Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sebelum Ganjar, IPW Pernah Laporkan Eks Wamenkumham Eddy Hiariej ke KPK, Soal Apa?

image-gnews
Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Edward Omar Sharief Hiariej, hadir untuk memberikan klarifikasi atas pelaporan dan pengaduan terhadap dirinya, di bagian Pengaduan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Senin, 20 Maret 2023. Ia memberikan klarifikasi dan bantahan atas laporan Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso ke KPK terkait dugaan penerimaan gratifikasi sebesar Rp.7 miliar terkait konsultasi dan bantuan pengesahan badan hukum sebuah perusahaan. TEMPO/Imam Sukamto
Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Edward Omar Sharief Hiariej, hadir untuk memberikan klarifikasi atas pelaporan dan pengaduan terhadap dirinya, di bagian Pengaduan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Senin, 20 Maret 2023. Ia memberikan klarifikasi dan bantahan atas laporan Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso ke KPK terkait dugaan penerimaan gratifikasi sebesar Rp.7 miliar terkait konsultasi dan bantuan pengesahan badan hukum sebuah perusahaan. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sebelum laporkan Ganjar Pranowo, Indonesia Police Watch  atau IPW sebelumnya pernah melaporkan mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham), Eddy Hiariej ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

IPW melaporkan Gubernur Jawa Tengah periode 2013-2023, Ganjar Pranowo dan Direktur Utama Bank Jateng periode 2014-2023, Supriyatno atas dugaan gratifikasi ke KPK berupa cashback sebesar 16 persen. 

“Aliran dana dari beberapa perusahaan asuransi dalam bentuk cashback kepada direksi Bank Jateng yang diduga terjadi dari 2014 sampai 2023, direksinya inisialnya S,” kata Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso, pada 5 Maret 2024.

Pada laporan tersebut, Ganjar terlibat sebagai pemegang saham pengendali. “Inisial pemegang saham pengendalinya itu GP. Kami serahkan prosesnya pada KPK ya, karena kami juga sudah deskripsikan alat buktinya,” ujar Sugeng.

IPW Laporkan Eks Wamenkumham, Eddy Hiariej ke KPK

Sebelumnya, pada Maret 2023, Ketua IPW, Sugeng melaporkan mantan Wamenkumham, Eddy Hiariej ke KPK. Laporan tersebut didasarkan atas dugaan memperdagangkan kewenangan Eddy dalam sengketa kepemilikan saham PT Citra Lampia Mandiri (CLM). Guru besar hukum pidana Universitas Gadjah Mada itu juga meminta jatah jabatan komisaris di perusahaan tersebut untuk dua asistennya.

Menurut Koran Tempo, Sugeng menjelaskan, kasus ini bermula ketika Eddy dimintai bantuan oleh seorang pengusaha tambang, Helmut Hermawan untuk mendapatkan hak kepengurusan PT CLM. Setelah itu, Eddy menugasi dua asistennya, Yosi Andika Mulyadi (YAM) dan Yogi Arie Rukmana (YAR) untuk menerima uang Rp7 miliar yang dikirim dalam tiga tahap.

Tahap pertama uang dikirim sebesar Rp2 miliar pada 27 April 2022 melalui rekening YAR. Lalu, tahap kedua uang dikirim sebesar Rp2 miliar pada 17 Mei 2022. Pada pengiriman ketiga, uang diserahkan secara tunai sebesar Rp3 miliar yang diterima YAR pada medio Mei hingga Oktober 2022. Selain itu, Eddy juga menerima uang Rp1 miliar sebagai bentuk gratifikasi. 

Kepada KPK, Helmut sendiri mengaku menyetorkan beberapa uang agar Eddy membantunya mengubah akta perusahaan PT CLM di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Hal inilah yang membuat KPK memakai pasal pencucian uang untuk meluaskan penyelidikan kasus tersebut. Namun, Eddy sempat membantah tuduhan tersebut.

Lalu, pada 9 November 2023, KPK menetapkan Eddy sebagai tersangka. Selain atas tuduhan suap dan gratifikasi, KPK juga menjerat Eddy dengan pasal pencucian uang. Eddy ditetapkan sebagai tersangka bersama tiga orang lainnya. KPK juga mengirim Tim Penyidik untuk menggeledah rumah Eddy di Jakarta pada 28 November 2023 agar menguatkan alat bukti. 

