Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Polisi Menggunduli Kepala 9 Petani Penolak Proyek IKN, Apa Tanggapan Kompolnas?

Editor

Nurhadi

image-gnews
Pj Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur Makmur Marbun bersama Forkopimda saat berdialog dengan sembilan tersangka yang telah ditangguhlan penahanannya. Foto: ANTARA/HO-dokumen Humas Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara
Pj Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur Makmur Marbun bersama Forkopimda saat berdialog dengan sembilan tersangka yang telah ditangguhlan penahanannya. Foto: ANTARA/HO-dokumen Humas Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -  Polisi menggunduli sembilan petani di Penajam Paser Utara, Kalimantan Utara, yang menolak menyerahkan lahannya untuk proyek Ibu Kota Negara (IKN). Mereka sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dan sempat ditahan atas tuduhan mengancam pekerja proyek pembangunan IKN. 

Kabid Humas Polda Kalimantan Timur Komisaris Besar Artanto mengatakan pemotongan rambut para tahanan bagian dari tata tertib di ruang tahanan Polri. “Guna pemeriksaan identitas, badan, atau kondisi fisik dan menjaga atau memelihara kesehatan serta mengidentifikasi penyakit pada tahanan baru,” katanya saat dihubungi Tempo, Sabtu, 9 Maret 2024.

Tanggapan Kompolnas

Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Benny Mamoto mengatakan tidak ada dasar hukum yang jelas tentang penggundulan tahanan di Indonesia. Benny meminta polisi menjelaskan maksud dan tujuan dari penggundulan itu kepada tahanan. Misal, untuk kebersihan dan kesehatan, bukan sebagai bentuk hukuman. “Di bawah KUHP enggak ada, kan, di situ pasal yang mengatur untuk aparat penegak hukum boleh menghukum dalam bentuk digunduli,” kata Benny pada Tempo, Senin, 11 Maret 2024.

Meski masih menjadi kebijakan kontroversial, Benny menekankan bahwa praktik penggundulan tahanan harus dilakukan dengan seizin dan sepersetujuan tahanan. Menurut dia, tidak ada tahanan yang boleh dipaksa untuk digunduli jika mereka tidak mau sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang harus dihormati dalam penegakan hukum di Indonesia.

Benny menambahkan, setiap tahanan yang masuk sel memang harus diperiksa kesehatannya oleh dokter untuk memastikan tahanan tersebut sehat dan tidak memiliki penyakit yang menular atau fatal. "Pemeriksaan kesehatan itu harus dipastikan bahwa dia sehat tidak punya penyakit yang menular untuk tahanan yang lain atau tidak ada penyakit yang fatal misalkan jantung kemudian gagal ginjal kemudian apa darah tinggi yang sering kumat segala macam itu harus dipastikan," ujarnya.

Senada dengan Benny, Komisioner Kompolnas Poengky Indarti mengatakan tidak ada dasar hukum yang mengharuskan polisi membotaki atau menggunduli tahanan. “Hal tersebut merupakan kebiasaan lama yang dijalankan untuk menyamakan perlakuan dengan tahanan lain agar tidak ada bullying di tahanan karena penampilan tahanan,” katanya saat dihubungi, Senin, 11 Maret 2024.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Poengky menuturkan ada potensi pelanggaran terhadap martabat manusia dalam praktik pencukuran tahanan, terlebih jika dilakukan tanpa persetujuan tahanan. “Merupakan perlakuan atau hukuman yang merendahkan,” ujarnya. 

Praktik ini bertentangan dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009, yang menekankan pada penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Selain itu, dalam praktiknya, kata Poengky, rupanya tidak semua tahanan menjalani prosedur ini. Selama pengamatannya inspeksi fasilitas tahanan kepolisian, ia menemukan banyak tahanan tetap mempertahankan gaya rambut asli mereka.

Menurut Poengky, budaya penggundulan yang dilakukan oleh polisi biasanya menyasar tahanan dari komunitas yang terpinggirkan atau dengan ciri fisik yang khas. “Menimbulkan kekhawatiran akan diskriminasi dan perlakuan yang tidak adil di bawah hukum,” tuturnya.

DIVA SUUKYI LARASATHI 

Pilihan Editor: Otorita IKN Diduga Beri Ultimatum, Warga Pemaluan Takut Terjadi Pulau Rempang Jilid II

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Lokasi Asrama Polri di Semarang Tempat 5 Polisi Ditangkap Karena Sunat Barang Bukti Sabu

1 jam lalu

Suasana Asrama Polisi Sendangmulyo Blok C Nomor 19 Kecamatan Tembalang Kota Semarang lokasi lima anggota polisi diduga salah gunakan barang bukti sabu pada Ahad, 14 Juli 2024. Tempo/Jamal Abdul Nashr
Lokasi Asrama Polri di Semarang Tempat 5 Polisi Ditangkap Karena Sunat Barang Bukti Sabu

Lima polisi di Semarang diduga menyunat jumlah barang bukti sabu, dari sejumlah tangkapan, yang diserahkan ke pimpinan atau penyidik.


