Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Cegah Teroris, Tito Minta BNPT Buat Program untuk yang Terpapar Paham Takfiri dan Jihadi

Reporter

image-gnews
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat ditemui usai acara pemberian penghargaan insentif fiskal kepada pemerintah daerah di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta pada Selasa, 3 Oktober 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat ditemui usai acara pemberian penghargaan insentif fiskal kepada pemerintah daerah di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta pada Selasa, 3 Oktober 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Iklan

TEMPO.CO, JakartaPelaksana Tugas Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Muhammad Tito Karnavian mengatakan Indonesia bebas serangan teroris pada 2023. Namun, ia meminta seluruh pihak tetap waspada karena kelompok teroris masih bergerak aktif.

“Komunitasnya masih tetap ada dan mereka terus bekerja, membangun jejaring,” ujar Tito Karnavian saat acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) 2024 di Jakarta, Selasa, 20 Februari 2024.

Tito menyarankan BNPT membuat program pencegahan yang lebih sistematis berbasis keilmuan. Ia menilai perlu adanya program yang disesuaikan dengan tingkatan terpapar seseorang dengan terorisme.

“Yang pertama saya lihat, program untuk para rekruter, mereka yang sudah terekspos paham takfiri dan salafi jihadi (ideologi yang mengarah kepada terorisme), maka dibuat program deradikalisasi, yaitu mereka yang sudah radikal dinetralisir kembali menjadi moderat,” ucap mantan Kepala BNPT ini.

Untuk kelompok yang rentan terpapar terorisme, yakni perempuan, remaja, dan anak-anak, perlu program kontraradikalisasi. “Tujuannya apa? Untuk membuat mereka kebal, supaya mereka divaksin, supaya mereka tidak terkena paham radikal itu dan menolak bahkan aktif menolak paham radikal itu,” katanya.

Mantan Kapolri ini menyebut soal program netralisir ideologi terorisme dengan cara menyebarkan ideologi tandingan seperti ideologi Islam Nusantara, Pancasila, kebhinekaan, dan pluralisme.

“Ini bisa juga mengajak para akademisi yang paham, yang mengerti tentang keilmuan mereka. Bisa juga yang paling efektif adalah mengundang internal karena mereka memiliki budaya percaya orang dalam,” ucap Tito.

Selain itu, dia menyarankan program netralisir saluran penyebaran paham terorisme, terutama di internet. Dia mengambil contoh pengerahan anak-anak muda di Arab Saudi yang mahir teknologi informasi dan paham media sosial untuk melakukan patroli internet.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Yang terakhir adalah program untuk mengatasi konteks. Kalau daerah itu memang masalahnya masalah ekonomi; kembangkan ekonomi, cari pekerjaan. Kalau itu masalahnya dendam seperti di Poso, harus banyak program rekonsiliasi,” sambung Tito.

Rakernas BNPT 2024 mengusung tema “Melindungi Perempuan, Anak, dan Remaja dari Ideologi Radikal Terorisme untuk Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan slogan “BNPT Hadir untuk Perempuan, Anak, dan Remaja Indonesia”.

Dalam sambutannya, Kepala BNPT RI Rycko Amelza Dahniel mengatakan Indonesia terbebas dari serangan terorisme secara terbuka sepanjang tahun lalu. “Alhamdulillah, sepanjang tahun 2023, tidak ada satu pun serangan teroris secara terbuka yang terjadi di Indonesia atau zero terrorist attack,” kata Rycko.

Namun demikian, Rycko mengingatkan seluruh pihak untuk tetap waspada. Ia mengibaratkan fenomena nihil serangan teroris ini dengan teori gunung es, yakni tidak muncul di permukaan bukan berarti tidak ada pergerakan di bagian bawah.

“Di bawah permukaan terjadi peningkatan konsolidasi dan proses radikalisasi,” katanya.

Pilihan Editor: Ketika Penggugat Rocky Gerung Tak Punya Ahli, Saksi Fakta dan Hanya Lampirkan UU sebagai Bukti

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Polisi Perpanjang Operasi Madago Raya di Poso untuk Cegah Radikalisme

23 jam lalu

Personel Satgas Operasi Madago Raya Polda Sulteng melaksanakan razia kendaraan di Poso, Sabtu, 13 Juli 2024. Foto: ANTARA/HO-Humas Polda Sulteng.
Polisi Perpanjang Operasi Madago Raya di Poso untuk Cegah Radikalisme

Polda Sulawesi Tengah memperpanjang Operasi Madago Raya pada tahap ketiga untuk mencegah radikalisme dan terorisme


Taufiq Kiemas Meraih CNN Awards 2024, Ini Profil Suami Megawati

2 hari lalu

Taufiq Kiemas pertama kali mengenal Megawati saat mereka menjadi aktivis di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan bergabung di
Taufiq Kiemas Meraih CNN Awards 2024, Ini Profil Suami Megawati

Taufiq Kiemas meraih penghargaan Extraordinary Devotion to Unity and Nationalism dari CNN Awards 2024. Ini kiprah suami Megawati Soekarnoputri.


