuk Hentikan Intimidasi terhadap Masyarakat atas Kecurangan Pemilu