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Eddy Hiariej dan dua asisten pribadinya mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Selatan atas penetapan tersangka dirinya oleh KPK, pada 4 Desember 2023. Pada kesempatan berbeda, Eddy diketahui menyerahkan surat pengunduran diri ke Istana Negara sebagai Wamenkumham usai terseret dalam dugaan kasus korupsi dari pelaporan Ketua IPW. 

RACHEL FARAHDIBA R  |  BAGUS PRIBADI | AVIT HIDAYAT

Pilihan Editor: Ketua IPW Laporkan Ganjar Pranowo untuk Dugaan Gratifikasi ke KPK, Profil Sugeng Teguh Santoso

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Peristiwa Hukum Sepekan Ini: Pegi Setiawan Bebas, Syahrul Yasin Limpo Divonis 10 Tahun

36 menit lalu

Terdakwa bekas Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo, mengikuti sidang pembacaan surat amar putusan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis, 11 Juli 2024. Majelis hakim menjatuhkan putusan terhadap Syahrul Yasin limpo, pidana penjara badan selama 10 tahun, denda Rp.300 juta subsider 4 bulan kurungan, membayar uang pengganti Rp.14.147.144.786 miliar dan 30.000 Dollar AS. TEMPO/Imam Sukamto
Peristiwa Hukum Sepekan Ini: Pegi Setiawan Bebas, Syahrul Yasin Limpo Divonis 10 Tahun

Peristiwa hukum pekan ini antara lain Pegi Setiawan menang praperadilan bebas status tersangka dan vonis 10 tahun pidana penjara Syahrul Yasin Limpo.


Baru 2 Kandidat Capim, KPK Dorong Lebih Banyak Perempuan Mendaftar

1 jam lalu

Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Juru Bicara KPK yang baru saat sesi perkenalan dengan awak media, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 7 Juni 2024. KPK resmi menunjuk mantan Penyidik berasal dari institusi Polri, Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Jubir KPK menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat oleh oleh Ali Fikri. Selain itu, Tessa Mahardhika juga pernah mengikuti seleksi untuk jabatan Direktur Pengaduan Masyarakat KPK pada 2020 dan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I pada 2023.  TEMPO/Imam Sukamto
Baru 2 Kandidat Capim, KPK Dorong Lebih Banyak Perempuan Mendaftar

Hingga kini baru dua kandidat perempuan dari total 107 pendaftar capim KPK


Polda Jawa Barat Sebut Masih Pelajari Berkas Putusan Praperadilan Pegi Setiawan

2 jam lalu

Pegi Setiawan (tengah baju kuning) didampingi oleh tim kuasa hukum dan kedua orang tua, berfoto usai resmi keluar dari tahanan Polda Jawa Barat, pada Senin malam, 8 Juli 2024. Doc. Kuasa Hukum Pegi Setiawan, Toni RM.
Polda Jawa Barat Sebut Masih Pelajari Berkas Putusan Praperadilan Pegi Setiawan

Polda Jawa Barat masih memperjari berkas putusan praperadilan Pegi Setiawan.


Ada Disparitas Nominal Uang Pengganti dalam Vonis SYL, KPK Pertimbangkan Banding

2 jam lalu

Terdakwa bekas Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo, mengikuti sidang pembacaan surat amar putusan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis, 11 Juli 2024. Majelis hakim menjatuhkan putusan terhadap Syahrul Yasin limpo, pidana penjara badan selama 10 tahun, denda Rp.300 juta subsider 4 bulan kurungan, membayar uang pengganti Rp.14.147.144.786 miliar dan 30.000 Dollar AS. TEMPO/Imam Sukamto
Ada Disparitas Nominal Uang Pengganti dalam Vonis SYL, KPK Pertimbangkan Banding

Jaksa KPK sebelumnya menuntut agar SYL membayar uang pengganti sebesar Rp44,27 miliar dan US$ 30 ribu


Polda Jawa Barat Bantah Pernyataan Pegi Setiawan Soal Salah Tangkap

2 jam lalu

Pegi Setiawan (tengah baju kuning) didampingi oleh tim kuasa hukum dan kedua orang tua, berfoto usai resmi keluar dari tahanan Polda Jawa Barat, pada Senin malam, 8 Juli 2024. Doc. Kuasa Hukum Pegi Setiawan, Toni RM.
Polda Jawa Barat Bantah Pernyataan Pegi Setiawan Soal Salah Tangkap

Polda Jawa Barat membantah pernah meminta maaf kepada Pegi Setiawan karena salah tangkap.