Mendagri Tito Karnavian Minta Kepala Daerah Pakai Produk Dalam Negeri

4 hari lalu

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian (kiri), Ketua KPK sementara, Nawawi Pamolango dan Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi, Agustina Arumsari (kanan), seusai menandatangani Surat Edaran Bersama penguatan APIP dalam Rakornas Penguatan Komitmen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dalam Pemberantasan Korupsi, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Senin, 8 Juli 2024. KPK, Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan berkomitmen untuk memperkuat peran dan kapasitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) meningkatkan kapasitas, penguatan kelembagaan, pengendalian dan pengawasan serta koordinasi pencegahan korupsi. TEMPO/Imam Sukamto
Mendagri Tito Karnavian Minta Kepala Daerah Pakai Produk Dalam Negeri

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, meminta seluruh kepala daerah di Indonesia untuk menggunakan produk dalam negeri untuk memajukan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia.


Kata Mendagri Soal Netralitas ASN dalam Pilkada 2024

4 hari lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat memberikan keterangan kepada awak media di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis 2 Mei 2024. ANTARA/HO-Puspen Kementerian Dalam Negeri
Kata Mendagri Soal Netralitas ASN dalam Pilkada 2024

Mendagri mengatakan pihaknya akan mengaktifkan aparat pengawas internal pemerintah untuk menjaga netralitas ASN di Pilkada 2024.


BNPT-KemenPPPA Berkolaborasi Lindungi Perempuan dan Anak dari Terorisme

4 hari lalu

Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI) Bangbang Surono, (kiri) dan  Plt. Sekretaris Kemen PPPA Titi Eko Rahayu (kanan) menandatangani nota kesepahaman kerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dalam upaya *lindungi perempuan dan anak. di Hotel Sofyan Jakarta Rabu 10 Juli 2024
BNPT-KemenPPPA Berkolaborasi Lindungi Perempuan dan Anak dari Terorisme

Aksi teror kian banyak melibatkan perempuan dan anak untuk menjadi pelaku propaganda dan perekrut aktif.


Mendagri Apresiasi Pemprov Sumut Alokasikan Dana Hampir Rp 1 triliun untuk Pilkada 2024

4 hari lalu

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian bersama wakil ketua KPK, lexander Marwata, memberikan keterangan kepada awak media seusai mengikuti Rakornas Penguatan Komitmen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dalam Pemberantasan Korupsi, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Senin, 8 Juli 2024. KPK, Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan berkomitmen untuk memperkuat peran dan kapasitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) meningkatkan kapasitas, penguatan kelembagaan, pengendalian dan pengawasan serta koordinasi pencegahan korupsi. TEMPO/Imam Sukamto
Mendagri Apresiasi Pemprov Sumut Alokasikan Dana Hampir Rp 1 triliun untuk Pilkada 2024

Pemprov Sumut telah mengalokasikan dana hibah sebanyak Rp 999 miliar untuk Pilkada 2024.


Mendagri Minta Pemda di Sumatra Segera Cairkan Anggaran Pilkada Serentak 2024

4 hari lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan pendapat dan pandangan pemerintah saat mengikuti rapat kerja dengan Badan legislasi DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Rapat tersebut membahas kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dan pembahasan akan dilanjut di tingkat panitia kerja (Panja) mulai besok serta menargetkan disahkan pada 4 April 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Mendagri Minta Pemda di Sumatra Segera Cairkan Anggaran Pilkada Serentak 2024

Mendagri Tito Karnavian menemukan ada beberapa daerah yang belum mencairkan anggaran untuk Pilkada Serentak.


Mendagri Tito Karnavian Minta ASN Jaga Netralitas Jelang Pilkada Serentak

4 hari lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Mendagri Tito Karnavian Minta ASN Jaga Netralitas Jelang Pilkada Serentak

Netralitas ASN menjelang hingga selama proses pemilu telah diatur dalam berbagai regulasi.


Mendagri Minta Pemda di Sumatera Bantu Tingkatkan Partisipasi Pemilih Pilkada Serentak

5 hari lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat memberikan keterangan kepada awak media di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis 2 Mei 2024. ANTARA/HO-Puspen Kementerian Dalam Negeri
Mendagri Minta Pemda di Sumatera Bantu Tingkatkan Partisipasi Pemilih Pilkada Serentak

Kemendagri telah menyerahkan DP4 Pilkada serentak seluruh provinsi di Sumatera. Jumlah pemilih mencapai 43 juta orang.


Mendagri Sebut Pilkada Serentak 2024 sebagai Sejarah Baru Bagi Indonesia

5 hari lalu

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian bersama wakil ketua KPK, lexander Marwata, memberikan keterangan kepada awak media seusai mengikuti Rakornas Penguatan Komitmen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dalam Pemberantasan Korupsi, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Senin, 8 Juli 2024. KPK, Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan berkomitmen untuk memperkuat peran dan kapasitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) meningkatkan kapasitas, penguatan kelembagaan, pengendalian dan pengawasan serta koordinasi pencegahan korupsi. TEMPO/Imam Sukamto
Mendagri Sebut Pilkada Serentak 2024 sebagai Sejarah Baru Bagi Indonesia

Sejak zaman reformasi, Indonesia belum pernah menyelenggarakan Pilkada serentak dengan model bersamaan dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.