Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sentra Gakkumdu Tangani 78 Tindak Pidana Pemilu 2024 Limpahan dari Bawaslu

Reporter

image-gnews
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) DivHumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, Jumat (19/1/2024). (ANTARA/Laily Rahmawaty)
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) DivHumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, Jumat (19/1/2024). (ANTARA/Laily Rahmawaty)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Gakkumdu disebut menangani 78 tindak pidana pemilihan umum atau Pemilu 2024. Kasus tersebut merupakan terusan dari Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. 

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan dari 78 tindak pidana pemilu tersebut, ada 25 yang disidik, 13 SP3, dan 40 sudah masuk tahap dua.  “Dengan hasil penuntutan atau putusan 38 yang diterima oleh Sentra Gakkumdu, 14 sudah di tahap sidang, 23 status di pengadilan negeri, dan 1 status di pengadilan tinggi,” kata Trunoyudo di Mabes Polri pada Jumat siang, 8 Maret 2024. 

Diketahui, Sentra Gakkumdu merupakan wadah yang berisi dari unsur Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan agung. Lembaga ini dibentuk untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pada Pemilu.

Pemilihan Umum mengatur pasal pelanggaran melalui Undang-Undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terdapat tiga jenis pelanggaran pemilu, yakni pelanggaran kode etik, pelanggaran administratif dan tindak pidana pemilu.

Pelanggaran pemilu sendiri menjadi tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait pemilu. Pelanggaran pemilu dapat berasal dari temuan atau laporan.

Temuan pelanggaran pemilu merupakan hasil pengawasan aktif dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri (LN), dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terdapat 3 (tiga) jenis pelanggaran pemilu, yaitu pelanggaran kode etik, pelanggaran administratif dan tindak pidana pemilu.

Polri Sebut Akan Limpahkan Kasus 7 Tersangka PPLN Kuala Lumpur ke Kejaksaan Agung

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut berkas perkara terhadap tujuh tersangka Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur, Malaysia telah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum. Dia menyebut Polri telah melimpahkan kasus ini ke Kejaksaan Agung untuk dilanjutkan ke tahap dua. 

“Kemarin tepatnya sudah dinyatakan P21 oleh Jaksa Penuntut Umum. Kewajiban Polri melimpahkan ke tahap dua terkait barang bukti dan tersangka,” kata Trunoyudo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, pada Jumat, 8 Maret 2024. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ketujuh tersangka diduga melakukan tindak pidana pemilu dengan memalsukan dan menambahkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pelaksanaan pemilihan umum atau Pemilu di Kuala Lumpur, Malaysia. 

Sementara itu, Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menetapkan satu dari tujuh anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur, Malaysia nonaktif, sebagai buronan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) kasus dugaan tindak pidana Pemilu.

"Betul (DPO) satu tersangka berinisial MKM," kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro, dikonfirmasi di Jakarta, Jumat, 8 Maret 2024, seperti dikutip Antara. 

Djuhandhani menyebut Polri tidak mempersoalkan meski ada satu tersangka sebagai DPO sekaligus pelimpahan tahan II (dua) tersangka beserta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).

"DPO tidak masalah karena tetap akan disidangkan tanpa kehadiran tersangka (In absentia)," kata Djuhandhani. Dia mengatakan Polri masih mencari tersangka MKM yang berdasarkan data perlintasan sudah berada di Indonesia.

Hari ini, kata dia, Polri tetap melakukan pelimpahan tersangka tujuh anggota PPLN Kuala Lumpur non aktif ke JPU Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.

Total ada empat berkas perkara yang dilimpahkan, dengan tersangka tujuh anggota PPLN Kuala Lumpur nonaktif. Enam tersangka lainnya, berinisial UF selaku Ketua PPLN Kuala Lumpur, PS; APR; A.KH; TOCR; dan DS, masing-masing berstatus anggota.

Pilihan Editor: Polri Limpahkan Berkas Kasus 7 PPLN Kuala Lumpur ke Kejaksaan Agung

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ketua MPR RI Bamsoet Terima Aspirasi Evaluasi Pemilu

5 jam lalu

Ketua MPR RI dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo bersama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono saat Silaturahmi Kebangsaan Pimpinan MPR dengan Pengurus DPP Partai Demokrat di Jakarta, Selasa 16 Juli 2024. Dok. MPR
Ketua MPR RI Bamsoet Terima Aspirasi Evaluasi Pemilu

Bambang Soesatyo mengungkap diskusi dengan Agus Harimurti Yuhdoyono mengenai evaluasi sistem politik dan kondisi demokrasi di Indonesia.


