Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

AMAN Gugat Presiden dan DPR ke PTUN Akibat 15 Tahun Tak Kunjung Sahkan RUU Masyarakat Adat

image-gnews
Kelompok O'Hogana Manyawa atau biasa di kenal Suku Tobelo Dalam melakukan aksi menuntut agar pemerintah segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat di wilayah Wasile Halmahera Timur. Tuntutan tersebut dilakukan dengan melakukan aksi keliling kampung maupun menggelar ritual adat seraya meminta pertolongan Sang Pencipta dan leluhur mereka supaya RUU tersebut segera disahkan. dok. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
Kelompok O'Hogana Manyawa atau biasa di kenal Suku Tobelo Dalam melakukan aksi menuntut agar pemerintah segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat di wilayah Wasile Halmahera Timur. Tuntutan tersebut dilakukan dengan melakukan aksi keliling kampung maupun menggelar ritual adat seraya meminta pertolongan Sang Pencipta dan leluhur mereka supaya RUU tersebut segera disahkan. dok. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menggugat Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan DPR ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan ini buntut Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat yang tak kunjung ditetapkan menjadi UU sejak dicanangkan pertama pada 2009.

Akibat tak kunjung ditetapkannya RUU Masyarakat Adat, AMAN menyebut telah terjadi perampasan wilayah adat seluas 8,5 juta hektare dalam satu dekade belakangan. Tak hanya itu, 678 orang anggota masyarakat adat mengalami kriminalisasi dan kekerasan.

Menurut AMAN, aturan tentang masyarakat adat tidak lengkap, tumpang tindih, dan tersebar secara parsial di berbagai peraturan di sektir kehutanan, konservasi, hingga agraria.

Sekretaris Jenderal AMAN, Rukka Sombolinggi, menilai nihilnya jaminan dari negara membuat masyarakat adat tersingkir dari tanah leluhur mereka. Menurut dia, negara tak memandang serius permasalahan itu.

"Malah diperumit dengan persyaratan yang berimbas minimnya perlindungan dan pengakuan terhadap kami," kata Rukka melalui keterangan tertulis, Jumat, 15 Maret 2024.

Rukka menjelaskan pengakuan terhadap masyarakat adat bukanlah permasalahan sederhana. Pengakuan terhadap masyarakat adat, menurut Rukka, bukan sekadar menghargai tarian, makanan, dan pakaian. Bukan puka sekadar mengenakan pakaian adat dalam upacara kenegaraan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Yang kami tuntut adalah pengakuan dan perlindungan terhadap identitas budaya dan hak-hak kami sebagai masyarakat adat, termasuk di antaranya hak atas wilayah adat dan hak mengatur diri kami sendiri," tutur Rukka.

Proses gugatan itu kini telah memasuki tahapan pembuktian. Tak hanya AMAN, permohonan gugatan juga diajukan oleh masyarakat adat Ngkiong di Manggarai, Osing di Banyuwangi, dan O Hongana Manyawa di Halmahera.

Sedangkan saksi fakta berasal dari masyarakat adat Dayak Iban, Semunying di Bengkayang, Dayak Tomun, Laman Kinipan Lamandau, perwakilan dari Manggarai, dan pendamping masyarakat adat O Hongana Manyawa.

Pilihan Editor: AHY Klaim Komitmen Berantas Mafia Tanah Usai Satgas Ungkap Dua Kasus di Jawa Timur

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Soal HGU 190 Tahun di IKN: Jokowi Buka Suara dan Pengamat Nilai Lebih Parah dari VOC

5 menit lalu

Presiden Joko Widodo bersama rombongan berjalan di kebun kopi Desa Kembahang, Kecamatan Batubrak, Kabupaten Lampung Barat, Jumat, 12 Juli 2024. Dalam kunjungannya, Jokowi menekankan pentingnya meningkatkan produktivitas kopi Indonesia, yang memiliki sekitar 1,2 juta hektare lahan produksi yang tersebar di seluruh negeri. Foto: Sekretariat Presiden
Soal HGU 190 Tahun di IKN: Jokowi Buka Suara dan Pengamat Nilai Lebih Parah dari VOC

Presiden Jokowi untuk pertama kalinya menjelaskan secara terbuka alasan di balik pemberian hak guna usaha atau HGU lahan hingga 190 tahun


Bertolak ke Abu Dhabi, Jokowi Jemput Komitmen Investasi Raksasa Properti Uni Emirat Arab untuk IKN

35 menit lalu

Presiden Joko Widodo mengencangkan baut saat pemasangan bilah pertama Garuda di Kantor Presiden, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat, 22 September 2023. Presiden Jokowi menyebut progres pembangunan Kantor Presiden sudah mencapai 38 persen. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Bertolak ke Abu Dhabi, Jokowi Jemput Komitmen Investasi Raksasa Properti Uni Emirat Arab untuk IKN

Presiden Jokowi menyebut kepastian soal komitmen investasi perusahaan dari Uni Emirat Arab (UAE), Emaar Properties, termasuk dalam rencana anjangsana ke Uni Emirat Arab.


