Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tim Advokasi Peduli Pemilu: Pemilu 2024 Jadi Pementasan Nepotisme di Panggung Demokrasi Indonesia

image-gnews
Ratusan massa Aksi Rakyat Semesta melakukan aksi dukung hak angket kecurangan pemilu di depan kompleks Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat 1 Maret 2024. Dalam aksinya massa membawa tiga tuntutan utama yang mereka sebut sebagai 'Tritura'. Yakni, turunkan harga sembako, dukung hak angket, dan makzulkan Presiden Jokowi. TEMPO/Subekti.
Ratusan massa Aksi Rakyat Semesta melakukan aksi dukung hak angket kecurangan pemilu di depan kompleks Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat 1 Maret 2024. Dalam aksinya massa membawa tiga tuntutan utama yang mereka sebut sebagai 'Tritura'. Yakni, turunkan harga sembako, dukung hak angket, dan makzulkan Presiden Jokowi. TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tim Advokasi Peduli Pemilu (TAPP) hari ini memasukan kesimpulan perkara perkara Nomor 166/PUU-XXI/2023 tentang pengujian sejumlah pasal tentang larangan kampanye presiden dan jabatan lain terhadap peserta pemilihan umum.

Juga mereka yang terikat hubungan keluarga atau semenda, tentang politik uang oleh pihak lain di luar peserta pemilu, pelaksana dan tim kampanye. "Serta larangan memoles citra diri berlebihan menggunakan teknologi AI," kata Koordinator TAPP Gugum Ridho Putra, dalam keterangan tertulis, Jumat, 1 Maret 2024.

Sebagai pemohon, Gugum mengatakan pengujian pasal-pasal ini sangat penting bagi demokrasi Indonesia ke depan. Karena di dalamnya berisi gagasan melepaskan demokrasi, khusunya pemilu dari anasir-anasir penyakit. "Korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menurunkan kualitas demokrasi," ujar dia. Siapa sangka, setelah dikubur oleh peristiwa reformasi 25 tahun yang lalu."

Menurut dia, nepotisme merupakan penyakit paling lemah, ternyata menjadi biang utama mundurnya demokrasi hari ini. "Pemilu 2024 menjadi teater terbuka pementasan nepotisme di panggung demokrasi Indonesia," tutur dia.

Dia mengatakan, TAPP sangat berharap MK mengabulkan permohonan ini. Supaya ke depan tidak ada lagi peluang bagi presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota dan wakil-wakilnya menggunakan pengaruh dan kekuasaannya secara sewenang-wenang. Mendukung anggota keluarga dalam kontestasi pemilu.

Ketika pengujian sejumlah pasal itu diterima MK, dia berharap ke depan tidak akan ada lagi program-program resmi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, baik bansos, bantuan langsung tunai, dan lainnya dimanfaatkan membantu kemenangan salah satu peserta Pemilu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pihak-pihak yang menggunakan itu secara terselubung, walaupun ia bukan peserta, pelaksana, dan tim kampanye pemilu, kata Gugum, tetap dapat diusut oleh hukum sebagai pelaku money politics.

Dengan begitu potensi misinformasi soal figur kandidat bisa dicegah. Upaya memanipulasi pemilih dengan menutupi karakter asli kandidat (character laundering) juga bisa dihentikan. "Pemilih dapat dicegah dari upaya penggiringan untuk memilih kandidat secara keliru, misleading voting," ucap Gugum.

Pasal yang diuji itu di antaranya, Pasal 299 Undang-Undang Pemilu yang mengatur hak presiden dan wakil presiden melaksanakan kampanye. Pasal 280 ayat 2 yang mengatur daftar pejabat negara yang dilarang ikut serta salam tim kampanye, serta Pasal 281 ayat 1, yang mengatur pelibatan presiden-wakil presiden dalam kampanye pemilu. "TAPP akan terus mengawal demokrasi Indonesia khususnya pemilu bebas, jujur, dan adil," ucap dia.