Kelakar Bamsoet soal Sistem Politik: Integritas hingga Kualitas Kurang Berarti Tanpa 'Isi Tas'

8 jam lalu

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) bersama jajaran mengunjungi Wakil Presiden RI ke-6 Try Sutrisno dalam rangka silahturahmi kebangsaan di kediamanya, Menteng, Jakarta, 20 Mei 2024. Bamsoet mengatakan safari politik tersebut untuk melakukan rekonsiliasi nasional setelah pemilihan Presiden 2024, MPR juga berencana akan mengunjungi Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri hingga Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). TEMPO/ Febri Angga Palguna
Kelakar Bamsoet soal Sistem Politik: Integritas hingga Kualitas Kurang Berarti Tanpa 'Isi Tas'

Bamsoet menilai, negara harus menilai apakah demokrasi saat ini lebih banyak manfaat atau mudaratnya untuk masyarakat.


Polri Kirim 4 Nama Untuk Ikuti Seleksi Capim dan Dewas KPK

11 jam lalu

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Trunoyudo Wisnu Andiko saat memberikan keterangan pers. Dok. Polri
Polri Kirim 4 Nama Untuk Ikuti Seleksi Capim dan Dewas KPK

Mabes Polri telah menyeleksi beberapa nama yang diajukan untuk mengikuti seleksi capim KPK dan calon Dewas KPK


Bamsoet Ingatkan Pentingnya Profesionalitas TNI-Polri

12 jam lalu

Upacara Prasetya Perwira (Praspa) Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa 16Juli 2024. Dok. MPR
Bamsoet Ingatkan Pentingnya Profesionalitas TNI-Polri

Bambang Soesatyo, menerima penghargaan Dharma Pertahanan Utama dari Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto


Bawaslu Bakal Lakukan Pengawasan Melekat Produksi sampai Distribusi Surat Suara

15 jam lalu

Ilustrasi Surat Suara Pemilihan Umum. TEMPO/Dasril Roszandi
Bawaslu Bakal Lakukan Pengawasan Melekat Produksi sampai Distribusi Surat Suara

Pengawasan melekat logistik tersebut akan diatur dalam Peraturan Bawaslu yang saat ini dalam tahap harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM.


Jokowi Lantik 906 Perwira TNI-Polri 2024: Siapkan Diri Mengabdi

18 jam lalu

Presiden Jokowi memimpin Upacara Prasetya Perwira TNI-Polri tahun 2024 di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 16 Juli 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi Lantik 906 Perwira TNI-Polri 2024: Siapkan Diri Mengabdi

Jokowi melantik 417 Capaja Akademi Militer, 129 Capaja Akademi TNI AL. Berikutnya 113 Capaja Akademi TNI AU dan 247 Capaja Akpol.


Cak Imin Sebut Ruang Pemilih PKB Bergeser, Dipilih Kalangan Elite pada Pemilu 2024

1 hari lalu

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar saat membuka Sekolah Pemimpin (Sespim) Perubahan Wilayah II di Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Minggu, 14 Juli 2024. ANTARA/HO-PKB
Cak Imin Sebut Ruang Pemilih PKB Bergeser, Dipilih Kalangan Elite pada Pemilu 2024

Cak Imin menilai Pemilu 2024 telah membawa PKB menjadi partai yang membawa harapan baru.


Pemenang Hoegeng Awards 2024 Iptu Made Ambo, Sosok Polisi Sekaligus Guru di Pedalaman Papua

1 hari lalu

Minta tolong foto profil pemenang Hoegeng Awrads 2024:Sosok IPTU Made Ambo, Polisi Sekaligus Guru di Pedalaman Papua yang Menangkan Penghargaan Hoegeng Awards. Instagram/@Divhumaspolri
Pemenang Hoegeng Awards 2024 Iptu Made Ambo, Sosok Polisi Sekaligus Guru di Pedalaman Papua

Polisi yang memiliki nama lengkap Made Ambo Arjana berhasil memenangkan penghargaan polisi berdedikasi pada penghargaan Hoegeng Awards. Ini profilnya.


Evaluasi Penyidik Kasus Vina Cirebon, Polri Libatkan Propam Hingga Irwasum

1 hari lalu

Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Wahyu Widada. Tempo/Febri Angga Palguna
Evaluasi Penyidik Kasus Vina Cirebon, Polri Libatkan Propam Hingga Irwasum

Proses evaluasi penyidik kasus Vina Cirebon dilakukan oleh Profesi dan Pengamanan (Propam) dan Inspektorat Pengawasan Umum (Irwasum) Polri.


Kata Bawaslu Soal KPU Gunakan Sirekap pada Pilkada 2024

1 hari lalu

Petugas KPPS menunjukan aplikasi Sirekap atau Sistem Informasi Rekapitulasi Pilkada serentak saat uji coba di komplek Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Rabu, 9 September 2020. Sirekap merupakan aplikasi digital dalam penghitungan suara dalam Pemilihan Serentak 2020 di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. TEMPO/Prima mulia
Kata Bawaslu Soal KPU Gunakan Sirekap pada Pilkada 2024

Bawaslu menyatakan KPU perlu membenahi sistem pada aplikasi Sirekap sebelum digunakan untuk Pilkada 2024.