Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Studi Demokrasi Rakyat Lapor ke KPK soal Korupsi Dana Hibah Pertanian yang Diduga Libatkan Anggota DPR

Reporter

image-gnews
Logo KPK. Dok Tempo
Logo KPK. Dok Tempo
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah orang yang menamakan diri Studi Demokrasi Rakyat melaporkan dugaan korupsi dana hibah pertanian yang diduga melibatkan anggota DPR berinisial MHA ke KPK. Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat, Hari Purwanto mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat 23 Februari 2024.

Pelaporan ini terkait dengan dugaan korupsi pemotongan dana bantuan hibah pertanian yang berasal dari Dana Aspirasi Dewan yang mencapai Rp 2 miliar. "Hari ini saya Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat mengadukan ke KPK terkait masalah dugaan korupsi bantuan hibah pertanian tahun 2023 yang terjadi di Kabupaten Garut dan Kabupaten Tasikmalaya," kata Hari Purwanto.

Terduga lain yang juga dilaporkan adalah empat staf ahli MHA yang melakukan pemotongan dana bantuan hibah sebelum turun ke Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di Kabupaten Garut dan Tasikmalaya. "Jadi uang itu sebelum turun ke Gapoktan dipotong melalui BJB. Terus diteruskan melalui staf dan tenaga ahli. Jadi, ini atas perintah dari dari anggota DPR tersebut," katanya.

Dugaan korupsi tersebut berasal dari dana aspirasi untuk Program Bantuan Jalan Usaha Tani (JUT). Selain itu juga dari dana program Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tani (RJIT) pada 2023.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Aura Aulia (Magang)

Pilihan Editor: Kasus Korupsi Pengadaan APD di Kemenkes, KPK Panggil Direktur PT Daekyung Glotech Indah

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Respons Parpol hingga KPK Soal Pembentukan Pansus Haji DPR

2 menit lalu

Jemaah haji melakukan tawaf ifadah mengelilingi Ka'bah di Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi, Kamis, 20 Juni 2024. Jemaah haji melakukan tawaf ifadah yang menjadi rukun haji usai melakukan wukuf di Arafah dan lempar jamrah di Jamarat. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Respons Parpol hingga KPK Soal Pembentukan Pansus Haji DPR

Zulhas menilai Pansus Haji DPR sebaiknya dibentuk setelah seluruh jemaah haji Indonesia kembali ke Tanah Air.


Eks Penyidik KPK Ungkap Mati dan Hidupnya Kasus Harun Masiku Karena Intervensi Politik

1 jam lalu

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas BEM Indonesia menggugat, melakukan aksi unjuk rasa dengan membentang poster bergambar buronan Harun Masiku, di depan gedung KPK, Jakarta, Selasa, 29 Agustus 2023. Dalam aksi damai ini mereka mendesak KPK segera menangkap buronan tersangka tindak pidana korupsi yang masuk dalam DPO, politisi PDIP Harun Masiku pemberi suap kepada Komisioner KPU, Wahyu Setiawan. TEMPO/Imam Sukamto
Eks Penyidik KPK Ungkap Mati dan Hidupnya Kasus Harun Masiku Karena Intervensi Politik

Eks penyidik KPK yang juga Ketua IM57+ Institute M.Praswad Nugraha menyatakan kasus Harun Masiku dipengaruhi intervensi politik.


Aktivis Antikorupsi dan Masyarakat Sipil Dorong Sudirman Said Maju Capim KPK, Ini Alasannya

1 jam lalu

Sudirman Said. dok.TEMPO
Aktivis Antikorupsi dan Masyarakat Sipil Dorong Sudirman Said Maju Capim KPK, Ini Alasannya

Sudirman Said didorong sejumlah pihak seperti aktivis antikorupsi dan masyarakat sipil maju capim KPK. Targetnya, benahi KPK.