Pilihan Editor: Empat Pelanggaran Berat Ketua MK Anwar Usman Versi Tim Advokasi

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jokowi Teken Keppres Pemberhentian Hasyim Asy'ari, Ini Wewenang DKPP Pecat Ketua KPU Bermasalah

2 hari lalu

Pemecatan Hasyim bermula ketika ia dilaporkan ke DKPP RI oleh LKBH-PPS FH UI dan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK). Kuasa Hukum korban menjelaskan bahwa perbuatan Ketua KPU Hasyim Asy'ari sebagai teradu termasuk dalam pelanggaran kode etik berdasarkan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. Menurut kuasa hukum korban, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari sebagai teradu mementingkan kepentingan pribadi untuk memuaskan hasrat seksualnya kepada korban. TEMPO/Subekti
Jokowi Teken Keppres Pemberhentian Hasyim Asy'ari, Ini Wewenang DKPP Pecat Ketua KPU Bermasalah

Jokowi menandatangani Keppres Nomor 73P tertanggal 9 Juli 2024 tentang pemberhentian dengan tidak hormat Hasyim Asy'ari. Begini bunyinya.


Sayap Kiri Menang Pemilu, Begini Dampaknya Terhadap Kebijakan Luar Negeri Prancis

5 hari lalu

Seorang wanita berjalan melewati papan pemilu dengan poster kampanye partai sayap kanan Rassemblement National (Reli Nasional - RN) Perancis dengan wajah pemimpin RN Marine Le Pen dan Presiden RN Jordan Bardella pada malam putaran pertama awal parlemen Perancis pemilu, di Henin-Beaumont, Prancis, 29 Juni 2024. REUTERS/Yves Herman
Sayap Kiri Menang Pemilu, Begini Dampaknya Terhadap Kebijakan Luar Negeri Prancis

Pemilu Parlemen Prancis dimenangkan oleh koalisi partai sayap kiri. Akankah berpengaruh terhadap kebijakan luar negeri dan Israel?


Warga Prancis Turun ke Jalan, Rayakan Prediksi Kemenangan Sayap Kiri

6 hari lalu

Seorang wanita berjalan melewati papan pemilu dengan poster kampanye partai sayap kanan Rassemblement National (Reli Nasional - RN) Perancis dengan wajah pemimpin RN Marine Le Pen dan Presiden RN Jordan Bardella pada malam putaran pertama awal parlemen Perancis pemilu, di Henin-Beaumont, Prancis, 29 Juni 2024. REUTERS/Yves Herman
Warga Prancis Turun ke Jalan, Rayakan Prediksi Kemenangan Sayap Kiri

Koalisi sayap kiri Front Populer Baru diproyeksikan menang dalam pemilu legislatif, unggul dari Barisan Nasional (RN) dan koalisi Ensemble. Masyarakat Prancis merayakan kemenangannya.


Gabriel Attal Siap Mundur dari Jabatan Perdana Menteri Prancis

6 hari lalu

Perdana Menteri Prancis yang baru diangkat Gabriel Attal menyampaikan pidato saat upacara serah terima dengan Perdana Menteri Prancis Elisabeth Borne (tidak terlihat) di halaman Hotel Matignon, kediaman resmi Perdana Menteri Prancis, di Paris, Prancis, 9 Januari 2024 .REUTERS/Stephanie Lecocq
Gabriel Attal Siap Mundur dari Jabatan Perdana Menteri Prancis

PM Prancis Gabriel Attal menyatakan siap mundur dari jabatannya, setelah jajak pendapat menunjukkan partai Ensemble berada di urutan kedua dalam pemilu parlemen.


Pemilu Prancis Putaran Kedua Belum Hasilkan Suara Mayoritas

6 hari lalu

Warga melintas saat aktivis Greenpeace membentangkan spanduk raksasa di Menara Eiffel di Paris, Prancis, 5 Mei 2017. Aksi ini digelar menjelang Pemilu Prancis pada 7 Mei mendatang.  REUTERS/Gonzalo Fuentes
Pemilu Prancis Putaran Kedua Belum Hasilkan Suara Mayoritas

Aliansi sayap kiri berada di posisi teratas, namun belum ada satu kelompok pun yang memenangkan suara mayoritas dalam pemilu Prancis.


