Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Diperiksa Komnas HAM soal Kematian Munir, Usman Hamid Berharap Dalang Pembunuhan Segera Diungkap

image-gnews
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Trisakti saat pembacaan 'Maklumat Trisakti Lawan Tirani' di Tugu Reformasi 12 Mei, Jakarta, Jumat, 9 Febuari 2024. Para civitas academica yang terdiri dari guru besar, pengajar, mahasiswa, karyawan dan alumni Universitas Trisakti yang memegang teguh nilai-nilai etik kebangsaan, demokrasi, dan hak asasi manusia, kekhawatiran atas matinya Reformasi dan lahirnya tirani sepakat mengeluarkan maklumat. TEMPO/Joseph.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Trisakti saat pembacaan 'Maklumat Trisakti Lawan Tirani' di Tugu Reformasi 12 Mei, Jakarta, Jumat, 9 Febuari 2024. Para civitas academica yang terdiri dari guru besar, pengajar, mahasiswa, karyawan dan alumni Universitas Trisakti yang memegang teguh nilai-nilai etik kebangsaan, demokrasi, dan hak asasi manusia, kekhawatiran atas matinya Reformasi dan lahirnya tirani sepakat mengeluarkan maklumat. TEMPO/Joseph.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memeriksa eks anggota Tim Pencari Fakta (TPF) Munir Usman Hamid, pada Jumat, 15 Maret 2024, mengenai penyidikan kasus pembunuhan Munir yang terjadi pada 7 September 2004 atau 20 tahun silam. Setelah pemeriksaan yang berlangsung sejak pukul 09.00 WIB, saat hendak menunaikan salat Jumat, Usman Hamid memberikan beberapa keterangan mengenai pemeriksaan yang dilakukan hari ini.

Ia mengaku diperiksa di Komnas HAM sebagai pribadi yang mengenal Munir sekaligus sebagai tim pencari fakta yang mengumpulkan data. “Fakta yang berkaitan dengan pembunuhan munir. Kalau untuk yang sifatnya pribadi lebih ke peristiwa apa aja yang dialami bersama Munir sebelum peristiwa itu terjadi,” kata Usman Hamid kepada awak media di kantor Komnas HAM pada Jumat, 15 Maret 2024. 

Eks koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) ini menjelaskan detail pemeriksaan sebagai pribadi yang mengenal Munir dan kebersamaan mereka sebelum peristiwa pembunuhan itu terjadi. “Apa pernah mengalami teror, intimidasi di tahun-tahun sebelum Munir dibunuh,” jelas Usman. 

Dia juga ditanyai oleh Komnas HAM penyelidikan yang dilakukan dalam mencari tahu siapa dalang di balik pembunuhan Munir. Dimulai dari penyelidikan di lingkungan Imigrasi, Angkasa Pura, sampai penyelidikan ke Badan Intelijen Negara (BIN). 

“Proses penyerahan berkas perkara atau berkas laporan TPF yang dikabarkan hilang, saya ditanya lagi soal itu,” kata Usman. Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersama para menterinya juga pernah menggelar konferensi pers dan mengakui dokumen itu pernah diterima. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Meski kasus pembunuhan ini belum juga terungkap sejak 20 tahun yang lalu, Usman Hamid berharap jangan terlalu lama lagi pengusutannya karena fakta-fakta awal sudah dianggap cukup. Menurut dia, saksi yang dipanggil sudah banyak hingga memanggil pejabat.

Ia menilai seharusnya dalam tiga bulan ini Komnas HAM sudah bisa melihat siapa yang bertanggung jawab termasuk orang yang kemungkinan mengeksekusi atau merencanakan. “Bahkan sampai menginisiasi atau dalangnya gitu kan,” jelasnya. 

Eks TPF Munir ini juga berharap agar pengungkapan kasus Munir memberi pengaruh besar dalam arti memenuhi harapan dan mencapai tujuan bahwa pembunuhan pada kasus ini adalah pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM). "Ada unsur serangan yang sistematis, ada serangan yang secara lebih luas ditunjukkan kepada aktivis kala itu," ucap Usman. 

Pilihan Editor: Istri Munir Termasuk 50 Tokoh Kirim Surat ke Partai Politik Dukung Hak Angket Pemilu 2024, Suciwati Khawatirkan Ini

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pemuda Skizofrenia Banding Usai Divonis 16 Tahun Penjara dalam Kasus Pembunuhan di Central Park

7 jam lalu

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat membacakan putusan kasus penikaman seorang wanita di Central Park Mall. Hakim memutuskan terdakwa Andi Andoyo yang mengalami skizofrenia terbukti bersalah dan dipidana penjara 16 tahun, Senin, 8 Juli 2024, Jakarta. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Pemuda Skizofrenia Banding Usai Divonis 16 Tahun Penjara dalam Kasus Pembunuhan di Central Park

Andi Andoyo, pengidap skizofrenia paranoid, dinyatakan terbukti bersalah membunuh wanita di mal Central Park


Final Four Proliga 2024: SBY Bangga LavAni Tak Terkalahkan dalam 5 Laga

1 hari lalu

Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono  saat menyaksikan laga Proliga 2024. ANTARA/Raisan Al Farisi
Final Four Proliga 2024: SBY Bangga LavAni Tak Terkalahkan dalam 5 Laga

Tim bola voli putra Jakarta LavAni Allo Bank menaklukkan Jakarta STIN BIN 3-1 pada laga kelimanya dalam putaran final four Proliga 2024.


