Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

AHY Klaim Komitmen Berantas Mafia Tanah Usai Satgas Ungkap Dua Kasus di Jawa Timur

Reporter

image-gnews
Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY (tengah) menunjukkan barang bukti yang disita dari tersangka mafia tanah saat merilis kasus itu di Mapolda Jatim, Surabaya, Sabtu, 16 maret 2024. Foto: ANTARA/HO-Bidhumas Polda Jatim
Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY (tengah) menunjukkan barang bukti yang disita dari tersangka mafia tanah saat merilis kasus itu di Mapolda Jatim, Surabaya, Sabtu, 16 maret 2024. Foto: ANTARA/HO-Bidhumas Polda Jatim
Iklan

TEMPO.CO, JakartaMenteri Agraria dan Tata Ruang Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan satuan tugas antimafia tanah di kementeriannya telah mengungkap dua kasus yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi dan Pamekasan, Jawa Timur.

AHY menuturkan pengungkapan ini adalah hasil belanja kasus yang dilakukan beberapa waktu lalu. "Terdapat berkas perkara yang sudah P21 atau lengkap sebanyak dua kasus di Banyuwangi dan Pamekasan dengan lima orang tersangka," kata AHY di Kantor Polda Jawa Timur, Sabtu, 16 Maret 2024.

AHY menjelaskan dalam kasus di Banyuwangi ada dugaan penggunaan surat kuasa palsu dalam proses pemisahan sertifikat di Kantor Pertanahan kabupaten setempat. "Kerugian sekitar Rp17,769 miliar dengan luas tanah 14.250 meter persegi. Potensi kerugian negara dari BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) dan PPh (Pajak Penghasilan) sebesar Rp506 juta," ujarnya.

Dari pengungkapan kasus itu, ada dugaan 1.200 sertifikat palsu yang ditahan oleh Kantor Pertanahan Banyuwangi atas instruksi Satgas Anti Mafia Tanah.

Kepala Badan Pertanahan Nasional itu mengklaim pengungkapan dua kasus ini menunjukkan lembaganya bersama pemangku kebijakan terkait memiliki komitmen untuk memberantas mafia tanah.

Sementara itu, Kepala Satgas Anti-Mafia Tanah Brigadir Jenderal Arif Rachman lebih detail menjelaskan pengungkapan kasus ini atas laporan dari Polres Banyuwangi dan Polres Pamekasan.

Untuk kasus Banyuwangi, kejadian pada Januari 2023 dengan korban AKR yang merupakan ahli waris tanah. Dalam kasus tersebut, terdapat dua orang tersangka, yakni inisial P, 54 tahun; dan PDR, 34 tahun.

Kasus ini bermula dari korban yang ingin mengajukan proses pemisahan sertifikat. Korban kemudian menggunakan jasa P sebagai calo untuk membantu.

P kemudian melakukan proses, tapi terungkap menggunakan surat kuasa palsu dengan melampirkan site plan yang bertandatangan, stempel dan nomor registrasi dari Kantor Dinas PU palsu.

P kemudian dibantu oleh PDR yang berperan menunjukkan batas tanah kepada petugas BPN, kemudian membuat kegiatan kesesuaian pemanfaatan ruang (KKPR), serta melengkapi persyaratan secara daring dan menjadi saksi akta jual beli (AJB), padahal pemilik tanah sudah meninggal dunia.

"Ahli waris tidak tahu pemisahan tersebut. Potensi kerugiannya Rp17,769 miliar. Selain itu, penting bagi kami rusaknya data di Kantor Pertanahan yang harusnya jadi aset pemda tidak terealisasi," katanya.

Barang bukti yang disita berupa satu unit laptop, sejumlah dokumen, satu lembar kuitansi pembayaran pemisahan bidang sebesar Rp411 ribu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Atas tindakannya, dua tersangka dijerat Pasal 263 ayat 1 dan 2 KUHP tentang membuat, memalsu, dan atau menggunakan surat palsu dengan ancaman pidana maksimal enam tahun penjara.

"Sedangkan kasus Pamekasan, di mana fakta terhadap objek perkara terbit SHM 476 atas nama D. Tersangka tiga orang sedang diproses di Kejari Pamekasan. Ada bukti dokumen dan beberapa pendukung," kata Arif.

Dalam kasus tersebut terdapat tiga orang tersangka berinisial B, 57 tahun; MS, 53 tahun; dan S, 51 tahun asal Pamekasan berperan sebagai makelar, dengan seorang korban berinisial D.

Kasus ini berkembang di tanah seluas 1.418 meter persegi dengan sertifikat tanah atas nama D.

Terhadap tanah tersebut, almarhumah S membuat dokumen palsu untuk mengajukan permohonan SHM (sertifikat hak milik) ke Kantor Pertanahan Pamekasan lalu terbit SHM 02559 atas nama S dengan luas 1.408 meter persegi tahun 2020 lalu.

Dalam praktiknya almarhumah S bersama tiga tersangka menjual tanah tersebut dengan harga Rp1,3 miliar kepada Rudy Darmanto dan menimbulkan kerugian bagi D.

Dari hasil penjualan tersebut, tersangka mendapat keuntungan Rp675 juta yang dibagi tiga, yang mana B mendapat Rp45 juta, MS mendapat Rp615 juta, dan S mendapat Rp15 juta.

Atas tindakannya, tiga tersangka dijerat Pasal 385 ayat 1 e KUHP juncto Pasal 55 KUHP tentang turut serta menjual tanah padahal diketahuinya yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain dengan ancaman 4 tahun penjara.

