Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Amnesty International Soroti Respons Delegasi Indonesia Kerdilkan Fakta dan Kondisi HAM di Sidang PBB

image-gnews
Aktivis Amnesty International Indonesia membawa petisi tentang penghormatan dan perlindungan HAM di Media Center KPU, Jakarta, Rabu, 6 Desember 2023. Amnesty International mengusulkan tiga topik penting kasus hak asasi manusia (HAM) kepada Komisi Pemilihan Umum dan mendesak untuk dibawa dalam debat capres dan cawapres. TEMPO/M Taufan Rengganis
Aktivis Amnesty International Indonesia membawa petisi tentang penghormatan dan perlindungan HAM di Media Center KPU, Jakarta, Rabu, 6 Desember 2023. Amnesty International mengusulkan tiga topik penting kasus hak asasi manusia (HAM) kepada Komisi Pemilihan Umum dan mendesak untuk dibawa dalam debat capres dan cawapres. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Amnesty International Indonesia menyesalkan komentar dan jawaban delegasi pemerintah Indonesia dalam sidang peninjauan Konvensi Hak Sipil dan Politik di Jenewa, Swiss. Deputi Direktur Amnesty International Indonesia Wirya Adiwena mengatakan pemerintah Indonesia memberikan respons tak memadai dan cenderung mengerdilkan fakta-fakta kondisi hak asasi manusia (HAM) di Indonesia.

Pengerdilan fakta itu disampaikan saat ada kritik dan pertanyaan dari Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang kondisi di Indonesia.

"Apa yang disampaikan tidak sesuai fakta situasi HAM di Indonesia. Jawaban yang disampaikan itu-itu saja, tak ada perubahan,” kata Wirya, dalam keterangan tertulis pada Senin, 18 Maret 2024.

Dia mengatakan, komentar dan jawaban delegasi pemerintah Indonesia atas sejumlah pertanyaan dan rekomendasi dalam sidang peninjauan Konvensi Hak Sipil dan Politik di Jenewa itu sangat mengecewakan.

Sidang Tinjauan Penerapan Kovenan Internasional untuk Hak Sipil dan Politik (ICCPR) oleh Komite Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), berlangsung di Palais Wilson pada 11-12 Maret 2024. Agenda sidang itu mendengarkan respons delegasi pemerintah Indonesia atas pertanyaan dan rekomendasi Komite HAM PBB mengenai situasi dan kondisi HAM di Indonesia. 

Wirya dan perwakilan sejumlah masyarakat sipil berkesempatan menghadiri Sidang Komite HAM PBB di Jenewa, Swiss.

Menurut Wirya, beberapa hal situasi HAM di Indonesia yang ditanya Komite HAM PBB dalam sidang tersebut, di antaranya menyangkut isu pembunuhan di luar hukum, situasi di Papua, dan pengusutan pelanggaran HAM berat di masa lalu.

“Ada jawaban delegasi Indonesia yang membuat kami terheran-heran. Beberapa hal yang disampaikan pada review periode sebelumnya masih menjadi pekerjaan rumah pada tahun ini, dan itu pun tidak dijawab oleh anggota delegasi Indonesia,” kata Wirya.

Dalam konteks pelanggaran HAM berat masa lalu, satu hal yang muncul dalam review pada tahun 2013 oleh Komite HAM PBB adalah adanya kebuntuan (deadlock) antara Kejaksaan Agung dan Komnas HAM dalam pengusutan pelanggaran HAM yang berat di masa lalu. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Tentang pelanggaran HAM berat masa lalu, yang perlu kita kritisi saat ini adalah posisi kita sekarang sebenarnya di mana? Penyelesaian yudisialnya masih jalan di tempat. Seberapa serius sebenarnya pemerintah dan parlemen menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu?” tutur Wirya.

Adapun pembunuhan di luar hukum, penyiksaan, maupun perlakuan tidak manusiawi lainnya, pemerintah Indonesia mengklaim memiliki kebijakan yang tidak mentolerir impunitas. Mereka berdalih jumlah kasus pembunuhan di luar hukum oleh pasukan keamanan relatif lebih sedikit ketimbang yang dilakukan kelompok sipil bersenjata.  

“Itu bukan jawaban yang layak disampaikan oleh negara, yang seharusnya memiliki tanggung jawab melindungi warganya,” ujar Wirya.

