Sentra Gakkumdu Tangani 78 Tindak Pidana Pemilu 2024 Limpahan dari Bawaslu

TEMPO.CO, Jakarta - Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Gakkumdu disebut menangani 78 tindak pidana pemilihan umum atau Pemilu 2024. Kasus tersebut merupakan terusan dari Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. 

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan dari 78 tindak pidana pemilu tersebut, ada 25 yang disidik, 13 SP3, dan 40 sudah masuk tahap dua.  “Dengan hasil penuntutan atau putusan 38 yang diterima oleh Sentra Gakkumdu, 14 sudah di tahap sidang, 23 status di pengadilan negeri, dan 1 status di pengadilan tinggi,” kata Trunoyudo di Mabes Polri pada Jumat siang, 8 Maret 2024. 

Diketahui, Sentra Gakkumdu merupakan wadah yang berisi dari unsur Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan agung. Lembaga ini dibentuk untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pada Pemilu.

Pemilihan Umum mengatur pasal pelanggaran melalui Undang-Undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terdapat tiga jenis pelanggaran pemilu, yakni pelanggaran kode etik, pelanggaran administratif dan tindak pidana pemilu.

Pelanggaran pemilu sendiri menjadi tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait pemilu. Pelanggaran pemilu dapat berasal dari temuan atau laporan.

Temuan pelanggaran pemilu merupakan hasil pengawasan aktif dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri (LN), dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terdapat 3 (tiga) jenis pelanggaran pemilu, yaitu pelanggaran kode etik, pelanggaran administratif dan tindak pidana pemilu.

Polri Sebut Akan Limpahkan Kasus 7 Tersangka PPLN Kuala Lumpur ke Kejaksaan Agung

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut berkas perkara terhadap tujuh tersangka Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur, Malaysia telah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum. Dia menyebut Polri telah melimpahkan kasus ini ke Kejaksaan Agung untuk dilanjutkan ke tahap dua. 

“Kemarin tepatnya sudah dinyatakan P21 oleh Jaksa Penuntut Umum. Kewajiban Polri melimpahkan ke tahap dua terkait barang bukti dan tersangka,” kata Trunoyudo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, pada Jumat, 8 Maret 2024. 

Ketujuh tersangka diduga melakukan tindak pidana pemilu dengan memalsukan dan menambahkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pelaksanaan pemilihan umum atau Pemilu di Kuala Lumpur, Malaysia. 

Sementara itu, Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menetapkan satu dari tujuh anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur, Malaysia nonaktif, sebagai buronan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) kasus dugaan tindak pidana Pemilu.

"Betul (DPO) satu tersangka berinisial MKM," kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro, dikonfirmasi di Jakarta, Jumat, 8 Maret 2024, seperti dikutip Antara. 

Djuhandhani menyebut Polri tidak mempersoalkan meski ada satu tersangka sebagai DPO sekaligus pelimpahan tahan II (dua) tersangka beserta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).

"DPO tidak masalah karena tetap akan disidangkan tanpa kehadiran tersangka (In absentia)," kata Djuhandhani. Dia mengatakan Polri masih mencari tersangka MKM yang berdasarkan data perlintasan sudah berada di Indonesia.

Hari ini, kata dia, Polri tetap melakukan pelimpahan tersangka tujuh anggota PPLN Kuala Lumpur non aktif ke JPU Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.

Total ada empat berkas perkara yang dilimpahkan, dengan tersangka tujuh anggota PPLN Kuala Lumpur nonaktif. Enam tersangka lainnya, berinisial UF selaku Ketua PPLN Kuala Lumpur, PS; APR; A.KH; TOCR; dan DS, masing-masing berstatus anggota.

Pilihan Editor: Polri Limpahkan Berkas Kasus 7 PPLN Kuala Lumpur ke Kejaksaan Agung