Kritik Pencabutan Larangan Prajurit Berbisnis di Draf Revisi UU TNI, Setara Desak DPR Tunda Pembahasannya

1 jam lalu

Ilustrasi TNI. dok.TEMPO
Kritik Pencabutan Larangan Prajurit Berbisnis di Draf Revisi UU TNI, Setara Desak DPR Tunda Pembahasannya

Setara Institute menyoroti sejumlah pasal dalam revisi UU TNI di antaranya pasal 39 soal pencabutan larangan berbisnis


Noda Hitam di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ini Sejarah KKP Bentukan Gus Dur

12 jam lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo
Noda Hitam di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ini Sejarah KKP Bentukan Gus Dur

Gus Dur melalui Keppres No.355/M Tahun 1999 mengangkat Sarwono Kusumaatmadja sebagai Menteri Eksplorasi Laut atau Kementerian Kelautan dan Perikanan.


Dulu Kalah dari Firli Bahuri, Eks Dirtipikor Bareskrim Ike Edwin Daftar Capim KPK Lagi

23 jam lalu

Tangkapan Layar - Mantan Staf Ahli Kapolri Irjen Pol. (Purn) Ike Edwin saat menjadi pemateri di Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Lampung, Rabu, 11 Desember 2019. Foto: ANTARA/Youtube/UBL tv/Agatha Olivia Victoria.
Dulu Kalah dari Firli Bahuri, Eks Dirtipikor Bareskrim Ike Edwin Daftar Capim KPK Lagi

Irjen purnawirawan Ike Edwin sempat mendaftar saat seleksi capim KPK pada 2019, tapi gagal


KPK Sudah Ajukan Banding Vonis Karen Agustiawan di Perkara Korupsi LNG

1 hari lalu

Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Juru Bicara KPK yang baru saat sesi perkenalan dengan awak media, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 7 Juni 2024. KPK resmi menunjuk mantan Penyidik berasal dari institusi Polri, Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Jubir KPK menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat oleh oleh Ali Fikri. Selain itu, Tessa Mahardhika juga pernah mengikuti seleksi untuk jabatan Direktur Pengaduan Masyarakat KPK pada 2020 dan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I pada 2023.  TEMPO/Imam Sukamto
KPK Sudah Ajukan Banding Vonis Karen Agustiawan di Perkara Korupsi LNG

Jaksa penuntut umum dari KPK resmi mengajukan banding vonis Karen Agustiawan di kasus korupsi LNG.


Laporan PDIP ke Dewas KPK hingga Propam Polri Ganggu Penyidikan Kasus Harun Masiku

1 hari lalu

Tim hukum PDIP Johannes Lumban Tobing menunjukkan surat laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan tim penyidik KPK ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 9 Juli 2024. Tim hukum PDIP melaporkan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh tim penyidik KPK yang dipimpin oleh AKBP Rossa Purbo Bekti ke Dewas KPK terkait penggeledahan anggota tim hukum PDIP Donny Tri Istiqomah pada Rabu (3/7) untuk mencari bukti kasus dugaan suap penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR 2019-2024 yang menjerat Harun Masiku. TEMPO/Imam Sukamto
Laporan PDIP ke Dewas KPK hingga Propam Polri Ganggu Penyidikan Kasus Harun Masiku

Pelaporan terhadap penyidik KPK, Rossa Purbo Bekti, di Dewas KPK dan Propam Polri oleh tim hukum PDIP dinilai menghambat penyidikan Harun Masiku


Memahami Konsep Lazy Farming, Ini Maknanya yang Jelas Bukan Petani Malas

1 hari lalu

Ilustrasi - Agribisnis. Strategi Pengembangan Pertanian Agribisnis. dok/agribisnis.ac.id KOMUNIKA ONLINE
Memahami Konsep Lazy Farming, Ini Maknanya yang Jelas Bukan Petani Malas

Apa itu Lazy Farming? Berikut prinsip-prinsip dan manfaat lazy farming.


Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono Dipanggil KPK, Kasus Apa?

1 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam acara Pertemuan Nasional Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial di Kantor KKP, Jakarta Pusat pada Selasa, 19 Maret 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang
Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono Dipanggil KPK, Kasus Apa?

Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono mangkir dari panggilan KPK. Namanya tersangkut kasus apa? Begini profilnya.