Jokowi Tetap Pilih Pulang ke Solo Meski Dibangunkan Rumah di Karanganyar

39 menit lalu

Batal Ngantor di IKN Bulan Ini, Jokowi: Hujan Deras Banget
Jokowi Tetap Pilih Pulang ke Solo Meski Dibangunkan Rumah di Karanganyar

Jokowi berencana pulang ke Solo setelah tak lagi menjadi presiden. Rencana ini berbeda dengan pilihan dia untuk dibangunkan rumah di Karanganyar.


Pembatasan Pembelian BBM Bersubsidi Tak Bisa Asal Diterapkan Mulai 17 Agustus, Anggota Dewan: Harus Ada Dasar Hukumnya

1 jam lalu

Pengendara motor antre membeli bahan bakar minyak (BBM) pertalite di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jalan Jaksa Agung Suprapto, Surabaya, Jawa Timur, Rabu 31 Agustus 2022. Antrean di sejumlah SPBU di Surabaya tersebut terkait adanya rencana kenaikan harga BBM jenis pertalite dan solar. ANTARA FOTO/Didik Suhartono
Pembatasan Pembelian BBM Bersubsidi Tak Bisa Asal Diterapkan Mulai 17 Agustus, Anggota Dewan: Harus Ada Dasar Hukumnya

Anggota Komisi VII Fraksi PKS Mulyanto mengatakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi tidak bisa asal diterapkan mulai 17 Agustus 2024. Ia berujar, harus ada dasar hukum yang lebih dulu dibuat.


Pembangunan IKN Molor, Jokowi: Karena Hujan Deras

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai meninjau lokasi Upacara HUT ke-79 RI di IKN, Kalimantan Timur, Rabu 5 Juni 2024. ANTARA/Dokumentasi Pribadi
Pembangunan IKN Molor, Jokowi: Karena Hujan Deras

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) molor gara-gara hujan deras.


Jokowi Beberkan Alasan Obral HGU IKN Hampir Dua Abad: Kita Ingin OIKN Betul-betul Diberi Kewenangan..

2 jam lalu

Presiden Jokowi bertolak ke Uni Emirat Arab dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa, 19 Juli 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi Beberkan Alasan Obral HGU IKN Hampir Dua Abad: Kita Ingin OIKN Betul-betul Diberi Kewenangan..

Jokowi membeberkan alasan di balik keputusannya memberikan Hak Guna Usaha (HGU) 190 tahun bagi investor di IKN.


Jokowi Sebut IKN Mimpi Besar: Jangan Bayangkan 17 Agustus Jadi Semua

2 jam lalu

Presiden Jokowi melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan Gedung Kantor PT Bank Mandiri (Persero) di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, hari ini, Kamis, 29 Februari 2024. Foto: dokumentasi Biro Pers Sekretariat Presiden.
Jokowi Sebut IKN Mimpi Besar: Jangan Bayangkan 17 Agustus Jadi Semua

Presiden Jokowi mengatakan bahwa pembangunan IKN memang tidak akan selesai dalam waktu dua atau tiga tahun.


Alasan Anggota DPR Sebut Tak Ada Aturan Komisioner KPU Harus Diganti karena Kasus Hasyim Asy'ari

3 jam lalu

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus
Alasan Anggota DPR Sebut Tak Ada Aturan Komisioner KPU Harus Diganti karena Kasus Hasyim Asy'ari

Guspardi Gaus menuturkan Komisi II DPR tetap akan mengawasi anggota KPU.


Jokowi Pastikan Belum Ada Pembatasan BBM Subsidi 17 Agustus

3 jam lalu

Petugas mengganti papan harga SPBU jelang kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Jakarta, Sabtu 3 September 2022. Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter, solar dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter serta Pertamax dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter yang mulai berlaku pada Sabtu (3/9/2022) pukul 14.30. ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Jokowi Pastikan Belum Ada Pembatasan BBM Subsidi 17 Agustus

Jokowi mengatakan bahkan pemerintah belum membahas rencana kebijakan tersebut.


Jokowi soal Peluang Kaesang di Pilkada: Jawa Tengah atau Jakarta Bagus

4 jam lalu

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep saat melakukan pertemuan di kawasan Jalan Braga, Bandung, Jawa Barat, Sabtu, 3 Februari 2024. Presiden Joko Widodo meyakini PSI bisa mendapatkan kursi di DPR RI pada Pemilu 2024. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Jokowi soal Peluang Kaesang di Pilkada: Jawa Tengah atau Jakarta Bagus

Presiden Jokowi mengomentari peluang putra bungsunya Kaesang Pangarep dalam pemilihan kepala daerah 2024