Menurut dia, saat ada bagian dari negara diberi kepercayaan memiliki kekuatan memegang senjata dengan tujuan melindungi warganya. Ketika terjadi satu pembunuhan di luar hukum dilakukan aparat keamanan, hal itu kesalahan sangat besar.

Amnesty International Indonesia mencatat, dari Januari 2018-Mei 2023, tercatat sekitar 65 kasus pembunuhan di luar hukum dengan 106 korban. Kalau pemerintah serius mengatakan bahwa Indonesia memiliki kebijakan nihil impunitas, seharusnya pemerintah serius menanggapi semua kasus pembunuhan di luar hukum oleh aparatnya. "Jangan malah dikerdilkan,” kata Wirya.  

Soal situasi di Papua, terutama para pengungsi, delegasi Indonesia menyebutkan bahwa pengungsi internal di Papua hanya terjadi akibat tiga hal. Pertama, bencana alam, yaitu kekeringan. Kedua, akibat konflik horizontal, dan ketiga akibat kekerasan kelompok kriminal bersenjata, tanpa menyebutkan akibat dari keberadaan pasukan keamanan besar-besaran.  

“Hal-hal seperti ini membuat kami bertanya-tanya dan merasakan kurangnya komitmen negara terhadap masalah yang disampaikan anggota Komite HAM PBB,” kata Wirya. “Jawaban yang selalu sama menunjukkan masalah HAM di Indonesia tidak pernah diselesaikan dengan tuntas.”

Pilihan Editor: Petani Desa Pakel Laporkan Dugaan Kasus Intimidasi dan Penganiayaan ke Polresta Banyuwangi

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pemuda Skizofrenia Banding Usai Divonis 16 Tahun Penjara dalam Kasus Pembunuhan di Central Park

7 jam lalu

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat membacakan putusan kasus penikaman seorang wanita di Central Park Mall. Hakim memutuskan terdakwa Andi Andoyo yang mengalami skizofrenia terbukti bersalah dan dipidana penjara 16 tahun, Senin, 8 Juli 2024, Jakarta. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Pemuda Skizofrenia Banding Usai Divonis 16 Tahun Penjara dalam Kasus Pembunuhan di Central Park

Andi Andoyo, pengidap skizofrenia paranoid, dinyatakan terbukti bersalah membunuh wanita di mal Central Park


Kementerian Luar Negeri Sebut Indonesia Jadi Contoh Negara yang Berhasil Jaga Persatuan dengan Toleransi

3 hari lalu

Seorang pria bersepeda melintas di dekat Gereja Katolik Santo Petrus (kanan), Grha Layanan Kristen (tengah), dan Masjid At-Taqwa (kiri) di Universitas Pancasila, Jakarta, Jumat, 24 Desember 2021. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kementerian Luar Negeri Sebut Indonesia Jadi Contoh Negara yang Berhasil Jaga Persatuan dengan Toleransi

Indonesia merupakan contoh negara yang berhasil meneguhkan persatuan nasional dengan toleransi dan keselarasan antar kelompok agama


Penetapan Pegi Setiawan sebagai DPO Tidak Sah, Namanya Pernah Disebut dalam BAP Rudiana pada 2016

3 hari lalu

Pegi Setiawan (tengah baju kuning) didampingi oleh tim kuasa hukum dan kedua orang tua, berfoto usai resmi keluar dari tahanan Polda Jawa Barat, pada Senin malam, 8 Juli 2024. Doc. Kuasa Hukum Pegi Setiawan, Toni RM.
Penetapan Pegi Setiawan sebagai DPO Tidak Sah, Namanya Pernah Disebut dalam BAP Rudiana pada 2016

Hakim Eman Sulaeman menyatakan penetapan Pegi Setiawan masuk dalam DPO oleh Polda Jabar tidak sah. Namanya disebut dalam BAP Rudiana.


Dugaan Kesaksian Palsu Aep dan Dede Jadi Dasar 7 Terpidana Kasus Vina Cirebon Ajukan PK

3 hari lalu

Tim kuasa hukum 7 terpidana pembunuhan Vina dan Eky dari Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) dan Dedi Mulyadi melaporkan saksi Aep dan Dede ke Bareskrim Mabes Polri soal dugaan kesaksian palsu pada Rabu, 10 Juli 2024. TEMPO/Advist Khoirunikmah.
Dugaan Kesaksian Palsu Aep dan Dede Jadi Dasar 7 Terpidana Kasus Vina Cirebon Ajukan PK

Kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina Cirebon melaporkan dugaan kesaksian palsu Aep dan Dede ke Bareskrim. Jadi dasar ajukan PK ke Mahkamah Agung.