Pilihan Editor: Bangunan Rumah Harus Dirobohkan, Otorita Tak Mau Ada Perkampungan di IKN dan Cegah Pertumbuhan Penduduk

 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Resmi jadi Komisaris PLN, Politikus Demokrat Andi Arief: Mau Lapor ke Ketum AHY Dulu

10 jam lalu

Aktivis 1998 dan Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat, Andi Arief saat diwawancarai oleh Tempo di Jakarta, Jumat, 19 Mei 2023. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Resmi jadi Komisaris PLN, Politikus Demokrat Andi Arief: Mau Lapor ke Ketum AHY Dulu

Politikus Partai Demokrat Andi Arief resmi menduduki jabatan Komisaris PLN per hari ini. Usai menyandang jabatan itu, Andi tak banyak bicara.


Demokrat Belum Putuskan Dukung Kader Golkar Jadi Pendamping Bobby Nasution di Pilgub Sumut 2024

3 hari lalu

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan sambutan saat menyerahkan surat rekomendasi enam provinsi Calon Gubernur Sulawesi Utara pada Pilkada 2024 di Kantor DPP Demokrat, Jakarta, Rabu, 10 Juli 2024. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyerahkan surat rekomendasi untuk enam provinsi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan diusung oleh Partai Demokrat pada Pilkada 2024.   TEMPO/M Taufan Rengganis
Demokrat Belum Putuskan Dukung Kader Golkar Jadi Pendamping Bobby Nasution di Pilgub Sumut 2024

AHY mengatakan Partai Demokrat belum mengambil keputusan final soal pemilihan Surya sebagai pendamping Bobby Nasution di Pilgub Sumut 2024.


Demokrat Usung Andra Soni-Dimyati untuk Pilgub Banten 2024

3 hari lalu

Deklarasi Koalisi Banten Maju (KBM) mendukung pasangan Andra Soni dan Dimyati Natakusumah untuk Pilkada serentak Provinsi Banten di Serpong, Tangerang Selatan, Minggu, 30 Juni 2024. ANTARA/HO-KBM
Demokrat Usung Andra Soni-Dimyati untuk Pilgub Banten 2024

Partai Demokrat resmi mengusung pasangan calon Andra Soni-Dimyati Natakusumah untuk Pilgub Banten 2024. AHY langsung memberi rekomendasi.


AHY Dampingi Prabowo: Satu Peta 2.0 Permudah Investasi di Indonesia

3 hari lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono. Tempo/Adil Al Hasan
AHY Dampingi Prabowo: Satu Peta 2.0 Permudah Investasi di Indonesia

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mendampingi presiden terpilih Prabowo Subianto dalam Peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta (KSP) 2.0.


Wali Kota Semarang Hevearita Diperiksa KPK, Punya Harta 2 Motor dan Utang Rp 2,6 Miliar

5 hari lalu

Pelaksana Tugas Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu atau biasa disapa Mbak Ita.
Wali Kota Semarang Hevearita Diperiksa KPK, Punya Harta 2 Motor dan Utang Rp 2,6 Miliar

KPK menggeledah dan memeriksa Wali Kota Semarang Hevearita. Berapa harta kekayaannya?


Aceh di Urutan Pertama, Inilah 10 Provinsi dengan Kasus Pemerkosaan Tertinggi di Indonesia

5 hari lalu

Ilustrasi Pemerkosaan. shutterstock.com
Aceh di Urutan Pertama, Inilah 10 Provinsi dengan Kasus Pemerkosaan Tertinggi di Indonesia

Aceh menduduki posisi pertama sebagai provinsi dengan tingkat pemerkosaan tertinggi, yakni sebanyak 135 kasus.


Masih Buka Pendaftaran Program Studi Kedokteran Unair di FIKKIA Banyuwangi, Kuota untuk 50 Mahasiswa Baru

6 hari lalu

FIKKIA UNAIR Kampus Mojo Sebagai Lokasi Pendidikan Kedokteran. Sumber: istimewa
Masih Buka Pendaftaran Program Studi Kedokteran Unair di FIKKIA Banyuwangi, Kuota untuk 50 Mahasiswa Baru

Unair buka pendaftaran kedokteran di FIKKIA Banyuwangi, kuota untuk 50 mahasiswa baru. Berikut info selengkapnya.


Tradisi Keboan di Desa Aliyan Banyuwangi, Mempertahankan Tradisi dan Meningkatkan Pariwisata

6 hari lalu

Tradisi Keboan Desa Aliyan, Banyuwangi. Foto: Angelina Tiara Puspitalova
Tradisi Keboan di Desa Aliyan Banyuwangi, Mempertahankan Tradisi dan Meningkatkan Pariwisata

Tradisi Keboan di Desa Aliyan, Banyuwangi yang mengekspresikan rasa syukur suku osing atas berkah yang diterima sepanjang tahun.


Rekomendasi Destinasi Wisata Alam di Jawa Timur, dari Pantai Hingga Gunung

7 hari lalu

Pantai Tiga Warna. shutterstock.com
Rekomendasi Destinasi Wisata Alam di Jawa Timur, dari Pantai Hingga Gunung

Dari Malang hingga Madura, hampir semuanya memiliki karakteristik yang berbeda. Berikut rekomendasi destinasi wisata alam di Jawa Timur.


Bamsoet dan Pimpinan MPR Bakal Sambangi Airlangga hingga Prabowo dalam Silaturahmi Kebangsaan

7 hari lalu

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menerima silaturahmi kebangsaan oleh pimpinan MPR di Gedung DPP Demokrat, Jakarta pada Selasa, 16 Juli 2024. Tempo/Novali Panji
Bamsoet dan Pimpinan MPR Bakal Sambangi Airlangga hingga Prabowo dalam Silaturahmi Kebangsaan

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo alias Bamsoet menyebut pimpinan lembaganya akan melanjutkan kunjungan silaturahmi kebangsaannya ke sejumlah partai