Mengejutkan, Kubu Sayap Kiri Prancis Kalahkan Partai Sayap Kanan Marine Le Pen dalam Pemilu Putaran Kedua

6 hari lalu

Seorang wanita berjalan melewati papan pemilu dengan poster kampanye partai sayap kanan Rassemblement National (Reli Nasional - RN) Perancis dengan wajah pemimpin RN Marine Le Pen dan Presiden RN Jordan Bardella pada malam putaran pertama awal parlemen Perancis pemilu, di Henin-Beaumont, Prancis, 29 Juni 2024. REUTERS/Yves Herman
Mengejutkan, Kubu Sayap Kiri Prancis Kalahkan Partai Sayap Kanan Marine Le Pen dalam Pemilu Putaran Kedua

Jajak pendapat menunjukkan Front Popular Baru yang berhaluan kiri mengalahkan partai sayap kanan Marine Le Pen dalam pemilu Prancis.


Prancis Menyelenggarakan Pemilu Parlemen Putaran Kedua

7 hari lalu

Seorang wanita berjalan melewati papan pemilu dengan poster kampanye partai sayap kanan Rassemblement National (Reli Nasional - RN) Perancis dengan wajah pemimpin RN Marine Le Pen dan Presiden RN Jordan Bardella pada malam putaran pertama awal parlemen Perancis pemilu, di Henin-Beaumont, Prancis, 29 Juni 2024. REUTERS/Yves Herman
Prancis Menyelenggarakan Pemilu Parlemen Putaran Kedua

Partai National Rally yang beraliran sayap kanan diproyeksi akan menang tipis pemilu parlemen putaran dua, dari partai berkuasa saat ini.


Ramai-ramai Ingatkan Masalah Penggunaan Sirekap KPU di Pilkada 2024

7 hari lalu

Petugas PPK menghitung jumlah suara dari formulir C plano saat rekapitulasi suara Pemilu 2024 di kantor Kecamatan Sumur Bandung di Kota Bandung, Jawa Barat, 21 Februari 2024. Setelah rekapitulasi sempat dihentikan oleh KPU RI karena tak akuratnya penghitungan di situs web Sirekap milik KPU, saat ini proses rekapitulasi berlanjut dengan sistem penghitungan manual sesuai formulir C plano dari TPS-TPS. TEMPO/Prima Mulia
Ramai-ramai Ingatkan Masalah Penggunaan Sirekap KPU di Pilkada 2024

Penggunaan Sirekap KPU di Pilkada 2024 menuai sorotan. Sejumlah kalangan ini menyoroti soal penyelenggara pemilu saat menggunakan Sirekap.


Ribuan Buruh akan Gelar Aksi di MK saat Sidang Lanjutan Uji Materi UU Cipta Kerja

8 hari lalu

Said Iqbal berorasi di hadapan para buruh di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Jl. Gatot Subroto, Kuningan Timur, Jakarta Selatan. Kamis, 21 September 2023. Para buruh berasal dari Jakarta, Bogor, Tanggerang, dan Bekasi mengusung dua tuntutan yaitu kenaikan upah 2024 sebesar 15 persen dengan alasan bahwa Indonesia sudah masuk sebagai negara Upper Middle Income Country dan pencabutan omnibus law UU Cipta. Tempo/Magang/Joseph.
Ribuan Buruh akan Gelar Aksi di MK saat Sidang Lanjutan Uji Materi UU Cipta Kerja

KSPI dan Partai Buruh akan menggelar aksi di depan Mahkamah Konstitusi menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja pada Senin, 8 Juli 2024.


Perlawanan Hakim MK Anwar Usman Gugat Pengangkatan Suhartoyo ke PTUN, Ini Putusan MKMK Terbaru

8 hari lalu

Hakim Konstitusi Anwar Usman menghadiri sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Perlawanan Hakim MK Anwar Usman Gugat Pengangkatan Suhartoyo ke PTUN, Ini Putusan MKMK Terbaru

MKMK memutuskan Hakim Konstitusi Anwar Usman tetap bersalah dan telah dijatuhi teguran tertulis atas gugatannya terhadap Ketua MK terpilih Suhartoyo ke PTUN.