Pegi Setiawan Bebas dari Status Tersangka Pembunuhan Vina, Ini Kata Kejaksaan Agung

5 hari lalu

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI Harli Siregar memberikan keterangan saat konferensi pers pengembangan kasus korupsi Timah yang merugikan negara keuangan negara sebesar 300 triliun di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Kamis, 13 Juni 2024. Kejakssaan Negeri Jakarta Selatan menerima pelimpahan tahap 2 perkara dugan korupsi pengelolahan tata niaga timah yang melibatkan 10 tersangka dan sejumlah barnag bukti. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Pegi Setiawan Bebas dari Status Tersangka Pembunuhan Vina, Ini Kata Kejaksaan Agung

Kejaksaan Agung menghormati putusan hakim PN Bandung yang membebaskan Pegi Setiawan.


Mabes Polri Tanggapi Bebasnya Pegi Setiawan dalam Kasus Pembunuhan Vina Cirebon

6 hari lalu

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Trunoyudo Wisnu Andiko memberikan keterangan pers di lingkungan Markas Besar Polri pada Rabu, 6 Maret 2024. Tempo/ Adil Al Hasan
Mabes Polri Tanggapi Bebasnya Pegi Setiawan dalam Kasus Pembunuhan Vina Cirebon

"Untuk menindaklanjuti hasil putusan praperadilan tersebut dengan secepat-cepatnya," kata Truno di Mabes Polri merespons bebasnya Pegi Setiawan.


Profil Pegi Setiawan, Tersangka Kasus Vina yang Menangkan Gugatan Praperadilan

6 hari lalu

Pegi Setiawan alias Perong tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eky Cirebon saat konferensi pers di Polda Jawa Barat di Bandung, 26 Mei 2024. Polda Jawa Barat mengubah pernyataan soal jumlah tersangka kasus ini jadi sembilan orang tersangka bukan 11 orang. Polisi juga menghadirkan tersangka PS alias Perong, DPO yang ditangkap belakangan. Saat digelandang kembali ke ruang tahanan tersangka Pegi Setiawan alias Perong membantah tuduhan polisi dan merasa dirinya difitnah dan dijadikan kambing hitam kasus tersebut. TEMPO/Prima mulia
Profil Pegi Setiawan, Tersangka Kasus Vina yang Menangkan Gugatan Praperadilan

Profil Pegi Setiawan yang menangkan gugatan praperadilan


Profil Hakim Eman Sulaeman yang Bebaskan Pegi Setiawan di Kasus Vina Cirebon

6 hari lalu

Suasana sidang praperadilan yang dilayangkan Pegi Setiawan dengan agenda jawaban dari Polda Jawa Barat di Pengadilan Negeri Bandung, 2 Juli 2027. Tim hukum Polda Jawa Barat menolak semua dalil gugatan praperadilan yang dilayangkan Pegi Setiawan dalam kasus yang populer dengan istilah kasus Vina Cirebon. TEMPO/Prima mulia
Profil Hakim Eman Sulaeman yang Bebaskan Pegi Setiawan di Kasus Vina Cirebon

Profil Hakim Eman Sulaeman yang menangkan gugatan praperadilan Pegi Setiawan.


2 Tahun Pembunuhan Eks Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, Dendam Tetsuya Yamagami

6 hari lalu

Mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe meninggal dunia pada 8 Juli 2022. Ia tewas ditembak saat tengah berpidato di Kota Nara, Jepang. REUTERS
2 Tahun Pembunuhan Eks Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, Dendam Tetsuya Yamagami

Dua tahun berlalu sejak peristiwa penembakan yang menewaskan eks Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe. Berikut kilas baliknya. Siapa pembunuhnya?


Besok Sidang Putusan Pemuda Skizofrenia Tikam Wanita di Central Park

7 hari lalu

Ilustrasi pembunuhan dengan senjata tajam. news18.com
Besok Sidang Putusan Pemuda Skizofrenia Tikam Wanita di Central Park

PN Jakarta Barat besok menggelar sidang putusan kasus penikaman seorang wanita di Central Park dengan pelaku yang mengidap skizofrenia.