Taufiq Kiemas Meraih CNN Awards 2024, Ini Profil Suami Megawati

2 hari lalu

Taufiq Kiemas pertama kali mengenal Megawati saat mereka menjadi aktivis di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan bergabung di
Taufiq Kiemas Meraih CNN Awards 2024, Ini Profil Suami Megawati

Taufiq Kiemas meraih penghargaan Extraordinary Devotion to Unity and Nationalism dari CNN Awards 2024. Ini kiprah suami Megawati Soekarnoputri.


Keppres Pemberhentian Hasyim Asy'ari, Ini Tanggapan Komnas HAM, Komnas Perempuan, hingga Komisi II DPR

2 hari lalu

Hasyim Asy'ari berterima kasih kepada DKPP yang telah memberhentikannya dari jabatan sebagai Ketua KPU.
Keppres Pemberhentian Hasyim Asy'ari, Ini Tanggapan Komnas HAM, Komnas Perempuan, hingga Komisi II DPR

Sejumlah pihak menanggapi keputusan Jokowi yang resmi memecat Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Ini respons Komnas HAM, Komnas Perempuan, hingga Komisi II DPR


Daftar Kejanggalan Sidang Kasus Kerangkeng Manusia eks Bupati Langkat, dari Perilaku Jaksa hingga Putusan Hakim

2 hari lalu

Kondisi kerangkeng di rumah pribadi Bupati Langkat Terbit Rencana Peranginangin. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Migrant Care melaporkan adanya temuan kerangkeng manusia di halaman belakang rumah Teguh Rencana yang kini menjadi tersangka setelah terjaring OTT KPK. Dok. Migrant Care
Daftar Kejanggalan Sidang Kasus Kerangkeng Manusia eks Bupati Langkat, dari Perilaku Jaksa hingga Putusan Hakim

Tim Advokasi Penegakan HAM mengungkap daftar kejanggalan dalam persidangan eks Bupati Langkat di kasus kerangkeng manusia.


Vonis Bebas Eks Bupati Langkat di Kasus Kerangkeng Manusia, Ini Pertimbangan Hakim

2 hari lalu

Reaksi terdakwa kasus suap barang dan jasa di Pemerintahan Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Terbit Rencana Perangin Angin seusai divonis oleh majelis hakim di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu, 19 Oktober 2022. Bupati Langkat non-aktif Terbit Rencana Perangin Angin divonis 9 tahun penjara ditambah denda Rp300 juta subsider 5 bulan kurungan karena terbukti menerima suap senilai Rp572juta dari pengusaha Muara Perangin Angin terkait paket pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Pendidikan kabupaten Langkat tahun 2021. ANTARA/Muhammad Adimaja
Vonis Bebas Eks Bupati Langkat di Kasus Kerangkeng Manusia, Ini Pertimbangan Hakim

Majelis Hakim mengamini pembelaan eks Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin sehingga memberikan vonis bebas.


Penetapan Pegi Setiawan sebagai DPO Tidak Sah, Namanya Pernah Disebut dalam BAP Rudiana pada 2016

3 hari lalu

Pegi Setiawan (tengah baju kuning) didampingi oleh tim kuasa hukum dan kedua orang tua, berfoto usai resmi keluar dari tahanan Polda Jawa Barat, pada Senin malam, 8 Juli 2024. Doc. Kuasa Hukum Pegi Setiawan, Toni RM.
Penetapan Pegi Setiawan sebagai DPO Tidak Sah, Namanya Pernah Disebut dalam BAP Rudiana pada 2016

Hakim Eman Sulaeman menyatakan penetapan Pegi Setiawan masuk dalam DPO oleh Polda Jabar tidak sah. Namanya disebut dalam BAP Rudiana.


DPR Sebut SBY, Megawati, hingga Jokowi Bisa Jadi Anggota Dewan Pertimbangan Agung

3 hari lalu

Susilo Bambang Yudhoyono, Megawati dan Jokowi. Instagram, dan ANTARA
DPR Sebut SBY, Megawati, hingga Jokowi Bisa Jadi Anggota Dewan Pertimbangan Agung

Baleg DPR menyebut bahwa keanggotaan Dewan Pertimbangan Agung dapat diisi Megawati, SBY, hingga Jokowi.


Dugaan Kesaksian Palsu Aep dan Dede Jadi Dasar 7 Terpidana Kasus Vina Cirebon Ajukan PK

3 hari lalu

Tim kuasa hukum 7 terpidana pembunuhan Vina dan Eky dari Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) dan Dedi Mulyadi melaporkan saksi Aep dan Dede ke Bareskrim Mabes Polri soal dugaan kesaksian palsu pada Rabu, 10 Juli 2024. TEMPO/Advist Khoirunikmah.
Dugaan Kesaksian Palsu Aep dan Dede Jadi Dasar 7 Terpidana Kasus Vina Cirebon Ajukan PK

Kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina Cirebon melaporkan dugaan kesaksian palsu Aep dan Dede ke Bareskrim. Jadi dasar ajukan PK ke Mahkamah Agung.


Komnas HAM Sesalkan Putusan Bebas Eks Bupati Langkat di Perkara TPPO

4 hari lalu

Suasana kerangkeng manusia yang berada di kediaman pribadi Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Peranginangin di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Rabu, 26 Januari 2022. Dalam video yang diuggah di kanal YouTube milik istrinya, Tiorita Rencana pada 27 Maret 2021, Terbit  pernah menyebut sel yang ada di rumahnya itu digunakan untuk menampung para pengguna narkoba. Namun, kerangkeng itu diduga dipakai untuk mengurung pekerja perkebunan sawit milik Terbit. ANTARA FOTO/Dadong Abhiseka
Komnas HAM Sesalkan Putusan Bebas Eks Bupati Langkat di Perkara TPPO

Komnas HAM menyebut vonis bebas eks Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin itu tidak memenuhi hak atas keadilan bagi keluarga korban.