KPK Siap Dampingi Pansus Haji DPR Usut Dugaan Korupsi

11 jam lalu

Ketua Tim Pengawas Haji 2024 Abdul Muhaimin Iskandar (kanan) berbincang dengan anggota Tim Pengawas haji 2024 Selly Andriany Gantina (kiri) dan Marwan Dasopang (ketiga kanan) usai rapat evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji 2024 di ruang sidang Komisi VIII, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Senin, 1 Juli 2024. Dalam rapat tersebut Tim Pengawas Haji 2024 sepakat untuk membentuk tim panitia khusus (Pansus) karena mengindikasikan terjadinya sejumlah penyelewengan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024, seperti soal kuota, indikasi jual beli visa, buruknya layanan akomodasi dan transportasi kepada jamaah haji Indonesia. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
KPK Siap Dampingi Pansus Haji DPR Usut Dugaan Korupsi

KPK menyatakan akan mendampingi pansus haji DPR jika ditemukan adanya indikasi korupsi.


Berkas 15 Tersangka Pungli Rutan KPK Masuk Tahap Penuntutan

12 jam lalu

Mantan petugas Rutan KPK berstatus Pegawai Negeri Yang Dipekerjakan, Sopian Hadi, seusai menjalani pemeriksaan lanjutan, di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 26 Juni 2024. Ketiganya diperiksa sebagai tersangka dalam perkara penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penerimaan uang sekitar Rp6,3 miliar dalam bentuk pemerasan dari para tahanan korupsi di lingkungan Rumah Tahanan Negara Cabang KPK 2019-2023. TEMPO/Imam Sukamto
Berkas 15 Tersangka Pungli Rutan KPK Masuk Tahap Penuntutan

KPK telah melimpahkan berkas perkara untuk 15 tersangka pungli di Rutan.


KPK Tetapkan 21 Tersangka Baru Kasus Korupsi Dana Hibah APBD Jawa Timur

13 jam lalu

Dua tersangka Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua P. Simanjuntak dan anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019, Muntalia (kiri), menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 2 Februari 2023. Sahat Tua P. Simanjuntak, diperiksa kasus penerimaan suap sebesar Rp.5 miliar terkait pengelolaan dana belanja hibah untuk proyek infrastruktur hingga sampai tingkat pedesaan sebesar Rp.7,8 triliun dalam APBD tahun 2020-2021 Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Muntalia diperiksa kasus suap yang melibatkan Gubernur Jambi Zumi Zola yang telah ditetapkan sebagai tersangka pada 2 Februari 2018 oleh KPK terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun anggaran 2017-2018. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Tetapkan 21 Tersangka Baru Kasus Korupsi Dana Hibah APBD Jawa Timur

KPK mengumumkan penetapan 21 tersangka baru kasus korupsi dana hibah APBD Jawa Timur.


Sakti Wahyu Trenggono Tak Penuhi Panggilan, KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan

15 jam lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono ketika memaparkan mengenai aturan pengelolaan hasil sedimentasi di laut di Jakarta, beberapa waktu lalu. Saat ini, KKP mulai mengumumkan lokasi hasil sedimentasi di laut yang tersebar di tujuh lokasi Indonesia, yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha sesuai ketentuan yang berlaku.
Sakti Wahyu Trenggono Tak Penuhi Panggilan, KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan

Sakti Wahyu Trenggono tak memenuhi panggilan KPK dengan alasan kegiatan dinas.


Apa Kabar Pencarian Harun Masiku?

16 jam lalu

Pria yang diduga Harun Masiku terekam kamera CCTV di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta. Senior Manager Of Branch Communication and Legal, Bandara Internasional Soekarno-Hatta mengakui rekaman CCTV berada Bandara Soekarno-Hatta. Istimewa
Apa Kabar Pencarian Harun Masiku?

Teranyar, KPK melakukan penggeledahan di rumah advokat PDIP untuk mencari jejak DPO Harun Masiku yang menghilang sejak 2020.