HGU 190 Tahun untuk Investor IKN, KPA Setahun Lalu: Lebih Kolonial dari Aturan Kolonial

5 jam lalu

Proyek pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Kementerian Koordinator 3 di IKN. ANTARA/HO-PT Waskita Beton Precast/am.
HGU 190 Tahun untuk Investor IKN, KPA Setahun Lalu: Lebih Kolonial dari Aturan Kolonial

Pemberian HGU kepada investor IKN selama 190 tahun menuai kontroversi. Polemik sudah terjadi sejak aturan tersebut diselipkan dalam RUU IKN.


Pemerintahan Prabowo Akan Tetap Lanjutkan Pembangunan IKN, Ini Sebabnya

5 jam lalu

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto mengecek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, Senin (18/3/2024), yang direncanakan menjadi lokasi upacara HUT Ke-79 RI pada 17 Agustus 2024. ANTARA/HO-Biro Humas Setjen Kemhan RI.
Pemerintahan Prabowo Akan Tetap Lanjutkan Pembangunan IKN, Ini Sebabnya

Pemerintahan Prabowo-Gibran akan tetap melanjutkan pembangunan mega proyek IKN. Selain karena komitmen politik, IKN juga adalah amanat UU.


Paskibraka Berangkat ke IKN setelah Diklat 10 Agustus 2024

6 jam lalu

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi membuka Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tahun 2024 di Cibubur, Depok, Jawa Barat, Sabtu, 13 Juni 2024. Foto Humas BPIP
Paskibraka Berangkat ke IKN setelah Diklat 10 Agustus 2024

Tim Paskibraka untuk upacara 17 Agustus tahun ini akan berangkat menuju IKN usai menjalani masa pendidikan dan pelatihan.


BPIP Mulai Diklat 76 Calon Paskibraka untuk Upacara 17 Agustus di IKN

6 jam lalu

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi membuka Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tahun 2024 di Cibubur, Depok, Jawa Barat, Sabtu, 13 Juni 2024. Foto Humas BPIP
BPIP Mulai Diklat 76 Calon Paskibraka untuk Upacara 17 Agustus di IKN

Diklat ini merupakan suatu tahap penting yang harus dilalui menjadi Paskibraka.


Ridwan Kamil: Elektabilitas Pilkada 2024 hingga Mengikuti Keputusan Partai

6 jam lalu

Kurator IKN Ridwan Kamil saat diwawancarai usai mengunjungi ANTARA Heritage Center, Jakarta, Jumat 12 Juli 2024. ANTARA/Rio Feisal
Ridwan Kamil: Elektabilitas Pilkada 2024 hingga Mengikuti Keputusan Partai

Ridwan Kamil masih jadi bakal calon terkuat di bursa Pilkada Jabar 2024, menurut survei SMRC


Sebulan hanya 8 Hari Cuaca Cerah di IKN, Menhub Instruksikan Peningkatan Modifikasi Cuaca untuk Genjot Pembangunan Bandara

11 jam lalu

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Presiden Joko Widodo meninjau lokasi pembangunan Bandara VVIP IKN di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu, 1 November 2023. Bandara VVIP IKN berjarak 23 kilometer dari titik 0 IKN dan 120 kilometer dari Balikpapan. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden
Sebulan hanya 8 Hari Cuaca Cerah di IKN, Menhub Instruksikan Peningkatan Modifikasi Cuaca untuk Genjot Pembangunan Bandara

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menginstruksikan peningkatan modifikasi cuaca dalam beberapa bulan ke depan di IKN.


Karpet Merah Investor IKN: Menilik HGU 190 Tahun dan HGB 160 Tahun yang Baru Diresmikan

13 jam lalu

Proyek pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Kementerian Koordinator 3 di IKN. ANTARA/HO-PT Waskita Beton Precast/am.
Karpet Merah Investor IKN: Menilik HGU 190 Tahun dan HGB 160 Tahun yang Baru Diresmikan

Investor IKN memiliki hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara di IKN sampai 190 tahun dalam dua siklus.


Soal Pembangunan Kawasan Inti IKN, Ridwan Kamil: Insyaallah Selesai Agustus

1 hari lalu

Kurator IKN Ridwan Kamil saat diwawancarai usai mengunjungi ANTARA Heritage Center, Jakarta, Jumat 12 Juli 2024. ANTARA/Rio Feisal
Soal Pembangunan Kawasan Inti IKN, Ridwan Kamil: Insyaallah Selesai Agustus

Ridwan Kamil mengatakan penyediaan air ke kawasan inti IKN diperkirakan selesai dalam sebulan.


Kasus Penyiksaan dan Penyekapan Pemuda Duren Sawit Dilimpahkan ke Polres Jaktim

1 hari lalu

Ilustrasi penyiksaan buruh migran. shutterstock.com
Kasus Penyiksaan dan Penyekapan Pemuda Duren Sawit Dilimpahkan ke Polres Jaktim

Polsek Duren Sawit melimpahkan kasus penyiksaan dan penyekapan pemuda berinisial MRR ke Polres Jaktim. Apa alasannya?